TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Anggota DPD RI sebut pembahasan revisi UU Otsus Papua tidak sah

SKLN Revisi UU Otsus Papua
Ketua MRP Timotius Murib, Ketua MRPB, Maxsi Ahoren, Wakil Ketua I MRP, Yoel Luiz Mulait ditemui awak media saat mendaftarkan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkaman Konstitusi, Kamis (17/6/2021). - Dok. Tim Kuasa Hukum MRP/MRPB

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Provinsi Papua, Helina Murib menyatakan pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) oleh Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua DPR RI tidak sah. Ia menyatakan setiap perubahan UU Otsus Papua harus didasarkan usulan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat.

Helina Murib menyatakan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) telah melakukan sejumlah solialisasi dan rapat dengar pendapat terkait evaluasi Otsus Papua. “MRP dan MRPB telah melakukan sosialisasi atau Rapat Dengar Pendapat Rakyat Papua terkait keberlanjutan Otsus. Itu sudah dirangkum atau dikumpulkan semua, ada di MRP. Harusnya, yang mempunyai kewenangan evaluasi atau membahas pasal dalam Otsus itu MRP [dan MRPB,” kata Helina Murib saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Minggu (20/6/2021).

Di Jakarta, pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua terus berjalan. Pada Kamis (17/6/2021), Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua membahas RUU itu bersama sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: UU Otsus Papua direvisi sepihak, MRP dan MRPB “gugat” Presiden di MK

Helina mengaku dirinya terkejut setelah mendengar pasal dalam UU Otsus Papua tengah direvisi oleh DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. “Saya sendiri kaget, karena sudah direvisi dan dibahas di DPR RI. Hal itu menunjukkan tidak kredibelnya lembaga DPR dan Menteri Dalam Negeri,” kata Helina.

Helina Murib menyebut dalam sejumlah masa reses ke Papua, ia bertemu mahasiswa maupun masyarakat yang ada di Jayapura. Menurutnya, para mahasiswa dan masyarakat yang bertemu dengannya selalu menolak rencana untuk memperpanjang masa berlaku Otonomi Khusus Papua. “Saat melakukan tatap muka warga secara terang terangan kepada kami, minta merdeka sebagai solusi persoalan di tanah kami,” kata Helina.

Ia menyatakan para mahasiswa asal Papua yang berada di luar Papua juga menolak rencana perpanjangan masa berlaku Otsus Papua. “Pernyataan [yang] sama juga diusulkan mahasiswa Papua se-Jabodetabek, yang melakukan aksi penolakan dan Otsus dan meminta Referendum,” katanya.

Sebelumnya, Ketua MRP Timotius Murib menyatakan pada Kamis (17/6/2021) MRP bersama MRPB mendaftarkan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, dengan Presiden RI selaku termohon dalam sengketa itu. Timotius menyatakan pemerintah tidak melibatkan MRP maupun MRPB untuk membahas revisi UU Otsus Papua.

Baca juga: Temui Mendagri, MRP minta perubahan UU Otsus Papua tak parsial

“Pemerintah tidak pernah melibatkan MRP dan MRPB dalam proses perubahan atau revisi UU Otsus Papua. [Ketentuan] Pasal 77 [UU Otsus Papua yang mengatur] kewenangan MRP dan MRPB [dalam proses revisi UU Otsus Papua] tidak terlaksana. Karena itu, kami sepakat menggugat ke MK,” kata Murib kepada Jubi, Kamis.

Pasal 77 UU Otsus Papua mengatur tata cara untuk melakukan perubahan atas UU itu. Pasal itu menyatakan “Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ketua MRPB,  Maxsi Ahoren menyatakan MRP dan MRPB mengajukan permohonan SKLN itu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pemerintah pusat. “Kami intinya tidak melawan negara, tapi menuntut kebenaran yang menyangkut Pasal 77 [UU Otsus Papua]. Sekali lagi kami tegaskan di sini, [permohonan SKLN itu] bukan untuk melawan negara, tapi hanya menuntut keadilan, karena kami bagian dari NKRI juga,” kata Ahoren. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us