Follow our news chanel

Aparatur kampung harus mampu menyusun APBK

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Badan Pemerintahan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Merauke diminta melatih aparatur kampung dalam penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja kampung (APBK) agar tak mengalami kesulitan.

Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Merauke, Yulius Kendek Paongganan, dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Rabu (17/10/2018).

Dikatakan, jika tak ada pelatihan kepada aparatur kampung, tentunya berimplikasi terhadap pengelolaan dana desa/kampung.

“Aparatur kampung harus bisa susun APBK. Kami melihat pendidikan dan pelatihan yang dilakukan, masih dengan pengelolaan keuangan lama yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa,” katanya.

Dengan pola seperti demikian, jelas dia, akan semakin menyulitkan pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan kampung.

“Saya minta Bupati Merauke, Frederikus Gebze, memerintahkan Kepala Bagian Hukum Setda Merauke sebagai ketua tim evaluasi agar mempersiapkan tim dalam pelaksanaan APBK, tak mengalami hambatan pada tahun berikutnya,” pinta dia.

Loading...
;

Anggota DPRD Merauke, Moses Kaibu, menegaskan banyak laporan dari masyarakat jika kepala kampung tidak transparan dalam penggunaan dana desa. Lalu, pembangunan di kampung juga tak berjalan baik.

“Lebih banyak kepala kampung memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Sementara program yang telah dirancang bersama masyarakat, diabaikan begitu saja,” katanya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top