Follow our news chanel

Previous
Next

ASN Kota Jayapura hadiri sosialisasi anti korupsi

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Eselon III, kepala sekolah, kelurahan dan puskesmas, pengguna anggaran dan DPRD mengikuti seminar sehari tentang korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertajuk “Sosialisasi Anti Korupsi pada Pemerintahan Kota Jayapura”.

Tim Fungsional unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Marulitua, Kamis (15/3/2017) usai seminar mengatakan, mulai dari proses pengangagaran sampai pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan secara cermat, terdokumentasi dengan baik dan selaras dengan RPJMD.

Menurutnya penerapan pelayanan e- goverment kemungkinan terjadi penyimpangan. Namun pihaknya berharap bisa ditekan semaksimal mungkin. “Nanti di kemudian harinya analisis satuan harga itu bisa meminimalisir mark up dari aspek yang berbeda dan pengawasan di lapangan,” katanya.

Ia mengatakan, e-goverment didorong oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura, sehingga e-planing atau sistem dan aplikasi perencanaan keuangan daerah bisa dibangun akan terkoneksi dengan e-budgeting dan e-reviormen.

“Yang difokuskan juga ialah e-planing, e-budgetig of reviormen. Kami juga fokus perbaikan layanan perizinan,” lanjutnya.

Ia melanjutkan, saat ini memang ada perizinan online yang sedang didorong pihaknya sambil membina tata kelola perizinannya. Pihaknya pun berupaya membenahi modus penundaan perizinan yang terbelit-belit.

Loading...
;

“Kami mendapatkan tugas pembenahan beberapa intensif. Fokus kami selain di Papua, Sumatra, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat, akan diperluas lagi ke Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,” katanya.

Penjabat Wali Kota Jayapura, Daniel Pahabol mengapresiasi kegiatan untuk memantau sistem keuangan melalui penerapan e-goverment. Menurutnya e-government diterapkan untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan menghindari modus-modus penghambatan dalam pelayanan, seperti pungutan liar.

Selaku pengguna anggaran, lanjutnya, OPD diharapkan memperhatikan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan penggunaan anggaran. Laporan itu bakal menentukan nilai, baik negatif maupun positif sehingga haknya bisa diterima. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top