Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

7 Tapol Papua bebas, Indonesia diminta benahi penegakan hukum di Papua

Papua
Unjuk rasa ribuan warga Papua di Kota Jayapura, 19 Agustus 2019. Unjuk rasa ini mengecam ujaran rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019. - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer menyatakan berakhirnya hukuman penjara bagi Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Agus Kossay harus menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk membenahi penegakan hukum di Papua. Hal itu dinyatakan Gustaf Kawer saat dimintai tanggapannya atas bebasnya Agus Kossay pada Rabu (12/8/2020).

Kawer menyatakan Agus Kossay bebas pada Rabu, setelah merampungkan hukumannya 11 bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada 17 Juni 2020 lalu. Sebelumnya, enam aktivis Papua yang bersama-sama Agus Kossay diadili dalam perkara makar itu telah lebih dahulu bebas.

Agus Kossay dan enam orang lainnya itu adalah para aktivis dan mahasiswa yang ditangkap dan diadili pasca gelombang demonstrasi terjadi di berbagai wilayah, memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Keenam aktivis dan mahasiswa lainnya itu adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua atau (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Fery Bom Kombo, Hengky Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

7 Tapol Papua bebas, Indonesia diminta benahi penegakan hukum di Papua 1 i Papua

Menurut Kawer, bebasnya tujuh Tahanan Politik (Tapol) Papua yang dipidanakan dengan delik makar itu harus menjadi pembelajaran bagi penegak hukum Indonesia untuk membenahi penegakan hukum di Papua. Kawer menyatakan, sejak awal proses hukum bagi ketujuh aktivis dan mahasiswa itu janggal, mengingat seluruh unjuk rasa yang terjadi di Papua adalah reaksi atas tindakan persekusi dan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Baca juga: Jalani hukuman 11 bulan penjara, Agus Kossay bebas dari Rutan Balikpapan

“Dari proses itu, kami lihat sejak awal sampai akhir, kasus itu penuh kejanggalan. [Kasusnya bergeser] dari [masalah tindakan] rasisme [yang terjadi di Surabaya] menjadi [delik] makar. [Dalam prosesnya, terjadi] penaginayaan hingga kesalahan prosedur,” kata Kawer yang merupakan bagian dari tim penasehat hukum bagi ketujuh aktivis dan mahasiswa yang diadili di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Ia menyatakan berterima kasih atas dukungan banyak pihak yang terus mengawal proses hukum terhadap tujuh Tapol Papua yang diadili di Balikpapan itu. Dukungan dari rakyat Papua, berbagai lembaga swadaya masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan DPR Papua Barat, serta Majelis Rakyat Papua maupun Majelis Rakyat Papua Barat. Dengan dukungan itu, tujuh kliennya yang dituntut hukuman 5 – 17 tahun penjara akhirnya dijatuhi vonis 10 – 11 bulan penjara.

Loading...
;

Kawer berharap aparat penegak hukum Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang terjadi dalam proses hukum terhadap para aktivis dan mahasiswa yang terlibat dalam unjuk rasa memprotes kasus rasisme di Surabaya. “Negara [harus] berbenah. Bukan soal mereka [sudah] bebas, tetapi perbaiki pendekatan dan regulasinya, supaya tidak mengulang cara-cara tidak profesional [dalam menjalankan proses hukum terhadap orang asli Papua]. Penegakan hukum [harus] makin baik, supaya tidak ada [lagi tindakan] rasisme terhadap orang Papua, ” kata Kawer.

Agus Kossay yang bebas pada Selasa pagi menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan, dan menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan kepada tujuh aktivis dan mahasiswa Papua yang diadili di Balikpapan. “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat West Papua yang terus mendukung kami, demi nilai kemanusiaan di papua,” kata Kossay.

Ia menyatakan penangkapan, pemidanaan, dan pemenjaraan terhadap dirinya dan para aktivis pro kemerdekaan Papua adalah sebuah pengakuan pemerintah Indonesia bahwa aspirasi rakyat Papua untuk merdeka memang ada dan terus berlangsung. “Itu suatu bentuk pengakuan terhadap perjuangan bangsa Papua. Praktik [pemenjaraan] seperti itu terus terjadi di wilayah yang sedang mengalami penjajahan,” kata Kossay.

Kossay menyatakan proses hukum terhadapnya tidak akan menyurutkan perjuangan rakyat Papua menuntut kemerdekaan. “Selama penguasa kolonial Indonesia masih menjajah, selama itu pula [kami menuntut] Hak Penentuan Nasib Sendiri. [Kami akan] terus berjuang sampai keadilan dan kedamaian terwujud di West Papua,” kata Kossay.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top