Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Anggota DPR RI: Silakan protes, penutupan akses ke Papua tetap dilaksanakan

Suasana di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura pada 25 Maret 2020, atau sehari sebelum Pemprov Papua memberlakukan penutupan akses sementara ke Papua – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas menyatakan meski pemerintah pusat (Pempus) protes terhadap penutupan sementara akses orang masuk ke Bumi Cenderawasih, namun kebijakan tersebut mesti tetap dilaksanakan oleh Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Pernyataan itu dikatakan Yan Mandenas melalui aplikasi pesan singkat yang diterima Jubi, Rabu petang (25/3/2020).

“Pemerintah pusat silahkan protes, Papua tetap jalan sesuai Keputusan rapat Forkompimda,” kata Mandenas.

Menurutnya, keputusan para pengambil kebijakan di Papua menutup sementara akses orang masuk ke Papua melalui pelabuhan dan bandara, merupakan langkah terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19 meluas di Papua.

“Itu untuk melindungi rakyat Papua dari  wabah Covid-19. Kami mendukung langkah dan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan minimnya alat kesehatan di Papua, dan keterbatasan tenaga medis,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga berpendapat, kebijakan tersebut tidak akan terlalu berdampak pada ketersediaan kebutuhan pokok di Papua. Penutupan akses hanya berlaku untuk pesawat udara dan kapal penumpang. Sementara kapal barang dan pesawat cargo, tetap dapat masuk ke Papua seperti biasa.

Loading...
;

Kata Mandenas, jika pemerintah pusat membatasi pemerintah di Papua dalam pengambilan kebijakan demi kepentingan masyarakatnya, maka pemerintah pusat wajib menyiapkan alat kesehatan dan peralatan medis yang memadai, alat pelindung diri untuk tim medis, masker dan obat yang diperlukan untuk pasien Covid-19.

Dengan begitu, setidaknya ada jaminan hidup untuk masyarakat Papua.
Pascakeputusan penutupan akses sementara waktu ke Papua sehari sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu. 

Dikutip dari berbagai media, Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan mengatakan, yang diperintahkan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 bukan penutupan arus transportasi suatu wilayah dengan wilayah lain, melainkan pembatasan.

“Yang diperintahkan pemerintah pusat itu pembatasan atau pelarangan berkumpul dalam jumlah banyak untuk berbagai kegiatan,” kata Tito. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top