Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Ada persolan yang menyebabkan implementasi Otsus tak maksimal

Papua
Ilustrasi dana Otsus Papua - dok. Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Akademisi dari Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, Dr. Yusak Reba menyatakan, ada persolan yang menyebabkan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua, tidak maksimal selama ini meski Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya melaksanakan amanat UU itu.

Pernyataan itu dikatakan dosen hukum tata negara, Fakultas Hukum Uncen Jayapura ini melalui panggilan teleponnya, Rabu (29/7/2020).

“Antara impelementasi terhadap substansi itu (UU Otsus), juga menghadapi problem di sisi norma hukumnya. Penyebab belum optimal, karena ada problematik norma hukum dalam Undang-Undang Otsus Papua. Memang perlu banyak dilakukan perubahan,” kata Yusak Reba.

Ada persolan yang menyebabkan implementasi Otsus tak maksimal 1 i Papua

Menurutnya, berbagai pihak punya perspektif dan indikator tersendiri dalam menilai pelaksanaan UU Otsus di Papua. Namun, ia berpendapat sesuai keahliannya sebagai dosen hukum tata negara.

Katanya, salah satu hal yang sangat menentukan produk hukum efektif berlaku adalah, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan harus jelas.

Misalnya dalam UU Otsus, kewenangan Provinsi Papua dalam berbagai bidang pemerintahan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, karena juga diberlakukan peraturan yang sama pada berbagai UU sektoral lain. Situasi ini menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah.

Akan tetapi daerah juga tidak bisa mengklaim dalam rangka kekhususan, dapat merancang peraturan daerah khusus atau Perdasus bertentangan dengan undang-undang.

Loading...
;

“Itu tidak ada teorinya dan prinsip dan dunia ilmu hukum. Apapun alasannya sepanjang materi Perdasus bertentangan dengan undang-undang, tidak bisa dilaksanakan. Itulah problem hukum kita hari ini dalam Undang-Undang Otsus,” ucapnya.

Yusak Reba mengatakan, tidak ada pilihan lain, selain menata ulang kewenangan Provinsi Papua dalam kerangka Otsus.

Apalagi selama ini, kabupaten-kota di Papua tidak memiliki kewenangan khusus karena tidak ada delegasi dan pengaturan dalam UU Otsus Papua.

Pemerintah kabupaten-kota di Papua melaksanakan Otonomi Daerah, bukan Otsus. Ini juga dianggap salah satu persolan norma hukum hari ini, sehingga harus dikaji dan dibicarakan kembali.

“Kalau ada problem dinormanya, dari sisi praktiknya tidak maksimal dan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana pemerintahan di daerah,” ujarnya.

Dalam suatu sesi wawancara dengan Jubi beberapa waktu lalu, satu di antara tim eksistensi (penyusun) draf UU Otsus, Dr. Agus Sumule mengatakan hingga kini implementasi UU Otsus Papua, masih jauh dari cita-cita yang ingin dicapai.

Wakil Rektor Universitas Papua Manokwari, Papua Barat itu menyatakan terkadang pemerintah pusat berpandangan UU Otsus telah dilaksanakan, misalnya Papua dan Papua Barat telah diberikan dana cukup besar.

Akan tetapi, pihak di Tanah Papua menilai uang bukan segala-galanya. Uang yang diberikan Jakarta belum tentu membuat masyakarat mengakui jika Otsus berjalan sebagaimana mestinya.

Karena ketika dana itu tak digunakan optimal oleh para pemimpin di Papua, terutama di pemerintahan, maka tujuannya tak tercapai.

Selain itu terkadang pemerintah pusat menyatakan kini posisi stragetis di tempati orang asli Papua, mulai dari bupati-wali kota, DPR, hingga gubernur.

“Bagi saya, itu menyederhanakan persoalan karena ada instrumen yang seharusnya dipatuhi pemerintah pusat, tapi tidak dilaksanakan,” kata Agus Sumule.

Misalnya, beberapa peraturan daerah yang dibuat pihak di Provinsi Papua tidak disetujui oleh pemerintah pusat.

“Mestinya peraturan daerah di Papua dilihat sebagai peraturan daerah yang bersifat khusus. Harusnya itu dihormati,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top