Follow our news chanel

Previous
Next

11 terdakwa makar di PN Sorong dituntut hukuman penjara 1 tahun 4 bulan

Ilustrasi pengadilan Papua
Foto ilustrasi - pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pengadilan Negeri Sorong pada Senin (10/8/2020) menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap 11 orang yang dianggap didakwa dengan pasal makar. Dalam sidang Senin itu, jaksa penuntut umum menyatakan 11 terdakwa terbukti bersalah melakukan permufakatan untuk memisahkan Papua dari wilayah Indonesia, dan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara kepada para terdakwa.

Sejumlah 11 terdakwa yang diadili dalam perkara makar di Pengadilan Negeri Sorong itu adalah Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, Simon Aifat, Berto Tomow, Frengky Nauw, Lukas Smass, Marlinda Mangko, Silvester Nauw, Wilson Kofias, dan Jhosua Kingho. Pada 16 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa 11 orang itu telah bersama-sama mempersiapkan peringatan kemerdekaan Bangsa West Papua New Guinea yang ke-22 di Kota Sorong.

Dalam sidang Senin yang dipimpin ketua majelis hakim Wilem Marco Erari itu, JPU menyatakan Daniel Jitmau dan kawan-kawan telah terbukti permufakatan untuk melepaskan Papua dari wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (1) Jo. Pasal 87 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara terhadap 11 terdakwa itu, dipotong masa tahanan.

Baca juga: Pasal makar perlu ditinjau kembali

Dalam keterangan pers tertulis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaki Abu pada Senin, advokat Fernando Ginuny selaku koordinator penasihat hukum 11 terdakwa makar itu menyatakan pihaknya akan mengajukan nota pembelaan bagi 11 klien mereka. Ketua majelis hakim, Wilem Marco Erari menunda sidang hingga 24 Agustus 2020, dengan agenda mendengarkan pembacaan nota pembelaan bagi 11 terdakwa.

Dalam keterangan pers LBH Kaki Abu, Ginuny menyatakan fakta persidangan menunjukkan Berto Tomow dan kawan-kawannya tidak memiliki peran dalam dugaan makar yang didakwakan JPU kepada mereka. Ginuny juga menyinggung kesaksian Daniel Jitmau yang menyatakan para terdakwa diperiksa polisi tanpa didampingi penasehat hukum.

Menurutnya, proses pelimpahan perkara para terdakwa juga tidak diberitahukan kepada para penasehat hukum. “Melihat hal ini, kami berpikir mereka harus bebas dari segala tuntutan,” kata Ginuny.(*)

Loading...
;

Editor: Admin Jubi

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top