Follow our news chanel

Previous
Next

AJI Jayapura harapkan jurnalis bersikap netral dalam pemberitaan Pilkada

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura menilai implementasi kebebasan pers bagi para jurnalis yang bertugas di Papua dan Papua Barat masih minim sepanjang tahun 2016.

Koordinator Divisi Advokasi AJI Jayapura, Fabio Lopes Costa dalam rilis yang diterima Jubi, Kamis (26/1/2017), dari data pelaporan yang diterima Divisi Advokasi AJI Jayapura, terdapat 10 kasus yang menghambat kebebasan jurnalis dalam upayanya menyampaikan informasi yang terpercaya dan berimbang bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

Kasus-kasus tersebut meliputi intervensi ketika wartawan melaksanakan peliputan, penghapusan foto dan video terkait liputan isu-isu sensitif, seperti gerakan Papua merdeka, pengerusakan sarana untuk peliputan, pemukulan terkait peliputan kasus di persidangan, pelaporan ke pihak berwajib atas materi peliputan, pemukulan, dan pengusiran wartawan yang hendak mengonfirmasi isu tertentu kepada narasumber.

Tercatat sebanyak 10 wartawan yang mendapatkan tindakan tersebut. Kasus-kasus ini terjadi Timika, Wamena, Kota Jayapura, Nabire, Dogiyai, Manokwari, dan Sorong.

Kasus pelanggaran kebebasan pers terbanyak berada di Kota Jayapura yakni tiga kasus, sedangkan di Wamena sebanyak dua kasus. Sementara pelanggaran kebebasan pers di lima daerah lainnya hanya satu kasus.  

Dari laporan 10 jurnalis tersebut, lanjutnya, tujuh kasus pelanggaran kebebasan pers terkait dengan aparat keamanan, dua kasus dengan pihak keamanan, dan satu kasus dengan anggota DPRD.

Loading...
;

“Kesimpulannya, pelanggaran kebebasan pers di Papua teryata dilakukan oleh para pihak yang tergabung dalam tiga pilar demokrasi, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif,” katanya.

Terpisah, ahli pers Papua, Victor Mambor mengatakan di Papua, seolah-olah peranan awak pers dianggap masih rendah, perlu “didiamkan”, dan diawasi secara ketat oleh oknum-oknum tertentu. Padahal, pers secara tidak langsung adalah pilar keempat dari demokrasi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah hadir di Indonesia untuk menjamin kebebasan pers bagi para kuli tinta, sayangnya, amanah yang mulia dari regulasi ini belum terealisasi secara menyeluruh ke seluruh wilayah khususnya di tanah Papua.

Pada tahun ini AJI Jayapura tak henti akan terus berjuang untuk menyosialisasikan kebebasan pers di Papua dan Papua Barat.

Ia berharap Dewan Pers juga secara aktif memberikan pemahaman tentang materi kebebasan pers yang komprehensif bagi pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif khususnya di Papua.

Dalam situasi menjelang Pilkada Serentak tahun 2017 ini, AJI mengharapkan media dan wartawan di Papua bisa menunjukkan sikap netral.

“Jelang pelaksanaan Pilkada di Papua dan Papua Barat, kami pun berharap para wartawan mengutamakan keberimbangan dalam penyampaian informasi kepada para warga yang menjadi simpatisan dari kandidat kepala daerah,” katanya.

Ia pun meminya agar menghindari pemberitaan yang bersifat provokasi dan cenderung menjatuhkan kandidat tertentu menjelang pelaksanaan pilkada serentak 15 Februari 2017.

“Pemberitaan dengan modus tersebut dapat menjadi salah satu pemicu konflik dalam Pilkada,” katanya.

Masyarakat akan dirugikan dengan kondisi tersebut dan awak media cenderung hanya mementingkan berita yang bersifat bombastis. Upaya pembangunan di Papua juga turut terganggu karena tidak kondusifnya situasi keamanan.

“Utamakanlah penyampaian informasi sebagai penyejuk di tengah konstelasi politik yang meningkat karena persaingan para kandidat untuk meraih kursi kepala daerah,” katanya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top