Follow our news chanel

Previous
Next

30 orang “wakil” mahasiswa eksodus datangi kantor MRP

Rombongan Eko Philipus Kogoya berfoto bersama di depan Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Selasa (17/12/2019). - Jubi/Benny Mawel
30 orang "wakil" mahasiswa eksodus datangi kantor MRP 1 i Papua
Rombongan Eko Philipus Kogoya berfoto bersama di depan Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, Selasa (17/12/2019). – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah 30 orang yang mengaku sebagai bagian dari para mahasiswa yang telah meninggalkan kota studinya sejak Agustus 2019 lalu mendatangi Kantor Majelis Rakyat Papua atau MRP di Jayapura, Papua, pada Selasa (17/12/2019). Mereka gagal bertemu Ketua MRP Timotius Murib yang tidak berkantor pada Selasa, namun sempat berkomunikasi melalui panggilan telepon. Mereka akhirnya itu sepakat untuk bertemu Murib pada 7 Januari 2020.

Sejumlah 30 orang yang menyatakan diri sebagai bagian dari para mahasiswa yang tidak lagi berkuliah karena terlanjur meninggalkan kota studinya mendatangi Kantor MRP pada Selasa pagi. Pimpinan rombongan itu, Eko Philipus Kogoya menyatakan mereka datang untuk mengadukan nasib dan harapan para mahasiswa eksodus kepada MRP.

“Dari [Selasa] pagi sampai siang, kami ada di kantor MRP ini dengan harapan [dapat] bertemu Ketua MPR, untuk menyampaikan harapan [kami]. Akan tetapi, Bapak [Ketua] MRP tidak ada,” kata Eko Philipus Kogoya kepada jurnalis Jubi di halaman Kantor MRP, Selasa (17/12/2020).

Sejak Agustus 2019, para mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua berbondong-bondong meninggalkan kuliahnya. Mereka memilih pulang ke Papua sebagai bentuk protes atas kasus persekusi dan tindakan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu.

Hingga kini, jumlah mahasiswa eksodus itu masih simpang siur, karena keberadaan mereka yang terpencar. Para mahasiswa eksodus itu juga beberapa kali menolak upaya pendataan oleh pemerintah daerah, karena khawatir dengan keselamatan mereka. Akibatnya, hingga kini Pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki data pasti tentang jumlah mahasiswa eksodus.

Rombongan Eko Philipus Kogoya datang ke MRP dengan mengatasnamakan 6.000 mahasiswa eksodus yang bertahan di Papua. Kogoya menyatakan mereka ingin bertemu dengan MRP, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, dan Gubernur Papua untuk menyampaikan pernyataan sikap bersama. “Mahasiswa exodus masih ada di Jayapura, tidak ke mana-mana, [dan] akan sampaikan sikap,” kata Kogoya.

Loading...
;

Rombongan Eko Philipus Kogoya itu sempat ditemui anggota MRP Pepina Wonda dan staf MRP. Pepina Wonda dan Staf MRP akhirnya memfasilitas agar rombongan Kogoya itu bisa berkomunikasi dengan Ketua MRP Timotius Murib melalui panggilan telepon.

Dalam perbincangan telepon itu, Murib menawarkan agar Rombongan Eko Philipus Kogoya kembali datang dan bertemu pimpinan MRP pada 7 Januari 2020. Kogoya menyatakan setuju. “Iya Kakak, kita ketemu tanggal 7 Januari,” kata Kogoya saat berkomunikasi melalui panggilan telepon dengan Murib.

Kogoya membenarkan selama ini pihaknya menutup diri dan tidak pernah memenuhi undangan Gubernur Papua. Menurutnya, hal itu terjadi karena pihaknya belum memiliki koordinator dan kesulitan berkoordinasi. “[Ada yang] masih dalam perjalanan sehingga sulit berkoordinasi, sehingga kami tidak bertemu bertemu pemerintah,” kata Eko Pililus Kogoya.

Ia menyatakan kini pihaknya telah siap bertemu dengan MRP dan pemangku kepentingan lainnya. “Sekarang kami sudah siap mau ketemu MRP, Gubernur dan DPRP,” ujarnya.

Anggota rombongan Kogoya, Demi Dabi mengatakan pertemuan 7 Januari 2020 akan menjadi forum bagi mereka untuk menyatakan sikap mereka kepada MRP dan pemerintah. “[Dalam pertemuan] tanggal 7 [Januari nanti, kami] tidak akan bicara panjang lebar. Kami akan sampaikan pernyataan sikap yang harus dipertanggungjawabkan dan ditangani dengan serius oleh pemerintah dan MRP,” kata Dabi.

Dabi mengaku rombongannya kecewa lantaran merasa pemerintah tidak pernah memperhatikan keberadaan mereka di Papua. Ia menilai Pemerintah malah sibuk membahas pemekaran Provinsi Papua dan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020.

“Fokus pemerintah [justru masalah] PON dan pemekaran. [Pemerintah] tidak bicara [masalah] mahasiswa eksodus dan tindakan rasisme terhadap para mahasiswa Papua. Rasisme adalah masalah yang lebih besar [dibandingkan urusan pemekaran atau PON],” kata Dabi.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top