Follow our news chanel

Previous
Next

Ada apa dengan krisis konstitusi Samoa?

Gedung Pemerintah Samoa di Apia. - Lowy Institute/ The Interpreter
Ada apa dengan krisis konstitusi Samoa? 1 i Papua
Gedung Pemerintah Samoa di Apia. – Lowy Institute/ The Interpreter

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Fiona Ey

Di tengah-tengah darurat Covid-19, serangkaian amendemen hukum mengancam independensi lembaga-lembaga yudikatif dan HAM di Samoa.

Sementara masyarakat global berjuang untuk menghadapi pandemi Covid-19, Samoa terbelit dalam krisis konstitusinya sendiri. Negara di Pasifik Selatan itu sering dipuji berkat tata pemerintahannya yang baik dan kepemimpinannya di tingkat regional. Namun, krisis konstitusi yang terjadi saat ini telah mengekspos isu yang terpendam mengenai ras dan identitas, yang dapat dengan signifikan melemahkan institusi-institusi demokrasi dan pembangunan masa depan Samoa.

Tidak lama sebelum mendeklarasikan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19 negara itu pada 20 Maret, Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, memperkenalkan tiga RUU ke Parlemen, RUU Amendemen Konstitusi 2020, RUU Lands and Titles Court 2020, dan RUU mengenai Peradilan. Ketiga RUU ini, jika diresmikan, akan menyebabkan perubahan konstitusi yang akan melemahkan independensi sistem peradilan dan supremasi hukum, dengan implikasi yang besar terhadap penegakan HAM.

Perubahan tersebut akan memungkinkan eksekutif (pemerintah) untuk memecat hakim tanpa alasan atau proses hukum yang jelas. Saat ini, seorang hakim hanya dapat dicabut jika dua pertiga suara Parlemen sepakat, dengan alasan melanggar etika atau keterbelakangan mental. Dengan perubahan yang diajukan, prosedur parlementer itu akan digantikan dengan kewenangan tanpa batas untuk memberhentikan hakim, dapat dilakukan oleh komisi Judicial Services Commission, yang mayoritas anggotanya akan ditunjuk oleh pemerintah. Perubahan-perubahan seperti itu akan secara fundamental mengubah hubungan antarlembaga-lembaga pemerintah, menghilangkan peran lembaga-lembaga kejaksaan yang bertugas memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

Amendemen-amendemen tersebut akan mengganti bentuk sistem pengadilan Samoa dengan meninggikan pengadilan khusus tanah dan hak kepemilikan tanah (Land and Titles Court; LTC) dan menjadikannya sebagai peradilan yang berdiri sendiri, yang setara dengan Mahkamah Agung. Menciptakan cabang sistem peradilan kedua belum pernah terjadi sebelumnya dalam demokrasi modern. Hilangnya kuasa pengadilan tertinggi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar pengadilan kemungkinan akan menciptakan ketidakpastian dan konflik.

Loading...
;

LTC memiliki yurisdiksi atas perkara tanah adat Samoa dan hak kepemilikan matai (kepala-kepala suku). Sama seperti di negara-negara Pasifik lainnya, perkara-perkara ini sangat berbasis budaya dan adat, dan seringkali sangat kontroversial. Kasus-kasus yang diadili di LTC dikepalai oleh hakim awam yang pakar dalam adat dan budaya Samoa. Pengadilan LTC saat ini memiliki dua tingkat, dengan pengadilan banding sendiri, namun Mahkamah Agung masih memiliki otoritas untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam kasus-kasus LTC. Hak-hak ini, termasuk kebebasan beragama dan hak atas persidangan yang adil, telah diabadikan dalam Konstitusi Samoa sejak merdeka pada 1962.

Ketiga RUU itu akan memberikan LTC ‘otoritas tertinggi’ atas masalah-masalah adat Samoa, dan otoritas itu hanya akan berlaku dalam ranah ‘hukum adat ’. Common law, yang merupakan sistem pengambilan keputusan pengadilan umum di pengadilan negara-negara Persemakmuran, tidak akan diproses oleh LTC. Dampak dari perubahan ini sangat meluas: hingga 80% dari negara tersebut telah dialokasikan sebagai tanah adat, dan semua anggota keluarga besar di Samoa memiliki tanggung jawab bersama atas tanah dan hak kepemilikan sebagai mereka measina atau warisan mereka yang paling berharga.

Dengan menghilangkan wewenang pengawasan Mahkamah Agung Samoa, perubahan yang diusulkan akan menghapus penerapan hukum HAM yang paling mendasar dalam perkara-perkara adat. Sebagai gantinya, LTC akan menerapkan ‘hak komunal’ yang tidak pasti, yang pada dasarnya, menurut memorandum penjelasan RUU ini, sama saja dengan keputusan fono desa (dewan kepala-kepala suku). Sudah beberapa terjadi peristiwa yang dikatakan dilakukan atas nama masyarakat, seperti pemukulan atau pembakaran rumah, yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung Samoa sebagai pelanggaran hak-hak dasar manusia. Mencabut fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap LTC akan, dengan efektif, memberikan fono desa kekuatan pengambilan keputusan yang tidak dibatasi oleh pertimbangan HAM sama sekali.

Pemikiran bahwa ini mengadu hak asasi individu dengan nilai-nilai komunal tradisional ditolak oleh orang-orang Samoa yang terkemuka. Profesor Malama Meleisea telah menghentikan dikotomi yang salah antara hak individual dan hak komunal tradisional, menerangkan bahwa ketika hak-hak individu dilindungi, hak bersama masyarakat pun dilindungi. Sebuah laporan penting yang disusun oleh Ombudsman Samoa Maiava Iulai Toma pada 2015, mengungkapkan bahwa HAM bukanlah konsep asing, tetapi kenyataannya itu justru berakar di nilai-nilai budaya Samoa, dan bahwa keduanya, secara bersama-sama, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

LTC telah lama menjadi pokok kritikan akibat kompetensi dan perilaku yudisialnya. Setelah proses konsultasi yang ekstensif, sebuah penyelidikan parlemen pada 2016 merekomendasikan berbagai perubahan administratif untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya LTC. Yang paling penting, kajian ini merekomendasikan untuk mempertahankan LTC di bawah yurisdiksi pengawasan Mahkamah Agung.

Namun, pada Oktober 2019, Kabinet Samoa menugaskan Komisi Reformasi Hukum Samoa (SLRC) untuk meninjau kembali pengakuan adat dan budaya dalam Konstitusi Samoa dan pembentukan LTC sebagai pengadilan independen. RUU yang dihasilkan mengejutkan banyak pihak, karena itu tidak mengikuti proses konsultasi publik yang umumnya diwajibkan oleh mandat SLRC dan kebijakan pemerintah yang sudah ada. Segera setelah diperkenalkan, RUU-RUU tersebut dirujuk ke komite parlemen. Media juga tidak dilibatkan dari menjadi audiensi komite parlemen itu, padahal pembatasan akibat keadaan darurat mengenai pertemuan publik telah dilonggarkan. Amendemen-amendemen itu juga dipertimbangkan pada saat posisi jaksa agung dan hakim agung sedang kosong.

Pertentangan terhadap RUU ini terus berkembang dengan keras. Dalam sebuah surat yang diperoleh media, seluruh hakim di Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Samoa menyuarakan keprihatinan mereka kepada SLRC. Dengan tidak adanya kubu oposisi yang terorganisir di parlemen, oposisi atas nama publik telah dipimpin oleh pengacara-pengacara dan media Samoa.

Samoa Law Society telah melaksanakan program edukasi publik yang meluas melalui berbagai platform media, dengan dukungan tambahan tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi. Pengamatan dunia internasional juga semakin meningkat, dengan New Zealand Law Society mengeluarkan pernyataan mendukung anggota peradilan dan pengacara-pengacara Samoa, sementara pakar-pakar hukum internasional yang ternama juga mengungkapkan keprihatinan mereka.

Pemerintah Samoa telah menanggapi dengan mengkritik hakim-hakim Mahkamah Agung secara terbuka karena pemikiran mereka yang palagi (kebarat-baratan). Pihak-pihak lainnya yang juga mengecam amendemen itu digambarkan sebagai orang Samoa yang tidak sepenuhnya Samoa.

Setelah pernyataan Perdana Menteri baru-baru ini bahwa pendiri Samoa tidak memahami konstitusi yang di-draf oleh palagi, pemimpin-pemimpin tradisional dengan tegas dan secara terbuka membela leluhur mereka. Ironisnya, pemerintah saat inilah yang telah meratifikasikan Samoa sebagai anggota konvensi PBB tentang HAM 12 tahun yang lalu.

Dalam lingkungan yang sudah tegang akibat dampak Covid-19 dan epidemi campak baru-baru ini, gaya politik identitas ini mendorong kebencian berbasis ras yang sudah ada. Samoa sering dipuji karena kestabilitan politik di bawah partai Human Rights Protection (HRPP), yang telah memerintah selama hampir 40 tahun.

Namun, sejumlah kritik telah mengamati adanya dekonstruksi jangka panjang demokrasi Samoa, dengan perubahan bertahap sistem konstitusi dan pemerintahan. Ini telah menyebabkan akumulasi kekuasaan ditangan pemerintah, atau lebih khususnya lagi kabinet Samoa yang saat ini didominasi hanya oleh satu partai. Lembaga-lembaga yudikatif adalah garis depan perlawanan terakhir. (The Interpreter)

Fiona Ey adalah seorang pengacara yang bekerja di Samoa. Suaminya adalah seorang hakim Mahkamah Agung Samoa. Pandangan dalam artikel ini adalah miliknya sendiri. 

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top