Follow our news chanel

Anggota DPR Fraksi PKS sebut operasi militer bukan solusi masalah di Papua

Ilustrasi masyarakat Papua saat bakar batu. -Jubi/Dok
Anggota DPR Fraksi PKS sebut operasi militer bukan solusi masalah di Papua 1 i Papua
Ilustrasi masyarakat Papua saat bakar batu. -Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengatakan operasi militer bukan solusi utama penyelesaian masalah yang ada di Papua, karena akan menimbulkan sikap antipati dan kekerasan lanjutan sesama warga negara Indonesia maupun terhadap aparat TNI-Polri.

“Pendekatan keamanan dengan mengedepankan operasi militer di Papua telah dilakukan ketika masa Orde Baru untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua,” kata Sukamta di Jakarta, Selasa (24/12/2019).

Dia mencontohkan kasus Biak Berdarah (1998), Wasior Berdarah (2001), Wamena berdarah (2003), dan Paniai (2014) dan terakhir di Wamena 2019 menjadi bukti bahwa pendekatan militer ternyata menciptakan siklus kekerasan tanpa akhir.

Sukamta menilai masalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak akan selesai jika akar masalah Papua tidak terselesaikan secara tuntas.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua harus serius memenuhi kebutuhan standar minimal untuk kesehatan, pendidikan sampai level menengah atas, kesejahteraan dengan menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen, kemudian komunikasi setara Jakarta-Papua,” ujarnya.

Pendekatan kedua menurut dia, adalah deradikalisasi dan deideologi gerakan Papua Merdeka dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah berpengalaman dalam penanggulangan terorisme, untuk Papua diperlukan terjun ke kantong-kantong ideologisasi Gerakan Papua Merdeka di dalam dan luar negeri.

Loading...
;

Menurut dia, ideologi Papua Merdeka harus diubah menuju nasionalisme NKRI.

Pendekatan ketiga menurut dia, adalah perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, pemerintah melalui Kemendagri, Kemenpan RB bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua, Polri, Kejaksaan, BPK, KPK harus serius menangani permasalahan efisiensi anggaran, manajemen pemerintah dan pelayanan publik di Papua.

“Sejak tahun 2001 hingga 2019, total dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 83 triliun dan pada tahun 2020 dialokasikan Rp 8,37 triliun, namun perkembangan peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tidak berubah signifikan,” katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat harus serius mengawal dana Otsus ini, bukan hanya transfer dana ke daerah lalu berlepas tangan dalam mengawal pengelolaan dan pencapaian target-targetnya. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top