Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Apakah Bougainville bisa merdeka dari PNG?

Referendum di Bougainville. - James Batley
Apakah Bougainville bisa merdeka dari PNG? 1 i Papua
Referendum di Bougainville. – James Batley

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh James Batley

Tampaknya hasil referendum di Bougainville yang mencengangkan, dimana lebih dari 97% pemilih yang memenuhi syarat memilih untuk merdeka, mengejutkan bahkan pengamat yang paling berpengalaman pun. Namun, seperti yang diketahui secara umum, hasil pemungutan suara ini tidak mengikat. Menurut ketentuan Perjanjian Perdamaian Bougainville 2001, Pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Bougainville sekarang diharuskan untuk melakukan konsultasi mengenai hasil referendum ini, dan hasil dari konsultasi tersebut akan diratifikasi oleh parlemen PNG. Jadi, sekarang semua perhatian beralih ke proses konsultasi.

Presiden Bougainville, John Momis, berbicara di hadapan media pada 23 November, setelah ia dan istrinya memberikan suara yang pertama untuk membuka referendum di ibu kota administrasi Bougainville, Buka. Dia berkata, jika hasil referendum berjalan seperti yang diharapkan, kemerdekaan harus menjadi satu-satunya dasar dalam negosiasi di periode mendatang.

Pemerintah PNG dengan cepat mengakui hasil referendum, dan mengakuinya dengan cara yang seolah-olah terlihat tulus. Namun, ketika mengakui hasil referendum, PNG telah mengirimkan dua pesan penting.

Pertama, PNG telah mengingatkan semua orang bahwa hasil referendum itu tidak mengikat. Perdana Menteri James Marape telah menyampaikan sejumlah tanggapan sejak pengumuman hasil referendum yang mengisyaratkan bahwa pemerintahan PNG tidak ada kecenderungan untuk melepaskan Bougainville begitu saja. Pemerintah PNG siap untuk negosiasi, tetapi tanda-tandanya seolah mereka masih mencari hasil yang kurang dari kemerdekaan penuh.

Pesan penting Marape yang lainnya, adalah untuk memperingatkan pihak luar agar tidak campur tangan. Pesan ini ditujukan untuk beberapa pihak: pada Australia, negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF) lainnya, dan anggota komunitas internasional yang lebih luas. Ini menekankan kekhawatiran PNG bahwa isu Bougainville mungkin akan menjadi persoalan internasional.

Loading...
;

Tentu saja, hasil referendum menunjukkan otoritas moral yang tinggi dari pihak mereka yang ingin merdeka. Tidak seorang pun yang menyaksikan pemungutan suara saat itu yang meragukan betapa dalam perasaan masyarakat tentang isu kemerdekaan di Bougainville.

Keunggulan lain yang dimiliki pihak Bougainville dan akan dibawa pada periode konsultasi, adalah kemampuan negosiasi pemimpin-pemimpin dan penasihat-penasihatnya. Fakta bahwa referendum bisa diadakan saja merupakan bukti keefektifan kerja keras komite selama beberapa tahun. Kegigihan dan keuletan tim negosiator Bougainville akan sangat membantu mereka ke depannya.

Namun, yang tidak dimiliki Bougainville pada saat ini, adalah jaringan simpatisan dan aktivis internasional yang mampu memobilisasi opini untuk mendukung perjuangannya. Perbedaannya dengan Timor Leste dalam periode sebelum referendum kemerdekaannya sendiri itu sangat jelas.

Bahkan di antara negara-negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF) lainnya, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat sipil, dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Bougainville jauh lebih langka daripada dukungan (misalnya) untuk kemerdekaan West Papua. Terlepas dari hasil referendum yang tegas itu, kecil kemungkinan Bougainville bisa memanfaatkan dukungan dari satu negara atau koalisi beberapa negara.

Hal ini akan tetap terjadi selama PNG dapat meyakinkan komunitas regional dan internasional bahwa mereka telah berkonsultasi dengan orang-orang Bougainville dengan sebaiknya, sesuai dengan ketentuan perjanjian damai — dan jika tidak ada kekerasan kembali terjadi di lapangan.

Ada prasangka di beberapa kalangan bahwa Tiongkok mungkin akan berusaha untuk memainkan peran dalam membentuk Bougainville yang merdeka. Tak diragukan lagi kalau Tiongkok sedang mempelajari situasi ini dengan saksama, tetapi tampaknya tidak mungkin ia akan mempertaruhkan hubungannya dengan Port Moresby untuk Bougainville. Untuk Tiongkok, PNG pasti akan tetap menanggapi.

Dalam konferensi pers 23 November, Presiden Momis juga mengungkapkan bahwa proses konsultasi setelah referendum bisa memakan waktu yang lama, dan mungkin mengambil waktu hingga lima tahun untuk diselesaikan. Pernyataan Momis adalah kata-kata dari seorang pemimpin bertanggung jawab, yang berupaya untuk mengendalikan ekspektasi di antara masyarakat Bougainville, yang menginginkan suatu perubahan yang kilat menuju kemerdekaan.

Meski begitu, PNG akan dengan senang hati menerima pernyataan ini. Komentar Momis juga akan dibaca sebagai jaminan bahwa kemungkinan deklarasi kemerdekaan sepihak prematur, atau upaya-upaya untuk timbul kekerasan akibat politik, kecil dan (dari sudut pandang PNG) dapat dikendalikan pada tahap ini.

Port Moresby dan Bougainville akan mengawasi tanggapan Australia dengan sangat hati-hati. Bagi Australia, tidak ada hasil nyata yang lebih baik di antara kedua opsi, hanya yang kurang menguntungkan. Australia sangat memahami dalamnya aspirasi pro-merdeka di Bougainville. Selama persoalan ini masih belum diselesaikan di dalam benak orang-orang Bougainville, ini masih bisa menjadi sumber ketidakstabilan di wilayah yang erat dengan Australia — tidak hanya PNG tetapi juga di Kepulauan Solomon.

Namun kepentingan Australia lebih besar jika Bougainville mempertahankan hubungannya dengan PNG, meskipun harus lebih lemah hubungannya. Australia tidak akan mendorong PNG untuk memberikan kemerdekaan ke Bougainville. Australia akan mendukung dan mendorong dialog antara kedua pihak, sesuai dengan perjanjian damai dan akan secara terbuka berkomitmen pada hasil apa pun yang akhirnya dirundingkan oleh kedua pihak — bahkan jika itu berakhir dengan kemerdekaan penuh.

Meskipun demikian pesan Marape kepada masyarakat internasional, mungkin saja Australia, pada waktunya nanti, akan memainkan peran di belakang layar dalam memfasilitasi dialog antara kedua pemerintah dan dalam menyusun hasil akhir. Namun pada tahap awal ini, Australia disarankan untuk terlihat tidak terlibat aktif.

Ada berbagai bentuk hubungan intra-negara dan pencampuran pengaturan konstitusional yang tidak konvensional di Pasifik. Sebagai contoh, mungkin saja keduanya menyetujui suatu pengaturan yang memungkinkan Bougainville menjadi anggota penuh Forum Kepulauan Pasifik, tetapi bukan anggota PBB – hasil yang setidaknya dapat memuaskan aspirasi Bougainville untuk menjadi negara, sambil juga menjaga martabat PNG.

Tapi semua ini hanya spekulasi. Sungguh tidak bijaksana, pada tahap ini, untuk membuat asumsi apa-apa tentang hasil proses konsultasi, berapa lama waktu yang diperlukan, atau bahkan bahwa proses itu sendiri akan memiliki satu titik akhir yang pasti. (The Strategist/ The Australian Strategic Policy Institute)

James Batley pernah bekerja sebagai diplomat Australia di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Ia juga merupakan pengamat pada referendum 2019 Bougainville.

 

Editor: Kristianto Galuwo

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top