Awal yang palsu, pertemuan pemerintah PNG – Bougainville dikritik

Desa di Pulau Buka, Bougainville. - Jeremy Weate/Flickr

Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Gordon Peake 

F.R. Stockwell adalah seorang perwira militer Inggris, ia merupakan kakek dari seorang teman saya yang kini beralih menjadi penulis novel sejarah kriminal. Stockwell memiliki sebuah perumpamaan yang bagus mengenai pertemuan-pertemuan politik:

Sebelum sebuah pertemuan diadakan, putuskan apakah pertemuan itu dimaksudkan untuk mencapai suatu hasil yang substansial. Jika tidak, laksanakan rapat itu di hotel yang bagus. Jika ya, adakan itu di gurun, pada siang hari, tanpa tempat untuk berteduh, ataupun untuk duduk.

Saya terkenang kembali kata-kata veteran tua itu pekan lalu, ketika saya membaca laporan tentang pertemuan yang mahal namun tidak kunjung terjadi, antara pemerintah Bougainville dan pemimpin Papua Nugini di Port Moresby.

Belasan pemimpin Bougainville datang untuk menghadiri pertemuan yang direncanakan bagi Badan Pengawas Bersama (Joint Supervisory Body/ JSB). Selain Presiden Bougainville Ishmael Toroama, delegasi tersebut termasuk 13 anggota kabinet lainnya, kepala-kepada department, kepala-kepala komite parlemen, satu tim ‘teknis’, tim ‘konsultasi’, tim media, tim protokol, staf logistik dan petugas pengamanan.

Mulai dari mencarter satu pesawat, menyewa sejumlah kendaraan, dan menginap beberapa malam di hotel Holiday Inn di Port Moresby, biaya kunjungan ini bisa dengan mudah mencapai ribuan dolar (PBB membiayai sebagian besar pengeluaran itu melalui proyek pasca-referendum mereka.) Itu adalah jumlah dana yang besar untuk wilayah yang menghasilkan kurang dari $ 2 juta per tahun, dan di mana jalan penghubung antara dua kota utama di wilayah memprihatinkan karena jembatan yang roboh.

Loading...
;

Dan semua pengeluaran itu itu sia-sia. Pertemuan itu dibatalkan setelah mereka tiba. Perhatian pemimpin-pemimpin Papua Nugini saat ini sedang fokus pada kasus-kasus yang diajukan di Mahkamah Agung dan setelah terbagi menjadi dua kubu politik yang berlawanan, di mana salah satunya telah diserang oleh Covid-19.

Delegasi Bougainville berkeluyuran di Port Moresby selama seminggu. Staf-staf teknis dari kedua pemerintah sempat mengadakan pertemuan singkat di aula hotel untuk satu hari. Delegasi itu akan pulang hanya dengan poin hotel yang lebih tinggi dan harapan bahwa tidak ada virus Corona yang akan mereka bawa pulang. Kabar yang baik untuk perusahaan penerbangan dan pemilik usaha perhotelan di Port Moresby, tetapi bukan bagi pihak lainnya. “Penundaan ini adalah cerminan dari begitu banyak inkonsistensi dan kurangnya komitmen nyata dari pemerintah PNG untuk melibatkan kami,” kata Joseph Watawi, politisi senior Bougainville yang saat ini tergabung dalam ‘tim konsultasi’.

JSB disusun sebagai badan teknis simpel yang bertugas mengawasi implementasi Perjanjian Perdamaian Bougainville, memformulasikan undang-undang, dan menyelesaikan sengketa jika itu terjadi. Sejak saat itu badan ini telah berkembang menjadi pertemuan besar-besaran dan mahal. Meskipun itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali, badan itu sebenarnya tidak terlalu efektif. Banyak masalah yang dioper dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, dimana pegawai-pegawai negeri diinstruksikan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada dan kembali melapor dengan solusinya. Hal seperti ini pun jarang terjadi.

Banyak hal-hal yang juga termasuk dalam agenda ini: mentransfer tanggung jawab yang baru kepada pemerintah Bougainville, mencapai kesepakatan tentang tunggakan finansial yang diklaim pemerintah Bougainville sebagai hutang PNG terhadap mereka, mengembangkan formula untuk mengatur hasil industri perikanan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi sebelum mereka dapat benar-benar memajukan masalah-masalah mereka adalah bahwa masalah yang mereka hadapi itu rumit, terlalu rumit untuk ditangani oleh dua birokrasi pemerintah yang kekurangan staf dan kurang berkapasitas.

Jika kedua pemerintah sudah menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah ini, maka tantangan untuk merundingkan pengaturan politik baru yang detail tampaknya tidak akan dapat diselesaikan. Desember lalu, 97,7% orang-orang Bougainville memilih untuk merdeka dari Papua Nugini. Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian Bougainville dan hukum konstitusional yang menerapkannya, hasil referendum itu tidak mengikat. Langkah selanjutnya adalah kedua pemerintah akan melakukan konsultasi dan hasil konsultasi itu akan dibawa ke parlemen nasional Papua Nugini agar mereka dapat memilih untuk keputusan akhir. Tidak banyak hal yang telah terjadi.

Agenda-agenda yang diusulkan tentang referendum dulu pun lebih berfokus pada prosesnya, bukan hal yang lebih inti: format konsultasi, siapa yang akan melakukan konsultasi, apakah akan ada kantor sekretariat untuk mendukung pekerjaan ini, apakah ada moderator (Ketua Komisi Referendum Bougainville dan mantan Taoiseach dari Irlandia, Bertie Ahern, telah dipilih untuk peran tersebut, tetapi peran apa yang diperlukan dimainkan oleh posisi itu masih tidak jelas). Hal-hal ini memang penting, tetapi untuk semua nama jabatan yang tinggi-tinggi, tidak ada isu penting yang diajukan, tidak ada draf posisi terperinci yang disusun untuk dibahas. Fokus yang berlebihan pada struktur formal dapat mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya perlu didiskusikan.

Pengalaman seperti itu juga menunjukkan betapa sulitnya bagi para pendukung proses pasca-referendum untuk menggunakan dana penyelesaian sengketa yang efisien. PBB yang memiliki sejarah yang panjang di Bougainville telah mengambil peran tersebut, sementara sebagian besar negara tetangga tidak melakukan apa-apa.

Mengeluarkan dana untuk membiayai rapat itu mudah. Jauh lebih sulit untuk mendorong pengembangan ide-ide dan proposal agar dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek yang besar and detail seperti ini. Bantuan semacam itu jauh lebih sulit, memakan waktu, dan tidak menarik. Yang juga sulit adalah bagaimana mengatasi ide yang kolot bahwa negosiasi harus diadakan dalam pertemuan mewah yang memerlukan perjalanan yang mahal.

“Saya pribadi merasa Australia harus siap untuk menawarkan intervensi yang diperlukan dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan selama negosiasi sebelum Perjanjian Perdamaian pada 2001,” tegas Watawi melalui WhatsApp. Tapi apakah mereka akan mau? Akankah ada negara lain?

Untuk saat ini, ada rencana tentatif untuk menjadwalkan kembali pertemuan itu dalam waktu dua minggu kedepan Berdasarkan pengalaman ini, mungkin lebih bijaksana jika mereka merencanakan pertemuan daring lewat Zoom, yang setara dengan pertemuan siang hari Stockwell di gurun di era modern ini. Rapat seperti itu akan menghemat biaya sambil menunjukkan keseriusan para pemimpin dalam langsung membahas masa depan Bougainville. (The Interpreter)

 

Gordon Peake adalah penasihat Pemerintah Otonomi Bougainville (ABG) dari 2016 hingga awal tahun ini.

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top