Follow our news chanel

Previous
Next

Apakah kemerdekaan dapat dicapai dalam referendum Kaledonia Baru?

Polarisasi politik antara kedua pihak telah menguat sejak referendum 2018. - The Australian Strategic Policy Institute Blog/ Getty Images

Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Denise Fisher

Kaledonia Baru akan menyelenggarakan referendum kedua pada 4 Oktober mendatang sebagai bagian dari proses penentuan nasib sendiri yang disepakati dalam Kesepakatan Nouméa 1998. Perjanjian itu  memungkinkan pelaksanaan tiga referendum, dengan jarak dua tahun dari setiap plebisit, selama jawaban yang unggul setiap kalinya adalah ‘tidak’ untuk merdeka. Bahkan jika suara ‘tidak’ menang tiga kali, pemimpi-pemimpin pro-merdeka dan pro-Prancis harus berdiskusi dengan Paris tentang bentuk pemerintahan masa depan di Kaledonia Baru. Jadi, apapun hasilnya, pasti akan ada perubahan yang terjadi di Kaledonia Baru.

Proses pemungutan suara yang rumit ini, beberapa pihak menganggap sebagai bukti kemurahan hati, bisa terjadi akibat fakta bahwa kesepakatan 1998 itu sendiri telah menunda plebisit yang harusnya berlangsung tahun itu selama 20 tahun lamanya. Pada saat itu, semua pihak setuju untuk mengakui bahwa risiko kembalinya kekerasan yang menyebabkan terbentuknya kesepakatan itu terlalu besar bagi referendum untuk dilanjutkan saat itu juga.

Dalam referendum pada 2018, 56,7% pemilih yang memenuhi syarat menandai untuk tetap bersama Prancis dan 43,3% memilih merdeka. Lokasi komune-komune yang memilih untuk merdeka bertepatan persis dengan daerah dimana orang pribumi Kanak menetap.

Apakah hasilnya akan berbeda kali ini?

Ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam pemungutan suara tahun ini. Tahun ini akan ada 6.000 pemilih yang baru dibandingkan dengan 2018 karena orang-orang muda berusia 18 tahun kini telah memenuhi syarat untuk memilih. Kedua sisi akan menarget mereka, bersama dengan 33.000 pemilih yang tidak ikut ambil bagian tahun 2018. Perbedaan suara antara suara ‘ya’ untuk merdeka dan ‘tidak’ untuk status quo waktu itu adalah 18.000 suara.

Loading...
;

Polarisasi politik antara kedua belah pihak juga telah semakin kuat sejak referendum 2018. Dalam pemilu lokal tingkat provinsi pada Mei 2019, hasilnya menunjukkan ada penurunan yang signifikan dalam jumlah perwakilan untuk sisi pro-Prancis. Partai-partai politik pro-kemerdekaan berhasil meningkatkan perwakilan mereka dari 25 menjadi 26 di kongres dengan 54 kursi, sedangkan kursi kelompok-kelompok pro-Prancis jatuh, dari 29 perwakilan menjadi hanya 25. Tiga kursi lainnya dimenangkan oleh sebuah parpol baru terdiri dari orang-orang Polinesia yang awalnya tampil sebagai bagian dari kubu pro-Prancis, tetapi sejak saat itu telah berulang kali mendukung kelompok-kelompok pro-kemerdekaan dalam pemungutan suara di Kongres. Suara dari orang-orang Kepulauan Pasifik non-Kanak akan menjadi target yang penting bagi kedua belah pihak.

Sebuah koalisi pro-Prancis garis keras yang baru, Les Loyalistes, telah dibentuk oleh enam partai loyalis garis keras, tanpa melibatkan Calédonie Ensemble yang lebih moderat. Rencana kolisi ini adalah untuk mengubah rumus representasi politik dan alokasi keuangan agar menguntungkan bagi pihaknya.

Partai pro-kemerdekaan ekstrem, Parti Travailliste, memboikot referendum terakhir. Kali ini mereka akan berpartisipasi, bergabung dengan sebuah parpol kecil yang baru, dan memperkuat kelompok Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) dalam meningkatkan jumlah pendukung kemerdekaan Kaledonia Baru. Untuk referendum kali ini, FLNKS telah memperbarui rencana kemerdekaan yang telah diluncurkan beberapa tahun lalu.

Kali ini, pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan juga lebih terus terang mengkritik pemerintah Prancis, menuduh Paris telah berpihak ke satu sisi karena mengizinkan pihak pro-Prancis untuk menggunakan bendera Prancis dalam berkampanye dan tidak mendengarkan kekhawatiran pemimpin kemerdekaan untuk menunda kembali referendum karena pandemi Covid-19. Mereka juga mengkritik pernyataan Prancis mengenai konsekuensi dari referendum, menegaskan itu tidak mencerminkan hasil diskusi bilateral yang diadakan awal tahun ini. Pihak pro-kemerdekaan juga menuduh pejabat-pejabat tinggi Prancis telah menunjukkan perilaku kolonialis saat memberlakukan pembatasan Covid-19 yang sama di seluruh Prancis dan dengan mengabaikan pembatasan setempat. Mereka juga mengamati bahwa pemerintah negara Prancis baru-baru ini mengganti sejumlah menteri paling seniornya yang ahli dalam bekerja dengan Kaledonia Baru.

Secara umum, pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan juga tampak lebih tegas, menentang rencana untuk menyelamatkan proyek nikel bernilai miliaran dolar baru-baru. Tokoh-tokoh pro-kemerdekaan malah mengimbau agar proyek tersebut dikontrol oleh pemerintah lokal. Hanya beberapa  hari sebelum referendum, para pemimpin juga mengusulkan sebuah resolusi di kongres lokal agar pemerintah lokal juga mengontrol media penyiaran, pendidikan tingkat perguruan tinggi, dan masalah administratif tertentu di provinsi-provinsi. Kesepakatan Nouméa  memperbolehkan transfer wewenang ini, tetapi sejauh ini pihak pro-Prancis belum setuju.

Sementara itu lagi-lagi pemimpin-pemimpin pro-Prancis memainkan kartu Tiongkok, menuduh bahwa Kaledonia Baru akan menjadi koloni Tiongkok jika pro-kemerdekaan menang.

Negara Prancis masih berusaha untuk menyelenggarakan referendum dengan seadil mungkin, untuk mencegah persengketaan hasilnya nanti, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Namun, setelah hasil referendum pertama, presiden Prancis mengungkapkan rasa puas atas keputusan Kaledonia Baru untuk tetap menjadi bagian dari Prancis.

Hasil referendum terakhir diawasi oleh pengamat dari PBB dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan 120 jurnalis internasional. Tahun ini, akibat dampak pembatasan perjalanan terkait Covid-19, hanya pengamat dari PBB yang akan hadir secara langsung; saat ini tim itu sedang dikarantina sambil menunggu 4 Oktober mendatang. PIF telah menunjuk beberapa diplomat lokal (beberapa konsul dari Australia, Selandia Baru, dan Vanuatu) sebagai pengamat dari sisinya. Jumlah wartawan internasional juga akan terbatas.

Kombinasi dari polarisasi antara dua sisi yang semakin kuat, keluhan dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, dan pengawasan dari pengamat eksternal yang lemah menimbulkan pikiran bahwa hasil referendum kali ini mungkin akan digugat.

Perubahan suara sekecil apapun dari hasil pada referendum 2018 akan dipandang sebagai signifikan oleh masing-masing pihak. Ini dapat mempersulit kolaborasi awal saat diskusi masa depan pasca-Kesepakatan Nouméa. Sekali lagi kita berharap akan ada referendum yang damai di seberang Coral Sea saat pemilih Kaledonia Baru menuju ke TPS untuk berpartisipasi dalam proses yang unik dan luar biasa ini. (The Strategist oleh The Australian Strategic Policy Institute Blog)

Denise Fisher pernah menjabat sebagai Konsul Jenderal Australia di Nouméa. Ia juga menulis buku ‘France in the South Pacific: Power and Politics’.

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top