Follow our news chanel

230 ribu hektare lahan gambut terancam

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

BEBERAPA perusahaan yang beroperasi di atas lahan gambut di Papua Barat diindikasi melakukan pelanggaran. Ditemukan sekitar 230 ribu hektare lahan gambut yang terancam karena masuk ke dalam wilayah konsesi perusahaan.

Temuan itu berdasarkan analisis tumpang tindih lahan dan hasil investigasi lapangan yang dilakukan beberapa LSM yang tergabung dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut Papua (SJPGP).  

Direktur Mnukwar Papua, Andi Saragih, mengatakan hasil kajian itu sekaligus merespons rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) tentang Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, seperti yang diluncurkan Gubernur Papua Barat saat ICBE 2018 di Manokwari beberapa waktu lalu.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 menyatakan dari ekosistem gambut di Papua dan Papua Barat seluas 6,5 juta hektar, hanya 1,4 persen yang berada dalam kondisi baik. Namun dalam temuan lebih lanjut dari SJPG Papua membuktikan realitas lahan gambut Papua masih belum sejalan dengan visi Papua sebagai provinsi konservasi.

Beberapa poin penting dari temuan SJPG Papua, di antaranya, luasan lahan gambut di peta RTRW Papua Barat jauh lebih kecil dari peta moratorium hutan dan lahan gambut

“Berdasarkan data analisis, terdapat perbedaan luas lahan gambut berdsarkan RTRW Papua Barat dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) atau moratorium gambut Papua Barat,” ujar Saragih, di Manokwari, Senin (22/10/2018).

Loading...
;

“Luas lahan gambut berdasarkan RTRW Papua Barat yaitu 928.029 hektare dan luas lahan gambut berdasarkan PIPPIB Papua Barat sebesar 540.195 hektar. Dengan demikian terdapat selisih luas lahan gambut sebesar 441.834 hektar,” lanjutnya.

Dia juga menyatakan lahan konsesi perusahaan juga masih banyak terdapat di lahan gambut, di antaranya tumpang tindih izin perkebunan dengan PIPPIB. Hasil analisis PIPPIB di lahan gambut dan izin perkebunan Papua Barat tahun 2018 menunjukkan terdapat tumpang tindih lahan sebesar 38.478 hektare.

"Tumpang tindih lahan terluas sebesar 710 hektar ditemukan pada konsesi PT. Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni,” ujarnya.

Tumpang tindih izin tambang dengan PIPPIB, melalui hasil analisis PIPPIB di lahan gambut dan izin tambang Papua Barat tahun 2013 menunjukkan adanya tumpang tindih lahan sebesar 4.676 hektar. Tumpang tindih lahan terluas sebesar 6.703 hektar ditemukan pada PT. Abisha Bumi Persada di Kabupaten Teluk Wondama.

Selain itu, tumpang tindih IUPHHK-HA dengan sebaran gambut Papua, melalui hasil analisis peta gambut dan IUPHHK-HA Papua Barat  memperlihatkan bahwa terdapat tumpang tindih lahan sebesar 186.303 hektar. Tumpang tindih lahan terluas berada di konsesi PT. Bangun Kayu Irian di Kabupten Sorong sebesar 34.236 hektar.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, berharap roses legalisasi Provinsi Papua Barat harus segera disahkan sebelum tahun 2019. Pasalnya, pasca pelaksanaan ICBE 2018, telah melahirkan Deklarasi Manokwari yang berisi 14 kesepakatan untuk menunjang Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

"Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus segera berkoordinasi dengan pihak parlemen agar proses pengesahan peraturan daerah untuk melegitimasi Papua Barat sebagai provinsi konservasi harus segera disahkan dalam tahun ini,” ujar Mandacan.

Indikasi korupsi

SJPG bersama tim menemukan, salah satu pemegang konsesi di Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni, yaitu PT. Rimbun Sawit Papua (PT.RSP) keliru melakukan uji tanah, sehingga areal kerjanya dikeluarkan dari wilayah moratorium pembukaan dan eksploitasi lahan gambut.

Ditemukan bahwa PT RSP untuk mendapatkan izin konsesi dengan menyertakan sampel tanah mineral. Namun, setelah tim gabungan melakukan investigasi lapangan dan melakukan uji laboratorium terhadap sampel tanah di areal PT RSP, sebagian areal konsesi PT RSP berada di atas lahan gambut.

“Dalam uji tanah yang dilakukan berdasarkan uji laboratorium di Universitas Papua (Unipa) menunjukkan bahwa sebagian areal konsesi perusahaan tersebut berada di atas lahan gambut,” ujar Koordinator SJPG Papua Barat, Yohanes Akwan.

Sulfianto Alias, Direktur Panah Papua di Manokwari, menambahkan selain persoalan pemalsuan dokumen perizinan, ditemukan penolakan dari masyarakat adat suku Irarutu terkait keberadaan perkebunan sawit tersebut, karena PT. RSP tidak melaksanakan proses PADIATAPA dan tidak melibatkan tiga kelompok marga pemilik hak ulayat pada sebagian areal PT RSP.

Berdasarkan temuan di atas, pemangku kepentingan didesak untuk mempercepat revisi RTRW Papua Barat, yang mengakomodasi visi provinsi konservasi Papua Barat.

“Pemerintah perlu mencegah potensi korupsi dalam revisi PIPPIB, karena besar kemungkinan ada perusahaan lain di luar PT. RSP yang melakukan hal serupa,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta KPK untuk menindaklanjuti kasus in, mengingat KPK sudah berkerja sama dengan Pemerintah Papua Barat untuk mengawasi sumberdaya alam di provinsi itu.

"Ini saatnya KPK tunjukkan taringnya di Papua Barat, dari sisi kerja LSM akan selalu mendukung KPK dalam rangka penyelamatan sumber daya alam Papua Barat,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, saat menandatangani kerja sama, 20 September lalu, mengatakan sumber daya alam Papua Barat rawan dikorupsi. Oleh karena itu perlu kerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan sumber daya alam di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, kelautan, dan perikanan. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top