Follow our news chanel

Previous
Next

Gereja-gereja Baptis Papua tolak TGPF pembunuhan pendeta Yeremia

Papua, Penembakan, pembunuhan pendeta Yeremia
Ilustrasi penembakan - Dok. Jubi

Papua No.1 News Portal

Jayapura, Jubi – Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP) mengatakan menolak dan tidak percaya 100 persen terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk Menkopolhukam, MD Mahfud untuk penyelidikan kasus pembunuhan Pdt Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 Di Hitadipa, Intan Jaya.

“Menolak dan tidak percaya 100 persen karena tidak independen untuk menyelidiki,”tegas Pdt Dr Sokratez Sofyan Yoman, presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP), Senin (5/10/2020) malam di Jayapura melalui rilisnya. 6 Oktober 2020.

Pihaknya menilai, tim investigasi ini tidak independen karena para pelaku penembakan membentuk tim dan juga terlibat langsung dalam tim investigasi.

Pdt Yoman menambahkan pembentukan Tim investigasi ini sebenarnya mengulang rekayasa dan sandiwara negara, sebagaimana pembentukan tim investigasi masa Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan pada 2015 untuk menyelesaikan 13 Kasus pelanggaran HAM berat.

“Rekayasa untuk menghindari tekanan internasional dan menghalang-halangi kunjungan utusan Komisionaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke West Papua, untuk memantau langsung keadaan pelanggaran berat HAM,”ungkapnya.

Menurutnya, tim ini tidak dapat dipercaya lagi itu, dalam Sidang Umum PBB, pemerintah Indonesia selalu tampil defensif dan menyerang serta marah-marah kepada negara-negara yang peduli dan bersuara untuk penghormatan martabat kemanusiaan, keadilan dan perdamaian bagi West Papua.

” Marah mau untuk mengatakan tidak ada pelanggaran HAM, tetapi diam-diam bentuk Tim investigasi.
Ada apa ini? Kalau memang tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara, sebaiknya Indonesia membuka ruang untuk perwakilan Komisi HAM PBB berkunjung ke West Papua. Itu juga cara Indonesia menghargai negara lain, sebagaimana Indonesia mendesak negara lain menghargai Indonesia Dalam rangka membangun perdamaian Dunia,”tegasnya.

Loading...
;

Kata dia, kalau mau selidiki, bukan hanya Kasus Yeremia. Ada sejumlah kasus kejahatan negara yang berdarah-darah selama 57 tahun, ada juga Pendeta Geyimin Nirigi tewas diduga ditembak oleh pasukan elit TNI tanggal 19 Desember 2018 di Distrik Mapenduma.

“Korban disuruh menggali tanah di belakang halaman rumah dan kemudian ditembak mati dan disiram dengan minyak tanah di tubuhnya dan dibakar dengan api,”tegasnya.

Selain itu, pembunuhan Pendeta Elisa Tabuni di Tingginambut, Puncak Jaya pada 16 Agustus 2004. Sebelumnya Pendeta Elisa Tabuni ditangkap, diborgol tanganya dan tewas diduga ditembak oleh pasukan Kopassus.

Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah Republik Indonesia membatalkan tim investigasi bentukan begara karena tidak independen.

“Batalkan dan meminta Komnas HAM segera membentuk tim investigasi untuk kasus penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanabani,”tegasnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB untuk berkunjung ke West Papua dan menarik seluruh pasukan TNI non organik dari Tanah West Papua dari Sorong-Merauke.

Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran berat HAM di Papua tidak parsial, tapi diselesaikan secara utuh dan konprehensif.

Dia mengingatkan, sudah ada 4 pokok akar masalah Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pertama, sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;kedua kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; ketiga diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah sendiri; keempat kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

“Kalau memang tidak bisa, solusi untuk mengobati luka membusuk dan bernanah di tubuh bangsa Indonesia ialah Pemerintah Republik Indonesia dan ULMWP duduk satu meja untuk perundingan damai tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral untuk menemukan solusi damai yang permanen,”tuturnya.

Lukas Zanambani kelurga korban pendeta Yeremia, sebagaimana dirilis suarapapua.com, juga mengatakan menolak Tim bentukan pemerintah itu.

“ Tim itu semua adalah TNI/Polri, maka kami keluarga sangat tidak terima dengan tim itu,” jelas Lukas Zanambani. Kata Lukas, keluarga minta pemerintah memberikan mandat kepada tim independen yang netral, terutama gereja.

“Kami minta itu gereja, Komnas HAM yang datang. Tidak boleh TNI/Polri yang datang lagi,” katanya.(*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top