Follow our news chanel

Previous
Next

Advokat HAM desak pemerintah adil terhadap Tapol Papua

Ilustrasi, tujuh tapol Papua di Balikpapan berfoto bersama perwakilan Majelis Rakyat Papua didampingi para penasehat hukum – Jubi. Dok
Advokat HAM desak pemerintah adil terhadap Tapol Papua 1 i Papua
Ilustrasi, tujuh tapol Papua di Balikpapan berfoto bersama perwakilan Majelis Rakyat Papua didampingi para penasehat hukum – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Advokat Hak Asasi Manusia atau HAM Papua, Latifah Anum Siregar mendesak pemerintah berlaku adil terhadap para tahanan politik atau Tapol Papua.

Pernyataan itu dikatakan Anum Siregar terkait kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membebaskan ribuan narapidana di berbagai daerah di Indonesia.

Ribuan narapidana itu dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. Langkah tersebut diambil pemerintah sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan atau Lapas.

Anum Siregar mengatakan, dalam kebijakan pemerintah itu memang yang dibebaskan adalah orang yang telah berstatus narapidana, dengan beberapa syarat tertentu.

Sementara beberapa Tapol Papua yang kini ditahan di luar Papua masih berstatus terdakwa. Para Tapol Papua itu sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan.

“Akan tetapi, dalam konteks hak kesehatan harusnya kan tidak dibatasi. Tidak dibatasi dalam hal ini narapidana, ini belum narapidana. Semua yang ada dalam rumah tahanan dan Lapas itukan rentan. Artinya virus itukan dia tidak memilih dia narapidana atau bukan,” kata Anum Siregar melalui panggilan telepon, Senin (6/4/2020).

Loading...
;

Kata Anum, kondisi rutan dan Lapas di seluruh Indonesia kini sebagain besar telah over kapasitas. Misalnya Rutan Balikpapan, Kalimantan Timur tempat di mana kini tujuh Tapol Papua dititipkan untuk menjalani proses persidangan.

Katanya, untuk itulah para aktivis dan advokat HAM Papua mendesak pemerintah, juga membebaskan tujuh Tapol Papua yang kini ditahan di Rutan Balikpapan.

Dikhawatirkan, kondisi rutan yang over kapasitas rentan terhadap penyebaran Covid-19.

“Kalau mereka tidak dibebaskan, ini diskriminasi, dan membenarkan bahwa orang Papua selalu mengalami diskriminasi, khususnya mereka yang sedang menjalani proses hukum,” ujarnya.

Kata Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP itu, setidaknya ada beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah memenuhi hak-hak kesehatan para Tapol Papua.

Langkah itu misalnya, mengalihkan penahanan para Tapol Papua, penangguhan penahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.

“Harus ada langkah urgen untuk mencegah mereka dari penyebaran itu [Covid-19], untuk memenuhi hak-hak kesehatan mereka. Tidak boleh ada diskriminasi,” ucapnya.

Sehari sebelumnya, Plt Dirjen Permasyarakatan Nugroho, mengatakan hingga Minggu (5/4/2020), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membebaskan 31.786 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi.

Dikutip dari berbagai media, Nugroho mengatakan jumlah narapidana dan anak yang telah dibebaskan itu melampaui target awal yakni, 30.000 orang.

“Angka itu akan terus naik. Jajaran kami terus mendata narapidana dan anak, yang memenuhi persyaratan Permenkumham nomor 10 tahun 2020, untuk diberikan asimilasi di rumah dan integrasi dengan PB, CB dan CMB,” kata Nugroho.

Ia mengakui narapidana dan anak merupakan kelompok rentan terpapar Covid-19. Apalagi lapas dan rutan di Indonesia kelebihan kapasitas. Kondisi itu dikhawatirkan menyebabkan terjadinya penularan Covid-19. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top