Follow our news chanel

Previous
Next

Aktivis dan jurnalis gelar solidaritas untuk Diananta

Papua
Kebebasan pers, pixabay.com

Papua No.1 News Portal | Jubi
Balikpapan, Jubi – Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putera Sumedi, yang disidangkan karena menulis berita tentang konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.
Aksi kali ini digelar di depan gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan (Kalsel), di Jalan Palam, Cempaka, Banjarbaru, Kalsel untuk menandai pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim PN Kotabaru pada Rabu (24/6/2020) kemarin.

“Nanta tidak sendiri,” ujar jurnalis Muhammad Reza Pahlipi, dari Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers.

Baca juga : Kebebasan pers harus terus diberi ruang

Kekerasan terhadap jurnalis di Lampung mencapai enam kasus

Meliput aksi demonstrasi di Dekai, Jurnalis Jubi dipukul polisi

Massa yang terdiri dari para jurnalis dari Banjarmasin dan Banjarbaru itu, juga membentangkan spanduk yang bertuliskan besar, dengan kata-kata ‘BEBASKAN DIANANTA’. Ada juga poster dengan kata-kata ‘Jurnalisme BUKAN Kejahatan, Jurnalis BUKAN Penjahat’, dan poster-poster hal konflik lahan yang selalu melibatkan masyarakat adat melawan perusahaan.”Dan kami tidak diam melihat ketidakadilan yang dialami Nanta,” kata Reza menambahkan.

Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers mengingatkan Majelis Hakim PN Kotabaru yang menyidangkan Nanta bahwa yang terjadi adalah kasus pers, bukan kasus pidana.

Loading...
;

Menurut Reza, sebagai kasus pers, persoalan yang dialami diananta sudah selesai di Dewan Pers karena narasumber sudah diberi hak jawab, media kumparan.com/banjarhits pun telah meminta maaf, dan beritanya dihapus.

Hak tersebut sesuai aturan di dalam UU Pers 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan begitu reza mempertanyakan kenapa hal ini terus dipermasalahkan hingga menjadi kasus dan Nanta dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sukirman adalah orang yang melaporkan Nanta ke Polda Kalsel, sebab tidak berkenan dengan pemberitaan yang ditulis Nanta di laman kumparan.com/banjarhits dengan judul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’.

Jawaban jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi penasihat hukum Nanta Bujino A Salam bahwa media tempat Nanta menuliskan beritanya yaitu Banjarhits.id tidak berbadan hukum, sehingga tidak dilindungi oleh UU Pers, Reza mengingatkan bahwa berita yang disoal terbit saat Banjarhits masih bagian dari kumparan.com, organisasi media yang berbadan hukum yang sah.

“Bahkan Dewan Pers pun mengingatkan kumparan untuk memperbaiki perjanjiannya dengan media-media lokal seperti Banjarhits di dalam program 1001 Startup Media yang digelarnya,” kata Reza menjelaskan. (*)
Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top