Blokir Internet, SAFEnet; Indonesia siaga 1 represi demokrasi di internet

Papua, pemblokiran internet
Ilustrasi courtesy keep it on/SAFEnet

 

Papua No.1 News Portal

Jakarta JubiSoutheast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengatakan bahwa pemblokiran internet atau internet shutdown menjadi salah satu represi paling modern yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

SAFEnet menggolongkan kondisi saat ini sebagai siaga satu represi demokrasi.

Executive Director SAFENet Damar Juniarto mengungkapkan pemblokiran internet merusak demokrasi dan ekonomi, alih-alih menciptakan stabilitas.

Ia menuturkan pemerintah setidaknya sudah tiga kali memblokir akses internet dan media sosial di Indonesia pada 2019, yaitu pada saat rusuh di sekitar Bawaslu pada akhir Mei, rusuh Papua pada Agustus, dan rusuh di Wamena pada September.

“[Internet shutdown] sangat bisa [dikatakan represi] bahkan kalau menurut koalisi Keep It On di mana saya menjadi anggota yang mengawal tentang isu internasional, kita sudah mengatakan bahwa ini adalah salah satu represi paling modern yang digunakan oleh pemerintah zaman sekarang ketika menghadapi masyarakat,” kata Damar dalam webinar ‘Tren Represi di Ranah Internet’, Sabtu (13/6).

Damar menyatakan represi internet terdiri dari sensor informasi, pemidanaan ekspresi, dan serangan siber. Pemblokiran internet, ungkap dia, merupakan perluasan dari bentuk tradisional sensor.

Loading...
;

“Kenapa dikatakan modern, karena tidak pernah ada sebelumnya cara pemadaman yang seperti ini,” kata Damar.

SAFENet sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara mencatat ada 6.895 akun yang diselidiki oleh Dittipidsiber Polri selama 2017 hingga Oktober 2019.

Rinciannya, sebanyak 2.623 akun atau 38 persen terkait penghinaan terhadap tokoh/penguasa/badan umum; 1.397 akun atau 20 persen terkait penyebaran hoaks; dan 12 persen atau 840 akun terkait ujaran kebencian atau SARA.

Adapun terkait kasus digital di persidangan, terdapat 508 kasus yang disidangkan selama periode 2011-2018.

“Dari data putusan online yang ada di situs Mahkamah Agung sepanjang 2018 terdapat 292 kasus terkait UU ITE. Jumlah ini dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya 2017 yang tercatat cuma 140 kasus,” imbuh Damar.

Masyarakat sipil menjadi kelompok rentan yang mengalami serangan siber dalam kurun waktu 2017-2019. Disusul jurnalis/ media, aktivis, artis/budayawan/penulis, dan dosen/guru.

Ada pun jenis serangan digital seperti disinformasi, doxing, akun peniru, malware, hacking, DdoS Attack, Cyber Ammock dan Spam Calls.

Sebelumnya pada Rabu (3/6/2020), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan pemerintah Indonesia bersalah dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Sidang putusan dipimpin oleh Hakim Ketua Nelvy Christin serta hakim anggota Baiq Yuliani SH dan Indah Mayasari.

“Mengabulkan gugatan para Penggugat. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintah yang dinyatakan oleh Tergugat I dan II… adalah perbuatan melanggar hukum,” ujar Hakim Ketua Nelvy di PTUN Jakarta.

Pihak Tergugat I adalah Presiden dan Tergugat II Menteri Komunikasi dan Informatika. Sementara Penggugat I ialah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) diwakili oleh Abdul Manan dkk; Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) diwakili oleh Damar Juniarto dk. Namun pemerintah Indonesia menyangkal tindakan pemblokiran itu. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top