Aplikasi CMS-Kasda diterapkan 13 kabupaten/kota di Papua Barat

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Penerapan Aplikasi Cash Manajemen System kas daerah (CMS-Kasda) antara Pemda Kabupaten/kota bersama Bank Papua dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua Barat merupakan awal sejarah menuju pengelolaan keuangan yang utuh, termonitor, dan konkrit.

Hal ini dikatakan Direktur Bisnis Bank Papua Cabang Manokwari, Sadar Sebayang, saat penandatangan kerjasama CMS-Kasda antara pemerintah kabupaten/kota, BPKP, dan Bank Papua di Papua Barat, dilaksanakan secara terpusat di Manokwari Raya dan Sorong Raya. 

"Untuk wilayah Manokwari Raya meliputi Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Pegunungan Arfak  yang telah dilakukan pada Rabu, 31 Oktober 2018 malam kemarin, di Manokwari. Sedangkan untuk wilayah Sorong Raya meliputi Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat, Kaimana, dan Fakfak, dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018. Sementara Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri belum melakukan kerjasama, sehingga diharapkan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat," katanya kepada Jubi, Kamis (1/11/2018).

Dia menjelaskan dari sisi pengeluaran aplikasi CMS-Kasda merupakan aplikasi layanan perbankan untuk membantu pemda dalam melakukan transaksi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait transaksi pencairan SP2D tanpa harus dikirim ke bank terlebih dahulu karena dikelola langsung di kantor pemda.

Dengan aplikasi ini, lanjut dia, dapat mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), ke rekening tujuan yaitu rekening OPD dan pihak ketiga di Bank Papua dengan konsep riil time online.

"Jadi akan terlaksana pemindahan dana pada saat itu juga. Sehingga, dengan sistem ini para pengelola keuangan Kasda secara riil time akan mengetahui keadaan keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemda dari sisi pengelolaan pengeluaran," katanya.

Loading...
;

Sedangkan dari sisi pengelolaan pemasukan, lanjut dia, Bank Papua juga sudah siap dan sudah diterapkan di beberapa pemda khususnya yang ada di Papua Barat. Kata dia, saat ini dimulai lebih dahulu dengan transaksi CMS-Kasda untuk pengeluaran. Nantinya, lanjut dia, akan dikembangkan lagi untuk transaksi pemasukan.

"Sehingga, pendapatan daerah atau pemasukan yang dikelola oleh daerah secara online dapat dikelola dengan baik dan langsung dapat diketahui setiap saat berapa transaksi pemasukan dan berapa transaksi pengeluaran. Aplikasi ini juga mengurangi resiko pengembalian berkas SP2D dan memudahkan pemda dapat memantau kondisi keuangan Kasda terkini melalui rekening setiap waktu (rill time) yang  dapat dilihat atau dipantau oleh orang yang ditugaskan oleh pemda untuk kelola rekening," katanya.

Monitoring terhadap pengeluaran kasda dalam RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) di bank dapat dilakukan secara online dari  kantor kasda pemda, serta mempermudah kasda dan bank dalam melakukan rekonsiliasi data pencairan dari SP2D ke rekening OPD atau pihak ketiga penerima pembayaran proyek-proyek yang direncanakan oleh pemda.

Sementara itu Kepala BPKP perwakilan Papua Barat, Buyung Wiromo Samudro, menambahkan di provinsi Papua Barat, BPKP telah melayani pemda dalam menjalankan fungsi konsultasi selain sebagai internal auditor. 

"Kami tidak saja melakukan kegiatan bersifat audit tapi juga memberikan kegiatan yang sifatnya pelayanan konsultasi, salah satunya dalam bentuk menyediakan beberapa aplikasi. Khusus untuk apliksi CMS dari Bank Papua, akan di link dengan aplikasi SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Keuangan Daerah) yang telah dipakai oleh sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat," katanya.

Dia mengakui bahwa menghubungkan SIMDA keuangan dengan aplikasi CMS untuk pembayaran SP2D secara non cash (online) merupakan suatu terobosan baru di Papua Barat.

"Ini adalah inisiatif dari Bank Papua, kita harap, tidak terlalu lama diluar dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang belum melakukan kerjasama, 13 kabupaten/kota yang telah melakukan kerjasama bisa segera menikmati sistem ini. Jadi pencairan dana dari APBD untuk kegiatan OPD atau pihak kegita, tidak lagi dilakukan secara cash. Tapi masuk langsung ke rekening mereka. Ini juga untuk memenuhi harapan KPK RI," ujarnya.

Dia menambahkan pengelolaan keuangan yang didorong oleh KPK yaitu mengurangi pelanggaran atau penyalahgunaan, dengan mendorong proses perencanaan dan penganggaran melalui sistim aplikasi online (e-planning dan e-budgetting) sampai pada akhirnya masuk dalam aplikasi CMS, dimana pencairan anggaran atau penerimaan pembayaran tidak lagi secara tunai.

"CMS ini merupakan kelanjutan dari e-planning dan e-budgetting yang pengelolaannya berbasis aplikasi sampai pencairan. Jadi bahasa kasarnya mengurangi kontak langsung antara penerima dan pemberi. Karena kalau ketemu pasti banyak godaan. Jadi diharapkan, mulai dari perencanaan sampai penganggaran tidak ada pihak-pihak yang masuk mengganggu dengan berbagai modus titipan," ujarnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top