Follow our news chanel

Previous
Next

Ajak dialog, Paris berupaya ganti referendum ketiga Kaledonia Baru

Referendum Kaledonia Baru yang kedua dari Prancis diadakan 4 Oktober lalu. - RNZI/ AFP

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nouméa, Jubi – Referendum ketiga untuk menentukan kemerdekaan Kaledonia Baru dari Prancis dapat dilaksanakan kecuali ada dialog selama enam bulan ke depan yang bisa memuaskan aspirasi orang Kanak untuk merdeka.

Pada Sabtu mendatang (10/10/2020), Menteri Luar Negeri Prancis, Sebastien Lecornu, dijadwalkan akan tiba di Kaledonia Baru. Setibanya di sana, Lecornu wajib menghabiskan dua minggu di karantina di Kaledonia Baru yang bebas Covid-19 sementara wilayah itu pulih dari kampanye referendum dan mencerna hasilnya.

Dalam referendum kedua ini, lebih dari 53 % memilih status quo, tetapi persentase itu semakin berkurang lagi bagi kubu loyalis Prancis, yang dua tahun lalu diyakinkan oleh sejumlah lembaga survei bahwa mereka mengamankan 70 % dukungan pemilih.

Menuju ke referendum ketiga pada 2022 – sebagaimana yang dimungkinkan oleh Kesepakatan Nouméa – berarti akan lebih banyak ketegangan politik dan, menurut presiden Provinsi Selatan, Sonia Backes, hal itu membawa risiko pecahnya perang sipil.

Sementara itu, pihak yang kalah dalam referendum ini menuntut haknya sebagai bangsa yang dijajah untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas tanah airnya.

Bilo Railati dari Partai Buruh mengatakan kemerdekaan Kanak tidak bisa lagi disangkal. “Saat ini saya ingin berkata, dan saya harap ini dipahami, bahwa orang-orang Kanak tidak akan pernah menyesali kemerdekaannya,” tegasnya ketika diwawancarai stasiun televisi.

Loading...
;

Ketegangan antara kedua pihak semakin tegang setelah pernyataan referendum ditetapkan dua tahun yang lalu. Hal ini diakui oleh Lecornu saat ia diwawancarai oleh radio Prancis.

“Satu pertanyaan yang hitam atau putih untuk ‘ya’ atau ‘tidak’ bukanlah jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan di masyarakat dewasa ini,” menurutnya.

Lecornu menegaskan bahwa langkah kedepannya adalah referendum lagi atau pemungutan suara untuk sebuah kesepakatan atau pengaturan yang baru.

Jika dekolonisasi tidak dapat dicapai, maka kubu pro-merdeka telah menegaskan mereka akan mengupayakan pembahasan bilateral dengan Paris. Jadwal referendum berikutnya dapat dilakukan paling cepat April mendatang.

Sementara gerakan pro-kemerdekaan Kaledonia, FLNKS, menegaskan bahwa mereka akan mendesak diadakannya referendum ketiga dan terakhir dari Prancis.

FLNKS telah menekankan kembali bahwa mereka hanya akan terlibat dalam diskusi dengan Prancis dan kubu anti-kemerdekaan jika pembicaraan itu sesuai dengan proyeksi politiknya untuk mencapai kedaulatan penuh dan kemerdekaan dari Prancis.

Pemimpin Polinesia Prancis anggap referendum ketiga tidak diperlukan

Pemimpin pro-kemerdekaan Polinesia Prancis, Oscar Temaru, mengatakan Kaledonia Baru tidak perlu mengadakan referendum ketiga untuk menentukan nasib politiknya karena posisi orang-orang pribumi Kanak dalam isu ini sudah jelas.

Berbicara kepada Tahiti-infos, Temaru mengungkapkan bahwa 95% orang Kanak ingin hak kedaulatan mereka diakui, yang merupakan tanggung jawab Prancis.

Dia mengatakan hak-hak orang Kanak telah dirampas dan Prancis harus mengakui hal ini. (RNZI)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top