Follow our news chanel

Ada Puskesmas udara di Nduga

Ilustrasi pelayanan kesehatan kepada warga Nduga, Papua beberapa waktu lalu - Jubi. Dok
Ilustrasi pelayanan kesehatan kepada warga Nduga beberapa waktu lalu - Jubi. Dok

Papua No.1 News Portal

Makassar, Jubi – Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Nduga Papua, melakukan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) udara ke daerah terpencil di wilayah itu, untuk memenuhi hak warga mendapat layanan kesehatan.

Kendala transportasi dan terbatasnya tenaga kesehatan, membuat Dinkes setempat menyewa pesawat berbadan kecil atau helikopter untuk melayani warga di berbagai distrik yang sulit dijangkau.

Pernyataan itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Nduga, Ina Gwijangge dalam diskusi online “Mari Bicara Solusi Menuju Papua Sehat Pasca COVID-19”, Senin (29/6/2020).

Ia mengatakan, pelayanan Puskesmas Udara itu telah dilakukan pihaknya sebelum pandemi Korona menyebar ke Papua sekitar Maret 2020 lalu.

“[Mau tidak, mau] kami sewa helikopter dan pesawat [berbadan kecil melayani warga di setiap distrik] meski harga [sewa]nya mahal,” kata Ina Gwijangge.

Sekali sewa pesawat atau helikopter biayanya bisa mencapai puluhan juta, sesuai jarak ditempuh. Biaya sekali sewa pesawat pulang pergi ke setiap distrik, berkisar Rp 18-Rp 30 juta, dan tarif helikopter berkisar Rp 25 juta-Rp 90 juta.

Di Nduga ada 32 distrik, 19 di antaranya hanya bisa ditempuh dengan pesawat udara, 11 distrik dijangkau dengan helikopter, dan dua lainnya dapat diakses melalui jalur darat.

Loading...
;

“Dalam kota Kenyam [ibu kota Nduga, biaya] carter mobil sekitar Rp 5 juta-Rp 7 juta sehari. Tapi kalau ke [Distrik] Mbua, sekitar Rp 15 jutaan. Itu kalau kondisi aman, kalau kondisi darurat atau situasi keamanan buruk, [biaya sewa mobil] mencapai Rp 30 juta sehari,” ujarnya.

Kendala akses transportasi dalam pelayanan kepada warga tidak hanya dialami Pemerintah Kabupaten Nduga. Hampir semua daerah di wilayah pegunungan Papua mengalami masalah serupa.

Dalam diskusi yang sama, Viktor Eka Nugraha dari Dinkes Papua Barat mengatakan, masalah akses, faktor geografis, tingkat pendidikan masyarakat dan berbagai masalah lainnya jangan dijadikan alasan pembenaran lambannya pembangunan kesehatan di dua provinsi itu.

“Menuju Papua dan Papua Barat sehat, kini prosesnya sedang berlangsung. Perlu ketekunan dan ketaatan semua unsur pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah di daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para pihak lain,” kata Eka Nugraha.

Katanya, pandemi korona kini menjadi ujian sistem dan subsistem kesehatan yang dibangun di tanah Papua selama ini. Pandemi Korona sudah menguras sumber daya kesehatan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Baik tenaga medis, anggaran, bahan habis pakai dan lainnya.

“Pandemi Korona ini batu uji. Apakah pola pendekatan kesehatan pemerintah pusat selama ini sudah maksimal? Kajian dan evaluasi diperlukan dan lembaga riset perlu mengambil bagian di dalamnya,” ucapnya.

Diskusi itu dipandu oleh Victor Mambor, jurnalis senior Papua dan pimpinan umum Jubi.co.id. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top