5 rekomendasi Komnas HAM RI pada Jokowi untuk tuntaskan kasus Paniai

taufan-damanik paniai papua
Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM RI - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pada tanggal 20 Mei 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah menerima pengembalian berkas penyelidikan projusticia peristiwa Pelanggaran HAM yang berat kasus Paniai 2014 untuk kedua kalinya dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengembalian berkas yang pertama dari Jaksa Agung RI yaitu pada 19 Maret 2020.

Pengembalian berkas penyelidikan yang kedua ini, menurut Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, disertai dengan argumentasi yang mirip dengan argumentasi pada saat pengembalian berkas yang pertama.

“Pengembalian berkas penyelidikan kasus Paniai ini merupakan pengembalian yang relatif cepat dibandingkan dengan pengembalian berkas penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat HAM lainnya,” ungkap Damanik, Kamis (4/6/2020) melalui rilis pers yang diterima Jubi, Kamis (4/6/2020).

Padahal, lanjut Damanik, inilah kesempatan bagi Presiden Joko Widodo untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM yang berat atas kasus Paniai ini.

“Ini sebetulnya merupakan tindakan yang masih terbuka dan dapat dilaksanakan oleh Presiden,” kata Damanik.

Tindakan yang bisa dilakukan oleh presiden itu, kata Damanik adalah : 

  1. Presiden harus memastikan proses penyidikan berjalan dan bekerja secara independen serta profesional sesuai dengan prinsip HAM;
  2. Presiden harus memerintahkan bahwa siapapun yang terkait kasus Paniai agar bersikap kooperatif dan semua dokumen berhubungan dengan itu dibuka;
  3. Presiden harus menegaskan bahwa siapapun yang mencoba menghalang-halangi proses hukum atas kasus Paniai agar ditindak secara hukum;
  4. Presiden harus menegaskan bahwa jika sampai batas waktu tertentu tidak ada proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, maka Presiden dapat memerintahkan pembentukan tim penyidik dan penuntut independen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi tokoh-tokoh kredibel;
  5. Presiden dapat membuat kebijakan Negara untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM agar Komnas HAM melakukan penyidikan dan penuntutan atas kasus pelanggaran HAM sehingga kepastian hukum atas proses pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan dapat dilakukan.

Komnas HAM telah bekerja secara profesional dan independen, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan memperhatikan berbagai praktik penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang berat baik di level nasional maupun internasional. Proses ini telah menghasilkan berkas penyelidikan peristiwa kasus Paniai yang pada bulan Februari 2020 telah diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik.

Loading...
;

“Komnas HAM RI telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi, meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali, Kabupaten Paniai, memeriksa berbagai dokumen, melakukan diskusi dengan beberapa ahli, serta mengumpulkan informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa tersebut,” jelas Damanik.

Beberapa saksi penting dalam peristiwa Paniai ini adalah pengambil kebijakan dan  penangung jawab kebijakan keamanan pada saat peristiwa Paniai terjadi, antara lain Menkopolhukam, dan beberapa Jenderal, dan beberapa petugas keamanan lapangan di Papua dan di Paniai. Mereka semua telah diperiksa atau dimintai keterangan oleh Tim Penyelidik Komnas HAM.

Selain itu, Komnas HAM juga telah menguji hasil laporan yang disampaikan mengenai uji forensik senjata api dalam peristiwa Paniai tersebut. Prosedur penggunaan senjata, prosedur uji forensik, dan berbagai informasi akurat terkait penggunaan senjata mendapat perhatian serius oleh Tim Penyelidik Komnas HAM. Lebih jauh, Komnas HAM juga melakukan pendalaman atas kebijakan keamanan di Papua oleh POLRI dan  termasuk aspek legalitas perbantuan/pelibatan TNI. Semua itu dilakukan untuk menguak secara menyeluruh peristiwa Paniai tersebut.

Dokumen hukum hasil penyelidikan kasus Paniai menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat telah lengkap, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek konstruksi peristiwa,” ungkap Damanik.

Berdasarkan hasil penyelidikan projusticia tersebut, yang ditunjang dengan berbagai kesaksian, dokumen, dan berbagai informasi relevan lainnya, seharusnya proses penyidikan dan penuntutan atas kasus Paniai 2014 mudah dan sederhana untuk dilaksanakan oleh Jaksa Agung secara independen dan profesional. Kelanjutan proses hukum projusticia atas kasus Paniai 2014 ini sangat ditentukan oleh kemauan politik (political will) Presiden RI dan itikad baik (good faith) Jaksa Agung RI. (*)

Editor : Victor Mambor

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top