APIK Tolak Tes Keperawanan Dalam Rekruitmen Polwan

Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator Umum Apik - Jubi/Aprila
Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator Umum Apik – Jubi/Aprila

Jayapura, Jubi – Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator Nasional Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (APIK) menolak dengan tegas tes keperawanan dalam rekruitmen Polisi Wanita (Polwan) yang masih diberlakukan di Indonesia.

“Laporan Human Rights Watch yang diberitakan di media nasional dan internasional (CNN, The Age dan The Guardian) menunjukkan bahwa tes keperawanan masih diberlakukan oleh Polri untuk rekruitmen Polisi Wanita (Polwan),” kata Nursyahbani melalui rilis yang diterima Jubi, Senin (24/11).

Lanjut Nursyahbani, dalam laporan hasil penelitian Human Rights Watch tersebut disampaikan pula bahwa perempuan merasa tidak nyaman, ketakutan dan trauma bahkan ada yang pingsan ketika menjalani tes keperawanan tersebut. Praktek dan atau kebijakan yang dijalan Polri tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai perilaku yang kejam sehingga melukai rasa kemanusiaan.

“Ini merendahkan martabat perempuan dan diskriminatif terhadap perempuan terutama hanya diberlakukan terhadap perempuan. Kebijakan dan praktek test keperawanan tersebut, apalagi dilakukan oleh lembaga publik seperti kepolisian, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia,” katanya lagi.

Hak-hak perempuan, lanjut Syahbani termuat dalam konvensi-konvensi Internasional khususnya Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang prinsip-prinsipnya sudah termuat dalam  UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

“Kami juga sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini Polri dan DPR yang telah menyetujui kebijakan untuk menambah jumlah Polwan sampai dg 5 persen dari 400 ribu Polisi laki-laki (Polisi Laki-laki) yang sekarang ada yakni dengan merekrut 7000 Polwan baru. Namun kami menolak cara-cara rekrutmen yang melanggar HAM seperti halnya tes keperawanan tersebut meski atas alasan kesehatan sekalipun,” tutur Syahbani lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, APIK mendesak Kapolri untuk segera menghapuskan test keperwanan serta kebijakan dan praktek-praktek tidak manusiawi lainnya termasuk juga praktek-praktek kolusi,korupsi dan nepotisme dalam proses perekrutan Polwan dan Polki pada umumnya.

Loading...
;

Masih terkait tes keperawanan, Lucia Erni, Koordinator Pokja Perempuan dan Anak Foker LSM Papua juga menolak tes keperawanan yang diberlakukan karena telah melanggar hak-hak reproduksi perempuan.

“Ini melanggar Pasal 21 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Dan pasal 33 yang berbunyi Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Kata Erni kepada Jubi di Waena, Jayapura, Papua, Senin (24/11)

Selain itu, lanjut Erni, Pemerintah Indonesia harusnya juga tunduk kepada berbagai Konsensus Internasional yang telah ditandatanganinya seperti Deklarasi dan program Aksi Beijing dan Deklarasi dan Program Aksi Kairo yang menekankan pentingnya hak atas integritas dan keutuhan jasmani dan rohani sebagaimana juga telah dimuat dalam Pasal 2 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Kami mendukung pernyataan dari Kompolnas yang menyatakan bahwa yang perlu diketahui adalah kecenderungan kinerja dan sifat yang diperlukan bagi seorang Polwan untuk meningkatkan kinerja Polwan dan Kepolisian umumnya. Akan tetapi test keperawanan tak ada hubungannya dengan kinerja yang sangat diharapkan masyarakat dari seorang Polwan,” pungkas Erni. (Aprila Wayar)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top