Koalisi Penegak Hukum Ham minta kliennya ditangguhkan karena Covid-19

ilustrasi tahanan papua
Ilustrasi tahanan - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Emanuel Gobai meminta polisi menangguhkan dua kliennya yang kini masih ditahan di Polda Papua, yakni Assa Asso dan Ivan Sambom.

Dia juga meminta agar kliennya yang lain, yakni Bazoka Logo yang kini ditahan di Polsek Abepura juga ditangguhkan. Menurutnya, polisi perlu mempertimbangkan penangguhan penahanan itu, untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 .

“Untuk menyelamatkan tahanan, Pengadilan Negeri bisa mengambil mekanisme penangguhan penahanan. Dihentikan dulu nanti situasi membaik baru bisa dilanjutkan persidangannya. Intinya dan terpenting mereka ini dikeluarkan dulu terus kembali ke keluarga, melakukan jaga jarak. Kalau situasi membaik dan sudah sehat, mereka dipanggil untuk disidangkan. Itu solusi yang baik,” kata Emanuel Gobai kepada Jubi melalui sambungan seluernya, Rabu, (3/6/2020).

Gobai khawatir dengan kondisi kesehatan kliennya itu, terlebih setelah melihat penularan Covid-19 terus betambah dan merebak. Kota Jayapura berada di peringkat kedua penularan Covid -19 tertinggi di Provinsi Papua.

“Kalau proses persidangan ini terus berlanjut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hak atas kesehatan. Dan yang melanggar ialah Kemenhumham dan MA terhadap mereka yang terkena Covid-19,” tegas Gobai.

Gobai mengatakan, di beberapa rutan yang dinaungi Polda Papua, ada informasi tentang beberapa tahanan yang terinfeksi Covid -19, termasuk Bazoka Logo. “Sehingga dalam konteks ini kami meragukan hak atas kesehatan bagi kliennya Assa Asso dan Ivan Sambom,” katanya.

Loading...
;

Lanjut Gobai, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana No 8 tahun 1981 Menyangkut hak atas kesehatan bagi tersangka atau terdakwa sudah dijamin. Sehingga Koalisi sangat mengharapkan aparat hukum bisa melindungi hak atas kesehatan para kliennya itu, agar terhindar dari wabah Covid-19.

“Kline kami Assa Asso sedang di proses di persidangan. Dia adalah tahanan hakim yang harus dititipkan di rutan lapas. Namun sampai saat ini dia ditahan di rutan Polda Papua. Sehingga hakim dan pengadilan harus bertanggungjawab atas hak atas kesehatan kliennnya,” katanya.

Gobai meminta, Pengadilan Negeri Jayapura sehingga dan hakim yang menahan kliennya agar segera berkoordinasi dengan rutan Polda Papua untuk melihat perkembangan Assa Asso.

“Kalau kemudian tidak ada kerja sama antara hakim dan kepolisian. akan terlihat fakta dimana hak atas kesehatan bagi terdakwa, tidak dipenuhi. Hakim dan Polda Papua harus bertanggungjawab,” katanya.

“Kami tegaskan kepada Mahkamah Agung untuk mengevaluasi kembali surat edaran yang disebutkan menyangkut persidangan. Kalau bisa jangan ada sidang offline, sidang langsung di pengadilan dan online. Karena praktik dari telekonferensi, prinsip jaga jarak tidak ada. Karena di situ ada jaksa, panitera, PH JPU . Virus bisa saja tersebar dalam ruang sidang,” ujarnya.

Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menilai penyebaran Covid-19 di kalangan tahanan Polresta Jayapura merupakan kelalaian sejumlah pihak.

Menurutnya, kini ada puluhan tahanan Polresta Jayapura yang dinyatakan positif corona. Para tahanan ini bukan hanya tahanan kepolisian, ada di antaranya merupakan tahanan titipan kejaksaan, pengadilan dan beberapa lembaga terkait lainnya.

“Saya justru mengkritik lembaga yang menitipkan tahanannya di Polresta Jayapura, karena tidak mengambil langkah sebelum sejak awal pandemi Corona, dan sebelum terjadi penyebaran di kalangan para tahanan itu,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top