Follow our news chanel

AMPTPI kutuk pembubaran unjuk rasa tolak Otsus Papua Jilid II

Demonstrasi Papua
Mahasiswa pengunjuk rasa tolak Otsus membopong rekannya, Matias Suu, mahasiswa semester 7, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih (berbaju biru) yang mengalami luka tembak. Jubi/Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia atau AMPTPI mengutuk keras penembakan dan penangkapan yang dilakukan aparat keamanan saat membubarkan unjuk rasa menolak Otonomi Khusus Papua Jilid II di Kota Jayapura pada Selasa (27/10/2020). AMPTPI meminta Polri mengevaluasi cara polisi menangani unjuk rasa itu.

Sekretaris Jenderal AMPTPI, Ambrosius Mulait pada Kamis (29/10/2020) menyatakan pihaknya mengutuk keras penembakan terhadap Matius Suu dan penangkapan 13 demonstran pada Selasa lalu. “Saya mengutuk keras tindakan aparat gabungan TNI/Polri,” kata Mulait kepada Jubi, Kamis.

Mulait menyatakan pembubaran unjuk rasa menolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II itu menunjukkan penunjukkan orang asli Papua sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) dan Kepala Kepolisian Derah  (Polda) Papua tidak serta merta mengubah situasi di Papua. Mulait justru menilai aparat keamanan semakin kerap membubarkan unjuk rasa, dan menggunakan kekerasan untuk membubarkan unjuk rasa. “Saya meminta Presiden Joko Widodo memecat Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua,” kata Mulait.

Baca juga: Aksi tolak Otsus; satu mahasiswa tertembak dan 13 ditangkap

Mulait juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi pendekatan keamanan yang digunakan di Papua, karena justru membuat kekerasan semakin kerap terjadi. Ia menegaskan pemerintah harus membuka ruang kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi di Papua.

“Kawal demonstrasi itu tugas polisi, bukan [tugas] militer. [Namun ada praktik] berbeda di Papua, setiap kali rakyat dan mahasiswa melakukan demonstrasi, berhadapan dengan aparat gabungan, dan kerap menimbulkan korban. Jangan mencekik ruang demokrasi. Indonesia negara demokrasi, bukan negara milisteristik,” tegasnya.

Sebelumnya Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay mengatakan demonstrasi adalah hak berekspresi yang dijamin Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Gobay mengkritik aparat keamanan yang kerap mengabaikan tugasnya untuk mengawal kemerdekaan warga di Papua untuk menyatakan pendapat di muka umum, sebagaimana yang terjadi dalam pembubaran unjuk rasa Tolak Otsus Jilid II pada Selasa.

Loading...
;

“Pada prakteknya Aparat gabungan TNI dan Polri mengunakan pedekatan kekerasan sehingga mengakibatkan ada masa aksi yang terkena luka tembak dan juga ada beberapa masa aksi yang matanya perih akibat tembakan gas air mata,” kata Gobay.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top