Akademisi: Saatnya mengupayakan Pilkada demokratis di Papua

Papua
Ilustrasi pemungutan suara salah satu kabupaten di Papua saat pelaksanaan pilkada, Desember 2020 lalu - Jubi. Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Akademisi dari Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, Papua, Yakobus Richard Murafer mengatakan, saatnya semua pihak memikirkan bagaimana pemilihan kepala daerah (pilkada), diselenggarakan secara demokratis di Papua pada masa mendatang.

Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Uncen itu mengatakan, mengupayakan terlaksananya pilkada demokratis mesti didukung berbagai faktor.

Di antaranya, bebas dari politik uang, tidak ada tekanan dari pihak tertentu, tanpa pengerahan massa memilih calon tertentu dan lainnya.

“Dengan begitu, calon pemimpin yang terpilih memang murni hasil dari proses yang demokratis. Bagi saya pemilihan demokratis itu dilaksanakan berdasarkan prinsip asas kepatuhan dan kesadaran,” kata Murafer kepada Jubi, Rabu (13/1/2021).

Katanya, untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah sacara demokratis, penyelenggara juga memiliki peran penting. Mereka dituntut bekerja profesional, taat asas melaksanakan aturan.

“Pemilu atau pilkada demokratis juga jauh dari unsur kecurangan dan politisasi SARA. Mesti berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia yang jujur dan adil,” ujarnya.

Murafer mengakui, butuh waktu menciptakan terlaksananya pilkada yang demokratis. Semua pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat hingga warga mesti bekerjasama.

Loading...
;

Para pihak itu mesti bersama memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Sebab, hingga kini tidak ada cara lain memilih pemimpin di daerah, selain melalui pilkada. Akan tetapi, prosesnya mesti dilaksanakan secara benar.

“Di Papua ada daerah yang menggunakan sistem kearifan lokal dalam pemilu atau pilkada, dengan sistem noken. Akan tetapi bagaimana agar sistem itu tetap demokratis, caranya lewat pendidikan politik. Pendidikan politik kan tidak hanya lewat parpol tapi semua stakeholder,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris II Dewan Adat Papua John N.R Gobai mengatakan, negara harus mampu memposisikan hak politik orang asli Papua dalam pesta demokrasi. Akan tetapi mesti didukung regulasi.

“Ini yang sampai sekarang tidak dibicarakan dan dirumuskan secara baik,” kata Gobai belum lama ini.

Kata Gobai, dalam pesta demokrasi masyarakat haruslah memilih pemimpin yang benar-benar bekerja sesuai aturan dan kepentingan warganya. Bukan mereka hanya sekadar bicara, tanpa realisasi. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top