HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Aparat gunakan strategi serupa dalam tragedi Biak Berdarah dan referendum Timor Timur

Papua
Suasana diskusi daring Apa Kabar Penyelesaian Pelanggaran HAM Biak, 6 Juli 1998?" yang digelar, Senin petang (6/7/2020) - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Aktivis HAM Papua, Veronica Koman menyatakan ada persamaan strategi yang digunakan saat terjadi tragedi Biak Berdarah di Papua pada 6 Juli 1998, dengan taktik yang dipakai aparat keamanan di Timor Timur ketika warga di wilayah itu menuntut referendum.

Pernyataan itu dikatakan Veronica Koman dalam diskusi daring “Apa Kabar Penyelesaian Pelanggaran HAM Biak, 6 Juli 1998?” yang digelar, Senin (6/7/2020) petang.

“Saya baru tahu ternyata saat tragedi Biak ada upaya [warga] sipil melawan [warga] sipil. Ini taktik yang digunakan di Timor Timur saat itu. Persamaannya adalah itu ada peran [mantan Panglima ABRI] Wiranto,” kata Veronica Koman.

Menurutnya, untuk kasus di Timor Timur yang kini menjadi Negara Timor Leste, Pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa atau PPB sudah mendakwa Wiranto. Hanya saja, tidak dipatuhi oleh Pemerintah Indonesia.

“Ini kayak pola ya. Itu cara yang sama digunakan makanya tahun lalu itu ketika demonstrasi antirasisme di Papua, itu kita was-was sekali karena ketika itu Wiranto menjabat Menkopolhukam,” ujarnya.

Jika merunut nama dan jabatan pihak yang diduga terlibat kasus Biak Berdarah, sebagaimana disebut salah satu korban selamat, Filep Karma dalam diskusi, Wiranto saat itu menjabat Panglima ABRI.

Dalam sebuah wawancara dengan media nasional pada 7 Juli 1998, Wiranto menyatakan “Kalau ada satu kekuatan yang mengibarkan bendera dan itu bukan Bendera Merah Putih. Itu menurut ABRI merupakan pengkhianatan bagi ABRI dan juga seluruh bangsa. Itu merupakan suatu pengingkaran dan harus dihentikan.”

Loading...
;

“Jadi rantai komandonya jelas tuh. Sampai dari situ terekam bahwa Panglima ABRI saat itu, menyetujui [penghentian] pengibaran bendera [Bintang Kejora] di atas tower [air di Kota Biak] saat itu, dan efeknya terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan,” ucapnya.

Ia juga menilai, ada bom waktu yang dibuat berulang oleh Pemerintah Indonesia di Papua. Tragedi Biak Berdarah terjadi karena akumulasi 36 tahun akar konflik di Papua tidak diselesaikan.

“Cara menyelesaikan demo antirasisme kemarin itu sama saja membuat bom waktu baru. Orang demo antirasisme ditangkap dan dikenakan makar. Juga putusan-putusan tidak adil. Sampai kapan membentuk bom waktu yang selalu meledak. Banyak orang Papua yang terus meninggal,” katanya.

Satu di antara korban selamat dalam tragedi Biak Berdarah, Filep Karma mengatakan pada 5 Juli 1998, atau sehari sebelum peristiwa kelam itu terjadi aparat keamanan mengerahkan masyarakat dari Biak Barat.

Mereka diminta mempersenjatai diri dengan senjata tajam, dan terlebih dahulu diberi arahan ketika tiba di Kota Biak, sebelum menuju lokasi tempat warga Biak lainnya menggelar aksi damai disertai pengibaran Bintang Kejora.

“Dikerahkan oleh aparat, dengan membawa senjata tajam untuk menyerang kami. Mereka diberi [gelang] tanda pengenal di tangannya,” kata Filep Karma.

Menurut tokoh Papua merdeka yang menggerakkan aksi massa di tower air di Kota Biak pada 22 tahun silam itu, upaya membenturkan pihaknya dengan warga lain ketika itu gagal.

“Setelah masyarakat tahu peristiwa sebenarnya, mereka tidak mau [menyerang kami]. Akhirnya rencana membenturkan antar masyarakat gagal. Akhirnya ada di antara mereka bergabung dengan kami [melakukan aksi],” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top