TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

60 ribu warga sipil mengungsi, Dewan Gereja Papua minta PBB turun tangan

Dewan Gereja Papua
Jumpa Pers Dewan Gereja Papua di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Kamis (25/11/2021). - Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dewan Gereja Papua mengeluarkan 13 poin seruan moral kepada Pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik di Papua. Seruan itu disampaikan di Kabupaten Jayapura pada Kamis (25/11/2021), karena eskalasi konflik bersenjata di enam kabupaten di Papua dan Papua Barat.

Dewan Gereja Papua terdiri dari para pimpinan empat gereja terbesar di Tanah Papua, yaitu Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja-gera Babtis West Papua, Gereja Injili di Indonesia (GIDI) , dan Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua . Seruan moral itu disampaikan Dewan Gereja Papua menyikapi eskalasi konflik bersenjata di Kabupaten Intan  Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Puncak, dan Maybrat.

Dewan Gereja Papua menyatakan aparat gabungan TNI/Polri terus melakukan penyisiran di banyak permukiman warga sipil dengan dalil mencari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Akibatnya, banyak warga sipil di enam kabupaten itu mengungsi ke hutan atau kabupaten tetangga, untuk menghindari penyisiran TNI/Polri.

“Sekitar 60.000 orang lebih umat Tuhan telah mengungsi. Banyak anak-anak dan ibu menjadi korban dan meninggal dunia saat pengungsian,” kata Ketua Sinode Gereja-geraja Babtis West Papua, Pdt Dr Sokrates Sofyan Yoman saat membacakan Seruan Dewan Gereja Papua bersama moderator Dewan Gereja Papua, Pdt Benny Giay, Ketua Sinode GIDI, Pdt Dorman Wandikbo, dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt Andrikus Mofu MTh.

Baca juga: Bupati: Kelompok Sabinus Waker tidak terlibat konflik di Intan Jaya

Dewan Gereja Papua mencatat konflik bersenjata antara aparat TNI/Polri dan TPNPB di Intan Jaya telah berlangsung sejak 25 Oktober 2019, dan sejak saat itu sudah terjadi 28 peristiwa yang menimbulkan 47 orang korban. Dari jumlah itu, 31 korban merupakan warga sipil (16 orang meninggal dunia, 12 orang terluka, 3 warga menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa).

Dewan Gereja Papua menyatakan konflik bersenjata di Intan Jaya juga telah 14 anggota TNI/Polri menjadi korban (7 orang meninggal, 7 lainnya terluka), Sementara jumlah korban dari TPNPB tercatat dua orang. Konflik bersenjata di sana membuat lebih dari 3.000 warga sipil  mengungsi di Gereja dan di wilayah terdekat.

Dewan Gereja Papua juga menyoroti Konflik bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penyerangan dan pembakaran Puskesmas Kiwirok, membuat tenaga kesehatan bernama Gabriela Meilan tewas. Kontak tembak di Kiwirok juga menewaskan seorang anggota TPNPB, Elly M Bidana. Selain itu, anggota TNI, Pratu Ida Bagus Putu dan anggota Polri, Bharada Muhammad Kurdiadi meninggal dunia.

Baca juga: Bahas situasi Papua, para pengambil kebijakan sepakati sejumlah poin

Dewan Gereja Papua menyatakan pada pekan kedua Oktober 2021 aparat keamanan diduga telah menjatuhkan bom di Kampung Pelebib, Kampung Kiwi, Kampung Delpem, dan Kampung Lolim. Akibatnya, sekitar 5.000 orang penduduk setempat telah mengungsi di hutan dan kampung terdekat, bahkan menyeberang ke negara tetangga, Papua Nugini (PNG).

Penyerangan Pos Koramil Distrik Kisor, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat oleh TPNPB pada 2 September 2021 mengakibatkan empat anggota TNI terbunuh. dibunuh dalam penyerangan yang diduga dilakukan oleh pasukan TPNPB. Dewan Gereja Papua menyatakan TNI/Polri kemudian mengirimkan pasukan tambahan ke Maybrat, dan membuat sedikitnya 2.768 warga jemaat mengungsi.

Data Dewan Gereja Papua menyebutkan TNI/Polri lantas menangkap 34 warga sipil, dan 31 orang diantaranya sempat ditahan. Sejumlah delapan orang kemudian dijadikan tersangka kasus penyerangan pos koramil itu. Dari delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, lima orang merupakan pelajar, empat diantaranya berusia anak, satu orang berusia remaja, 3 orang lainnya berusia dewasa.

Baca juga: Umumkan Yahukimo sebagai zona perang, TPNPB keluarkan 4 ultimatum

Di antara 23 warga yang sempat ditahan lalu dilepas, juga terdapat 11 orang berusia anak dan seorang bayi. Total jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dan penangkapan aparat TNI POLRI sejak penyerangan Pos Koramil Kisor pada 2 September 2021 berjumlah 16 orang anak dan seorang bayi.

“Kami mendapat laporan juga satu warga jemaat meninggal dunia di tempat pengungsian. Sejumlah 15 Jemaat GKI dan 11 Stasi Katolik tidak bisa kembali ke kampung mereka. Kampung-kampung di sekitar wilayah Aifat telah kosong,” demikian seruan Dewan Gereja Papua.

Konflik bersenjata juga terjadi di Yahukimo, setelah TNI/Polri menambah pasukan di sana. Pasukan TNI/POLRI menangkap dan menembak Senat Soli salah satu pimpinan TPNPB di Yahukimo. Dia ditembak di kaki, dan meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara milik Polda Papua pada 27 Juli 2021. Aanggota TPNPB melakukan penyerangan terhadap anggota TNI pada 20 November 2021, membuat seorang anggota TNI, Sertu Ari Baskoro meninggal dunia, dan Kapten Inf Arfiandi Sukamto terluka.

Baca juga: Koramil Suru-suru diserang Kelompok Bersenjata pimpinan Tendius Gwijangge

Di Puncak, konflik bersenjata terjadi sejak awal tahun hingga November. Dewan Gereja Papua mencatat 16 orang warga sipil menjadi korban penembakan dan pembunuhan. Pada saat yang sama jatuh korban juga dikalangan TNI/Polri maupun anggota TPNPB. Akibat konflik ini sekitar 3.000 orang lebih dari 23 Desa di Kabupaten Puncak Papua memilih mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka.

Sejak TPNPB menembak Kepala Badan Intelijen Papua, Brigadir Jenderal TNI, I Gusti Putu Danny Nugraha Karya di Beoga, Kabupaten Puncak, pada 25 April 2021, TNI/Polri terus menambah pasukan di sana. Mereka menempati beberapa kantor pemerintahan dan gereja. “Kami mendapat dari warga jemaat bahwa aparat gabungan TNI/Polri mengambil barang-barang apa saja dari rumah warga yang telah mengungsi dan menjualnya di kota Ilaga,” demikian seruan Dewan Gereja Papua.

Konflik bersenjata di Nduga terjadi sejak Desember 2018 dan masih berlanjut. Selama tiga tahun, 47.000 warga jemaat telah mengungsi. Banyak warga sipil telah menjadi korban selama konflik. Dewan Gereja Papua mencatat 295 orang warga sipil meninggal dunia. Selain meninggal karena ditembak aparat keamanan, sebagian besar dari mereka meninggal selama pengungsian, karena tidak tersedianya makanan dan obat-obatan.

Baca juga: Hari anak sedunia dirayakan di tengah kekerasan terhadap anak dalam konflik bersenjata Papua

“Dewan Gereja Papua meminta kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa datang berkunjung ke Tanah Papua, untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua selama 58 tahun,” kata Dr Sokrates Sofyan Yoman saat membacakan seruan Dewan Gereja Papua.

Dewan Gereja Papua juga meminta Presiden Joko Widodo   mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai. Penyelesaikan konflik bersenjata di Nangroe Aceh Darussalam juga dapat diterapkan di Papua. Dewan Gereja Papua mendorong Presiden Jokowi memenuhi komitmennya pada 2019 untuk bertemu kelompok pro kemerdekaan Papua.

“[Kami berharap]Presiden Joko Widodo tetap konsisten mewujudkan statemennya pada 30 September 2019 untuk berdialog dengan kelompok pro referendum, United Liberation Movement for West Papua, dimediasi pihak ketiga sebagaimana yang pernah terjadi antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005,” kata Yoman.

Baca juga: Pasca kontak tembak Kamis, suasana Sugapa masih tegang

Moderator Dewan Gereja Papua, Dr Benny Giay menambahkan seruan Dewan Gereja Papua itu bagian dari pergumulan umat yang mereka gembalakan. Dewan Gereja Papua hanya menyuarakan suara dan pengalaman jemaat yang mereka gembalakan di Tanah Papua.

“Pengalaman dan fakta-fakta itu wajah konkrit dari negara ini. Kami masih berada dalam situasi krisis kemanusiaan dan kepercayaan dari jemaat yang kami gembalakan, sehingga kami bicara,” ungkapnya.

Ketua Sinode Gereja GKI, Pdt Andrikus Mofu MTh menambahkan fakta-fakya konflik itu tidak terpisahkan dari empat akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pegetahuan Indonesia (LIPI). Keempat akar masalah itu adalah penyimpangan sejarah, pelanggaran HAM masa lalu, marginalisasi orang asli Papua, dan kegagalan pembangunan di Papua.

Menurut Mofu, penyelesaikan masalah Papua adalah tanggung jawab negara keada rakyat, khususnya rakyat Papua. Hal itu akan ditentukan kemauan negara untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai dan manusiawi. “Kita sendiri mengerti semua hal yang terjadi masih terus terjadi. Negara mesti menyelesaikan masalah Papua secara bertanggungjawab, baik, damai dan bermartabat,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us