TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Amnesty International Indonesia: Tunda eksploitasi Blok Wabu

Amnesty International Indonesia, Papua
Ilustrasi, lambang Amnesty International Indonesia. - www.amnesty.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Amnesty International Indonesia pemerintah Indonesia menangguhkan rencana eksploitasi cadangan emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Amnesty International Indonesia menilai rencana penambangan emas Blok Wabu meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hal itu dinyatakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangan pers tertulisnya pada Jumat (25/3/2022). Usman menegaskan penambangan Blok Wabu baru layak dilakukan jika pemerintah telah berkonsultasi dengan Orang Asli Papua selaku masyarakat adat di wilayah yang akan ditambang, termasuk mendapatkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan PADIATAPA atas rencana tambang itu.

Pada 21 Maret 2022, Amnesty International Indonesia mempublikasikan laporan berjudul “Perburuan Emas: Rencana Penambangan Blok Wabu Berisiko Memperparah Pelanggaran HAM di Papua”.  Laporan itu menyimpulkan risiko pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua akan meningkat jika pemerintah memaksakan penambangan Blok Wabu dalam waktu dekat. Hal itu didasari analisa atas eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Intan Jaya sejak pemerintah mengumumkan rencana penambangan Blok Wabu.

Baca juga: Demo di depan DPR RI, Front Mahasiswa Papua tolak rencana tambang Blok Wabu

“Kami meminta agar temuan dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk Presiden Joko Widodo. Kami berharap bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat segera menindaklanjuti yang kami sampaikan, terutama mengenai perlunya konsultasi yang bermakna dengan OAP setempat untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi, awal, dan tanpa paksaan atas rencana penambangan di Blok Wabu,” kata Usman.

Usman menyatakan pihaknya berharap lembaga dan institusi negara Indonesia memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Orang Asli Papua di Kabupaten Intan Jaya dan seluruh wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Ia menyatakan pihaknya telah menemui sejumlah pejabat negara untuk menyampaikan rekomendasi dari laporan Perburuan Emas itu.

“Dalam beberapa pekan terakhir, Amnesty telah bertemu dengan berbagai pejabat dan lembaga negara – termasuk Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Kantor Staf Kepresidenan, Komisi III DPR RI, Lembaga Pertahanan Nasional, dan Dewan Ketahanan Nasional. [Kami] menyampaikan temuan dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan ‘Perburuan Emas’ yang baru kami luncurkan,” kata Usman, sebagaimana dikutip dari keterangan pers tertulisnya.

Baca juga: Kajian LSM : Ada militer dan Timses Jokowi di balik sengkarut gunung emas Wabu, Intan Jaya

Laporan “Perburuan Emas” yang dipublikasikan Amnesty International itu mendokumentasikan terjadinya pertambahan jumlah aparat keamanan di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2019. Laporan itu menyatakan pertambahan aparat keamanan di Intan Jaya terjadi dalam jumlah yang “mengkhawatirkan”

Sejak pertambahan aparat keamanan itu, setidaknya 12 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan. Amnesty International melaporkan bagaimana Orang Asli Papua di sana mengalami peningkatan pembatasan kebebasan bergerak serta pemukulan dan penangkapan yang rutin.

Amnesty juga menyoroti adanya tekanan terhadap sejumlah aktivis yang mengadvokasi persoalan Papua yang lain. “Kami prihatin bahwa selama beberapa hari terakhir, kembali terjadi represi terhadap kebebasan berpendapat terkait Papua, seperti ditetapkannya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka,” kata Usman.

Baca juga: Amnesty International: Pemerintah jangan remehkan kasus HAM di Papua

Pada tanggal 18 Maret 2022, aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya, pada tanggal 22 September 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris dan Fatia ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Pengaduan itu muncul setelah Haris Azhar mengunggah diskusinya dengan Fatia Maulidiyanti di kanal youtube Haris Azhar. Dalam unggahan itu, Haris dan Fatia mendiskusikan laporan berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diterbitkan oleh gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil. Laporan tersebut merupakan kajian terhadap faktor-faktor yang memicu pelanggaran hak asasi manusia di Papua, salah satunya adalah dugaan keterlibatan beberapa tokoh-tokoh militer dalam industri tambang.

Usman menegaskan rencana tambang apapun harus menghormati pemenuhan HAM Orang Asli Papua. “Hak asasi manusia berlaku untuk seluruh manusia, termasuk OAP. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak mereka, termasuk hak mereka untuk memberikan, atau tidak memberikan, PADIATAPA,” kata Usman. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us