HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

20 ASN di Jayawijaya belum juga sampaikan LHKPN

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi- Dari 200-an Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang masuk dalam wajib Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), masih ada 20 ASN yang hingga kini belum memasukkan laporan secara daring (online).

Hal itu diungkapkan Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua saat memimpin apel perdana, Senin (7/1/2019) di hadapan seluruh ASN yang hadir.

20 ASN di Jayawijaya belum juga sampaikan LHKPN 1 i Papua

Dia merinci, dari 75 ASN yang hingga batas akhir pelaporan belum memasukkan data, sudah ada 55 orang yang telah memasukkan. Tetapi masih belum lengkap. Sedangkan 20 orang lainnya sama sekali belum melaporkan untuk periode pelaporan 2018.

“Ada beberapa pejabat yang belum, kami akan minta data ke Sekda dan asisten. Jika tidak segera dimasukkan, maka akan diberikan sanksi,” katanya.

Dia meminta aparatur yang belum sama sekali menyampaikan LHKPN agar segera merampungkannya. Kepala-kepala OPD juga diminta tegas agar semuanya bisa terlaporkan dengan baik.

Pasalnya, selama pemerintahan dia sebagai bupati, seluruh ASN di Jayawijaya akan mendapatkan penambahan tunjangan sebesar 50 persen, sehingga segala kedisiplinan ASN harus terus ditingkatkan.

Loading...
;

“Jangan lagi ada ASN yang malas-malasan kerja, harus tingkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas, termasuk juga dalam penyampaian LHKPN seperti ini merupakan bagian dari disiplin diri,” katanya.

Kepala Inspektorat Jayawijaya, Edy Subiyanto mengakui nama-nama ke 20 orang yang belum sama sekali sampaikan LHKPN ini telah diserahkan ke bupati, dan bupati pun akan mengambil langkah sesuai peraturan bupati yang telah diterbitkan.

“Akan ada sanksi dari bupati sesuai ketentuan yang ada. Rata-rata yang belum sampaikan ini adalah eselon III,” kata Edy.

Menurut dia, jika dilihat kemungkinan persoalan mereka ialah pelaporan secara daring. Hanya saja, ia melihat tidak ada suatu pro aktif dari yang bersangkutan jika memang alami kesulitan dalam pelaporan daring.

“Yang bersangkutan tidak terbuka, artinya tidak mau berkoordinasi jika ada hambatan. Sebetulnya bisa dibantu oleh inspektorat tetapi kurang pro aktif saja. Jika memang benar soal jaringan internet menjadi kendala, tetapi kenapa yang lain bisa. Artinya dari 200-an wajib LHKPN cuma 20 orang yang belum bisa, “ ujar dia. (*)

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa