Follow our news chanel

Asosiasi Bupati minta kebijakan pembagian Otsus tidak diubah

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (ABPT) minta Gubernur Papua Lukas Enembe tetap meneruskan kebijakan pembagian dana otonomi khusus (Otsus), yakni 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen dikelola pemerintah provinsi. 

"Kalau mau mengubah harus jelas untuk apa dan kenapa, jangan karena suka atau tidak suka. Sebab, masyarakat ini ada di daerah," kata Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Befa Yigibalom, kepada wartawan, di Jayapura, kemarin.

Soal ini, ujar ia, perlu ada pembahasan bersama antara gubernur, bupati, dan wali kota. Sebab, jangan apa yang sudah menjadi baik ditarik kembali ke provinsi.

"Kalau untuk PON itu kan dana infrastruktur, tetapi kalau Otsus tidak. Jadi kami harap gubernur yang sudah dipilih oleh rakyat, apa yang sudah dimiliki rakyat jangan di bawa lagi ke provinsi, itu tidak boleh," ujarnya. 

"Suara rakyat sudah dikasih untuk gubernur, baru kenapa uangnya mau dibawa lagi ke provinsi," sambungnya.

Ia tekankan harapan para bupati adalah harapan rakyat karena dana Otsus dilaksanakan langsung menyentuh, baik soal pendidikan maupun kesehatan.

Loading...
;

"Ini semua dibiayai oleh dana Otsus, tidak ada satupun dana dipakai untuk jalan-jalan para kepala daerah dan staf. Kalau itu diambil, dipastikan seluruh kabupaten keuangannya akan jebol," kata Yigibalom. 

Dirinya akui, saat ini memang beban anggaran di provinsi menjadi bertambah sejak adanya pengalihan kewenangan SMA/SMK dan pegawai kehutanan dari kabupaten ke provinsi, sementara anggaran gubernur tidak bertambah. 

"Ini yang kami terkadang bingung, pemerintah pusat terkadang buat aturan tapi otak tidak jalan, akhirnya daerah yang menjadi pusing," ujarnya. 

Menanggapi itu, dirinya menyarankan agar urusan SMA/SMK khusus untuk Papua tetap dikelola oleh kabupaten/kota. Sebab kata ia, kebijakan ini sangat tidak efektif untuk dilakukan di Bumi Cenderawasih.

"Bagaimana bisa SMA/SMK yang jauh di kabupaten baru yang pegang kepala dinas pendidikan provinsi. Bagaimana saya mau tegur atau berikan sanksi bagi guru-guru di daerah saya yang tidak bekerja dengan baik, sementara semua urusan ada di provinsi," ujarnya. 

"Untuk itu, kebijakan ini harus dibicarakan ulang. Bila perlu gubernur bersama-sama kepala daerah ke Jakarta membicarakan hal ini. Kami akan perjuangkan ini dalam waktu dekat," sambungnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan penghitungan kembali pembagian dana Otsus ke kabupaten/kota harus dilakukan, mengingat beban APBD saat ini sangat besar, sehingga beberapa kebijakan yang di tahun pertama kepemimpinan sudah berjalan harus dikaji kembali.

"Intinya di lima tahun ke depan, kami ingin ada perubahan yang signifikan untuk Papua. Apa yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan, sementara yang tidak berjalan optimal tentu harus dikaji kembali," kata Enembe.

Mengenai besaran pembagian dana Otsus, ujar ia, dirinya belum bisa pastikan berapa persen untuk kabupaten dan kota karena harus ada kajian yang matang.

"Kami tidak bisa asal sebut soal ini, perlu pengkajian lebih dalam agar pembagian dana Otsus ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan bisa diterima oleh pemerintah kabupaten/kota," ujarnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top