Follow our news chanel

Previous
Next

52 RT menolak disensus di Kabupaten Jayapura

Papua
Petugas Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Jayapura - Jubi/Engelbert Wally.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Sentani, JubiSensus Penduduk 2020 telah menjangkau sekitar 98% target di Kabupaten Jayapura. Hanya satu dari 19 distrik yang belum menuntaskan laporan pendataan mereka.

“Hanya Distrik Airu yang belum memasukan laporan sensus. Kami optimistis mampu mencapai target walaupun masih ada tekanan yang dialami petugas di lapangan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayapura Jeffry de Fretes saat ditelepon Jubi, Kamis (24/9/2020).

Sensus Penduduk 2020 digelar selama sebulan, sejak 1 September. Memasuki pekan terakhir pelaksanaan sensus, BPS Kabupaten Jayapura terus mengintensifkan koordinasi dengan pihak keamanan dan pemerintah lokal setempat.

Kerja sama tersebut untuk mengatasi aksi penolakan warga terhadap petugas sensus. BPS setempat mencatat ada 52 rukun tetangga (RT) menolak disensus di Kabupaten Jayapura.

“Kebanyakan berada di wilayah perkotaan, seperti di Kelurahan Hinekombe, Dobonsolo, dan Sentani Kota. Di Distrik Yapsi (pinggiran Kota Sentani) juga masih ada warga menolak disensus,” ungkap Jeffry.

Menurutnya, alasan warga menolak disensus, di antaranya karena dihubungkan dengan isu referendum dan Otonomi Khusus Papua Jilid II. “Ketua RT pun ada yang menolak kehadiran petugas sensus. Itu lebih mengecewakan lagi.”

Jeffry melanjutkan seluruh data sensus penduduk saat ini berlaku atau akan digunakan hingga 10 tahun mendatang. Dia mengingatkan para penolak sensus untuk tidak menyalahkan siapa pun jika identitas mereka nanti tidak masuk dalam data resmi pemerintah.

Loading...
;

Berkaitan dengan penolakan warga tersebut, Bupati Mathius Awoitauw memerintahkan para kepala distrik memanggil pengurus RT dan RW setempat. Mereka harus menjelaskan alasan warga menolak disensus.

“Data penduduk sangat penting untuk pembangunan. Ketika warga menolak didata, pemerintah daerah pun akan kesulitan merencanakan program pembangunan. Kita juga perlu data Orang Asli Papua untuk memastikan pertumbuhan jumlahnya (di Kabupaten Jayapura),” jelasnya.

Bupati Awoitauw menegaskan sensus penduduk bukan sesuatu yang baru. Program ini rutin dilaksanakan lima atau sepuluh tahun sekali.

“Jangan ada gerakan tambahan (aksi penolakan) oleh warga. Kalau belum jelas, bisa ditanyakan langsung kepada pemerintah distrik atau BPS,” tegasnya. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top