Akademisi: Gubernur perlu evaluasi kinerja OPD

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih (FISIP Uncen) Jayapura, Laus D.C. Rumayom mengatakan, pada awal masa kepemimpinannya untuk periode 2018-2023, Gubernur Papua, Lukas Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal perlu mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebelum melakukan rencana penggabungan perangkat daerah.

Ia mengatakan, konsep utama yang harus dilihat dalam pemberlakukan Undang-Undang (UU) dan lainnya adalah tata pemerintahan dan rutinitas selama ini.

"Yang diharapkan, dalam beberapa hari ini, gubernur diberikan waktu karena beliau baru dilantik. Mestinya yang beliau lakukan adalah bagaimana mempersiapkan evaluasi dan publik harus melihat pikiran gubernur ke mana," kata Laus D.C. Rumayom kepada Jubi, Rabu (12/9/2018).

Menurutnya, yang penting adalah melihat hasil selama lima tahun lalu, mana yang efektif dan tidak, kemudian dilakukan evaluasi internal berbasis kebutuhan, dan hasil evaluasi itu akan menjadi dasar atau alasan penggabungan OPD, bukan merujuk pada UU.

"Harus merujuk pada kebutuhan masyarakat Papua. Kalau masuk pada perdebatan UU dari 2001 sampai sekarang ini tak ada UU Otsus yang dilakukan konsisten. Jakarta cukup mengintervensi Papua dan itu juga melemahkan posisi gubernur," ujarnya.

Katanya, gubernur penting menggunakan hak prerogatif secara politik mengevaluasi program pembangunan strategis dan melihat korelasinya dengan peraturan yang ada, karena selama ini ada nomenklatur UU yang tidak mendukung, karena selama ini Papua dinilai menjadi korban UU Otonomi Daerah, sehingga gubernur butuh evaluasi, dan evaluasi itu dilelatakkan pada kerangka UU yang ada. 

Loading...
;

"Ini masih sering menjadi perdebatan dalam tata pemerintahan. Itu harus didukung konsep politik pemerintahan yang jelas, sehingga perdebatan dapat mengarah pada UU dan kewenangan Mendagri. Namun gubernur juga punya hak prerogatif," katanya. 

Usai dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2018-2023, Lukas Enembe-Klemen Tinal berencana merampingkan OPD di lingkungan Pemprov Papua.

Kata Enembe kala itu, perampingan OPD dilakukan karena beban APBD Papua saat ini semakin besar, disebabkan adanya pengalihan SMA/SMK dan pegawai kehutanan serta ESDM dari kabupaten/kota ke provinsi. Selain itu Papua juga akan menggelar PON 2020.

"Ke depan akan ada perampingan OPD, dinas yang memiliki urusan yang sama akan digabung. Dengan begitu akan ada OPD yang ditiadakan," kata Enembe kepada wartawan, di Jakarta belum lama ini. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top