Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Aspirasi pemekaran masyarakat adat Tabi dan Saireri diteruskan ke provinsi dan pusat

Papua
Ilustrasi pemekaran - dok. Jubi.
Papua No.1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Aspirasi masyarakat adat bersama Tokoh-Tokoh adat se Tanah Tabi dan Saireri yang ingin ada pemekaran wilayah akan diteruskan ke Provinsi Papua, MRP, DPR,  Papua serta Pemerintah Pusat. Aspirasi itu telah disepakati bersama dan di serahkan kepada Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah se Tanah Tabi pada 23 Juli lalu.

“Komunikasi dan pertemuan serta aspirasi seperti ini sudah kami lakukan sebelumnya, dan yang baru saja dibuat ini juga akan kami teruskan,” kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah se Tanah Tabi di Sentani, Sabtu ( 25/7/2020) kemarin.

Baca juga : MRP dukung aspirasi pengunjukrasa yang menolak rencana pemekaran Dogiyai

Aspirasi pemekaran masyarakat adat Tabi dan Saireri  diteruskan ke provinsi dan pusat 1 i Papua

Sambungan listrik ke kabupaten pemekaran sudah 50 persen

Tabi Saireri dorong percepatan pemekaran provinsi

Menurut Awoitauw, perjuangan pemekaran sudah dilakukan sejak 2013 lalu di Sentani bahkan terakhir melalui pertemuan Kepala Daerah se Tanah Tabi, Bupati Keerom, Bupati Sarmi, Bupati Mamberamo Raya,  Bupati Jayapura dan Walikota Jayapura  akan dilanjutkan dengan sejumlah pertemuan yang sama dengan melibatkan semua Tokoh masyarakat adat di sejumlah tempat, termasuk Sentani Kabupaten Jayapura, Pulau Metu Debi Kota Jayapura dan juga di Sarmi.

“Saireri yang baru bergabung bersama kami, dan secara bersama-sama aspirasi tabi Saireri ini sudah kami bawa sampai ke komisi dua DPR RI dan Dirjend Otda di Mendagri, termasuk DPR Papua,” kata Awoitauw, menambahkan.

Loading...
;

Ia mengatakan selama ini banyak pihak yang mengatasnamakan forum seperti itu, namun legalitasnya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Dalam setiap pertemuan, kami mengundang secara resmi dan terbuka dengan melibatkan semua pihak untuk berbicara secara bersama,” kata Awoitauw menjelaskan.

Menurut Awoitauw, upaya pemekaran cukup beralasan, karena potensi sumber daya alam selama ini tidak efektif dikelola dengan baik, bahkan kehadiran UU Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan 20 tahun juga tidak memberikan jaminan penuh terhadap penyelenggaraannya di Papua secara umum.

” Evaluasi Otsus beberapa waktu lalu, kita jadinya saling menuding antara besaran anggaran dari pusat serta kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat,” kata Awoitauw menjelaskan..

Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, mengatakan telah membentuk Pansus pemekaran.

“Kami juga akan bentuk asosiasi parlemen se tanah Tabi dan Saireri untuk mengawal seluruh proses percepatan pemekaran, tentunya dengan mendorong upaya pemekaran Papua Selatan dann Papua tengah,”  kata Hamo. (*)

Eidtor : Edi Faisol

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top