Follow our news chanel

Previous
Next

Amnesty International: Ada 15 kasus penembakan di luar hukum yang terjadi di Papua  

papua-pendeta-yeremias-zanambani
Almarhum Pendeta Yeremias Zanambani – Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Amnesty International Indonesia menyatakan sejak awal tahun 2020 telah terjadi 15 kasus dugaan penembakan di luar hukum yang terjadi di Papua. Amnesty International Indonesia menilai kasus penembakan yang menyebabkan Pendeta Yeremia Zanambani (68) meninggal di Kampung Bomba, Distrik Hitadipta, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu (19/9/2020) lalu merupakan kegagalan negara menghadirkan perdamaian di Papua.

Hal itu dinyatakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usmah Hamid dalam keterangan pers tertulisnya pada Selasa (22/9/2020). “Penembakan ini lagi-lagi menunjukkan kegagalan negara untuk menghadirkan perdamaian di Papua. Dari awal tahun, sudah ada setidaknya 15 kasus penembakan di luar hukum di sana. Kapan orang Papua bisa bebas untuk hidup tenang?,” kata Usman.

Data pemantauan Amnesty International Indonesia menunjukkan dugaan lima pembunuhan di luar hukum dengan delapan korban di Papua telah terjadi selama tiga bulan terakhir. Hal ini menjadikan total pembunuhan di luar hukum di Papua sepanjang 2020 mencapai 15 kasus dengan total 22 korban. Polisi dan militer sebagian besar terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia ini.

Dalam kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, Usman menyatakan pihaknya telah menerima kronologi penembakan itu dari seorang pemimpin gereja yang berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga, dan menyebut penembakan itu dilakukan oleh aparat TNI. Sumber yang sama juga mengatakan kepada Amnesty ia telah mendengar informasi bahwa pendeta Yeremia ditembak pada Sabtu 19 September di kandang babi miliknya, dan ditemukan meninggal pada Minggu pagi hari.

Baca juga: PGI laporkan penembakan pendeta Zanambani kepada Jokowi

“Dia pergi ke kandang babi untuk kasih makan Sabtu sore itu, sama istrinya. Lalu dia tetap tinggal, istrinya pergi dulu. Habis itu, saya dengar informasi kalau pendeta Yeremia ditembak oleh tentara,” tutur pendeta yang tak bisa disebutkan namanya demi alasan keamanan, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Amnesty International Indonesia.

Amnesty International Indonesia juga menyoroti klaim Kepolisian Daerah (Polda) Papua yang menyatakan penembakan tersebut dilakukan kelompok bersenjata untuk memancing perhatian global menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada akhir September. Padahal, Polda Papua sendiri belum merampungkan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus itu. Di pihak lain, berbagai media menurunkan klaim TNI bahwa penembakan itu dilakukan oleh kelompok bersenjata.

Loading...
;

“Negara harus menghentikan pembunuhan di luar hukum yang sewenang-wenang di Papua. Penyelidikan menyeluruh yang independen dan tidak memihak harus segera dilakukan untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa benar pelakunya adalah aparat TNI, seperti yang diduga oleh kelompok gereja, maka harus ada penjelasan mengapa pihak TNI justru menuding kelompok bersenjata sebagai pelakunya,” kata Usman.

Baca juga: Presiden Gereja Baptis kutuk pelaku pembunuhan pendeta di Papua

Aktivis hak asasi manusia Papua, Younes Dauw, mengatakan kepada Amnesty bahwa pendeta Yeremia bukan bagian dari kelompok bersenjata. Ia hanyalah seorang pelayan gereja yang mengabdi di desa kecil di Intan Jaya. Masyarakat setempat mencurigai penembakan terhadap pendeta Yeremia dilakukan sebagai bagian dari upaya pencarian pelaku penembakan sebelumnya yang menewaskan anggota TNI.

“Mengapa TNI menembak mati pendeta ini? Kita bisa tahu bahwa TNI yang lama bertugas di Hitadipa pasti mengenalnya, tetapi TNI yang baru di kirim dari pusat ke Hitadipa Intan Jaya pasti mereka tidak mengenal, sehingga mereka tembak mati,” sebut Dauw, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Amnesty International Indonesia.

“Pendeta Yeremia bukan orang jahat, dia juga tidak terlibat dalam Gerakan Papua Merdeka atau TPN OPM. Dia bukan menembak ojek atau TNI, dan dia bukan merampas 2 pucuk senjata milik TNI. Mengapa TNI tidak bertanya lebih dulu tetapi eksekusi mati seperti penjahat?” Dauw mempertanyakan.

Baca juga: Kapolda Papua nyatakan pihaknya masih selidiki kasus penembakan Pendeta Zanambani

Amnesty International Indonesia menegaskan semua pembunuhan di luar hukum merupakan pelanggaran hak untuk hidup, hak asasi manusia paling utama yang dilindungi oleh hukum internasional dan konstitusi Indonesia. Indonesia telah meratifkasi banyak hukum HAM internasional yang melindungi hak untuk hidup, terutama di antaranya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 6(1) ICCPR menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup, dan mereka tidak bisa dirampas hak untuk hidupnya.

Keterangan pers Amnesty International Indonesia menyebut  pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah atau dengan keterlibatan pejabat negara dilarang untuk dilakukan kapan pun dan menurut hukum internasional termasuk dalam kejahatan yang harus dicegah, ditelusuri dan diadili oleh negara, serta memastikan korban untuk mendapat hak reparasi. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, mengidentifkasi, mengadili, menghukum para pelanggarnya, serta ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi para korban atau keluarganya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terpisah.

Amnesty International Indonesia menyatakan hak untuk hidup dilindungi dalam Pasal 28A dan 28I UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang intinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan tidak disiksa. Hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.(*)

Editor: Admin Jubi

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top