HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Antisipasi penyelewengan anggaran saat Pandemi, Kejati Papua Barat bentuk gugus tugas

Karena keinginan ada OAP di KPU Papua Barat, mantan komisioner KPU didakwa terima suap
Ilustrasi korupsi - kpk.go.id
Karena keinginan ada OAP di KPU Papua Barat, mantan komisioner KPU didakwa terima suap
Ilustrasi korupsi – kpk.go.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari,  Jubi – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, melalui Wakajati Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan, penggunaan anggaran Covid-19 di Papua Barat oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota beserta tim Gugus Tugas Covid-19 belum menunjukkan sinergitas dan transparansi kepada publik.

Berdasarkan pemantauan Kejati Papua Barat dan jajaran Kejaksaan Negeri selama masa pandemi Covid-19 di Papua Barat, ada catatan penting yang perlu segera dilakukan  sebagai langkah pembenahan.

Antisipasi penyelewengan anggaran saat Pandemi, Kejati Papua Barat bentuk gugus tugas 1 i Papua

“Kepala Daerah Provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah Desa di Papua Barat serta ketua Gugus Tugas percepatan penangangan Covid-19 tingkat Provinsi/kabupaten/kota, agar secara optimal melakukan koordinasi dan sinergitas serta keterbukaan kepada publik termasuk kepada tim Gustu Kejati Papua Barat dan jajarannya terkait pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19, dan penggunaan pagu anggaran yang telah ada untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Papua Barat,” kata Simanjuntak, Kamis (28/5/2020).

Ia berharap, kebijakan untuk pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, agar menghindari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta melakukan pertanggungjawaban dana dan bantuan tersebut secara tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di seluruh wilayah Papua Barat, wajib dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu serta bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adik dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia di provinsi Papua Barat (tidak membeda-bedakan suku,agama, maupun masyarakat pendatang atau bukan) dalam kerangka NKRI,” kata Simanjuntak.

Kepada publik, diberi ruang untuk menyampaikan pengaduan ke posko Gugus Tugas Kejati Papua Barat melalui nomor HP: 081217179954 atau ke alamat email: penkum.kejatipabar@gmail.com.

Loading...
;

Sementara, Metuzalak Awom, Direktur Jaringan Advokasi Kebijakan dan Anggaran (Jangkar) Provinsi Papua Barat, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Gugus Tugas Kejati Papua Barat untuk memperkuat pengawasan penggunaan anggaran Covid-19 di wilayah Papua Barat.

Awom berharap, Gugus Tugas Kejati tak hanya memperkenalkan diri ke Publik, tapi perlu adanya langkah nyata yang dilakukan untuk mendorong transparansi dalam pelayanan publik maupun penggunaan anggaran Covid-19 oleh para pihak yang terkait.

“Harapan Jangkar, bahwa setiap pelaku, yang melakukan pelanggaran termasuk Pemerintah atau Gugus Tugas Covid-19 yang menggeluarkan anggaran tanpa dukungan data yang valid, patut dikategorikan sebagai  penyelewengan keuangan di masa pandemi dan harus ditindak tegas, sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya. (*)

Editor: Edho SInaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pengumuman Lagu
"Tanah Papua"

Sehubungan dengan akan dilakukannya pendaftaran lagu “Tanah Papua” yang diciptakan oleh Bapak Yance Rumbino pada Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu disampaikan kepada seluruh pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pencipta lagu “Tanah Papua”, diberi kesempatan untuk mengajukan klaim atau sanggahan lagu tersebut.

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa