Follow our news chanel

Atas nama pembangunan, masyarakat adat Suku Arfak selalu jadi korban

Mahasiwa Arfak membawa poster penolakan bentuk investasi dan produk undangan yang tidak berpihak kepada masyarakat Papua - Mahasiwa Arfak For Jubi
Mahasiwa Arfak membawa poster penolakan bentuk investasi dan produk undangan yang tidak berpihak kepada masyarakat Papua - Mahasiwa Arfak For Jubi

Papua No.1 News Portal

Jayapura, Jubi – Koordinator Aksi Solidaritas Mahasiswa-Mahasiswi Dan Pelajar Arfak Raya di Surabaya, Ricky Inyomusi mengatakan, praktik hidup masyarakat asli Papua pada umumnya dan khususnya Arfak Raya dalam mengelola tanah adat, telah dirugikan atas nama pembangunan. Padahal Masyarakat adat dan tanah ulayat adat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

“Padahal masyarakat adat selalu mendapatkan perhatian melalui konstititusi internasional yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tentang hak sipil dan hak politik yang kemudian diratifikasi ke dalam konstitusi Indonesia,” katanya kepada Jubi melalui sambungan selulernya, Senin (29/6/2020).

Inyomusi mengatakan, masyarakat adat di tanah Papua secara perlahan-lahan mulai kehilangan hak kesulungan atas nama kepentingan pembangunan.

“Sangat disayangkan, masyarakat adat mulai tersingkirkan dan terasingkan dari atas tanah dan sumberdaya alamnya setelah makin banyaknya ijin perusahaan-perusahan multi nasional yang beroperasi atas nama kemakmuran Negara Indonesia,”katanya.

Untuk itu, demi memperjuangkan serta menyelamatkan hutan dan manusia Papua, pihaknya menolak berbagai rencana pembangunan.

“Kami mahasiswa-mahasiswi dan pelajar (Arfak Raya Surabaya) dengan tegas menolak pembangunan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokawari Selatan,” katanya.

Pihaknya menolak pembangunan Rindam Kasuari dari tanah adat suku Arfak. Menolak perusahaan kelapa sawit, PT Mitra Silva Lestari di Distrik Taota dan Distrik Isim Manokwari Selatan.

Loading...
;

“Kami dengan tegas menolak program pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam hal ini kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendatangkan transmigran dari luar ke dalam wilayah Adat suku Arfak,” katanya.

Mahasiswa asal Manokwari, Jemi Mandacan, mengatakan mahasiswa-mahasiswi dan pelajar suku arfak menolak Otsus jilid II. “Kami juga menolak tambang Ilegal di Kabupaten Pegunungan Arfak,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menolak Omnibus Law sebab akan merugikan masyarakat adat. “DPRPB, MRP, DPRD-Provinsi Papua Barat harus menolaknya,” katanya.

Pihaknya meminta agar pemerintah daerah setempat, mengutamakan pembangunan dan pembenahan sistem kesehatan yang berpihak kepada masyarakat adat Suku Arfak. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top