Follow our news chanel

Akibat Covid-19, Referendum kedua Kaledonia Baru ditunda

Referendum kedua Kaledonia Baru ditunda ke 4 Oktober 2020. - RNZ Pacific/ Walter Zweifel
Akibat Covid-19, Referendum kedua Kaledonia Baru ditunda 1 i Papua
Referendum kedua Kaledonia Baru ditunda ke 4 Oktober 2020. – RNZ Pacific/ Walter Zweifel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nouméa, Jubi – Referendum Kaledonia Baru untuk menentukan nasib politiknya dari Prancis telah ditunda ke 4 Oktober 2020.

Perdana Menteri Prancis, Édouard Philippe, menyarankan jadwal yang baru setelah gerakan pro-merdeka FLNKS, meminta agar referendum kedua Kaledonia Baru, yang sebelumnya akan dilaksanakan pada 6 September, ditunda akibat pandemi Covid-19.

Philippe mengusulkan jadwal yang baru tersebut melalui sebuah surat kepada presiden pemerintah Kaledonia Baru dan Kongres, ia memberikan mereka waktu untuk melakukan konsultasi selama dua minggu.

Paris kemudian akan secara resmi menetapkan tanggal referendum yang baru.

Namun, Philippe menambahkan bahwa karena krisis kesehatan masyarakat itu, masih ada risiko bahwa jadwal ini pun masih harus diubah.

Pemimpin-pemimpin FLNKS ingin jadwal referendum diubah baik hingga 25 Oktober atau 1 November, tetapi seorang politisi anti-merdeka yang vokal, Sonia Backes, mengatakan ia ingin agar jadwal yang pertama, pada September mendatang, tetap dipertahankan.

Loading...
;

Pandangan FLNKS adalah bahwa pandemi Covid-19 akan berdampak pada kalender referendum karena itu menyebabkan penundaan pemungutan suara untuk pemilu daerah selama tiga bulan ke akhir Juni, dan bahwa mereka tidak ingin menggabungkan kampanye untuk pemilu lokal dengan debat mengenai referendum.

FLNKS juga menerangkan bahwa karena Paris tidak akan memberikan pernyataan resmi mengenai konsekuensi dari suara ‘ya’ dalam referendum mendatang sampai 13 Juli, ini berarti waktu untuk memasukkan kebijakan-kebijakan penting dalam kampanye referendum akan terbatas.

Selain itu, FLNKS menerangkan bahwa jika referendum tetap dilakukan pada September, peraturan tentang karantina dapat memengaruhi pengerahan pengamat dari PBB dan lebih dari 200 hakim Prancis yang akan diterbangkan untuk membantu mengawasi pelaksanaan referendum.

Saat ini, siapa pun yang tiba di Kaledonia Baru harus dikarantina selama tiga minggu.

Dalam referendum sebelumnya, pada 2018, lebih dari 43% memilih untuk ‘ya’ untuk merdeka dari Prancis.

Jika pemilih kembali menolak merdeka tahun ini, Kongres Kaledonia Baru dapat meminta pelaksanaan referendum ketiga dalam dua tahun berikutnya. (RNZI)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top