Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Bagaimana Tiongkok cekam industri pariwisata Palau

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Larangan terhadap wisatawan Tiongkok untuk berlibur ke bangsa kecil di Pasifik, Palau, telah menyebabkan kosongnya hotel-hotel, dibatalkannya sejumlah penerbangan di sebuah maskapai penerbangan, dan secara khusus, membuktikan kekuatan Tiongkok atas destinasi liburan rakyat kelas menengahnya.

Jumlah pengunjung Tiongkok ke Palau melonjak dari hanya 634 orang pada tahun keuangan 2008, menjadi 87.000 selama tahun 2015, menurut data dari Biro Imigrasi Palau dan Organisasi Pariwisata Pasifik Selatan (SPTO).

Bagaimana Tiongkok cekam industri pariwisata Palau 1 i Papua

Tetapi, pada akhir tahun 2017 – setelah Tiongkok tampaknya begitu saja melarang operator paket-paket wisata yang dikelola pemerintah untuk mengunjungi negara itu – jumlah kedatangan turis Tiongkok anjlok menjadi 58.000.

Hal itu telah membuat beberapa operator pariwisata di negara ini terguncang, satu maskapai penerbangan mengungkapkan bahwa mereka terpaksa menghentikan operasi, karena jumlah penumpang tidak cukup untuk mengisi kursi.

Bagaimana Tiongkok mengendalikan wisata rakyatnya?

Salah satu cara yang bisa ditempuh Pemerintah Tiongkok adalah melalui pemberian status sebagai negara yang disetujui sebagai tujuan wisata, dan memiliki kerja sama dengan pemerintah Tiongkok, atau Approved Destination Status (ADS).

Loading...
;

Jika suatu negara terdaftar sebagai ADS, itu berarti agen-agen wisata Tiongkok yang dikelola negara, diberikan izin untuk memaketkan tur ke negara tersebut.

Analis khusus Asia Pasifik dari firma intelijen geopolitik Stratfor, Evan Rees, mengatakan paket wisata milik negara itu mencakup sebagian besar dari pasar pariwisata, dan dapat membawa dampak yang signifikan terhadap negara-negara dengan status ADS.

“Memberikan status ADS kepada suatu negara dapat meningkatkan secara besar-besaran arus wisatawan Tiongkok, dalam banyak kasus peningkatan ini mencapai 50 persen, jadi ini adalah cara yang digunakan oleh Pemerintah Tiongkok untuk mengirim turis ke luar negeri,” jelas Rees.

Selain melalui skema ADS, Tiongkok juga telah menerapkan larangan bepergian beberapa ke negara lain – yang secara efektif menghentikan operator untuk mengatur paket-paket wisata ke tempat-tempat tersebut.

“(Cara) ini telah digunakan sebagai senjata diplomatik dari Tiongkok, dan telah memiliki berbagai dampak pada sejumlah negara,” kata Jie Chen, seorang profesor di University of Western Australia yang fokus pada hubungan internasional Tiongkok.

Jadi mengapa Palau menjadi target?

Meskipun Palau belum pernah resmi masuk dalam daftar negara tujuan yang disetujui, hal itu sebelum tidak pernah menghentikan kelompok tur Tiongkok, untuk berbondong-bondong membanjirinya dalam satu dekade terakhir.

Tapi semua itu berubah sejak November lalu, ketika para pejabat Tiongkok dilaporkan mengedarkan memo ke agen-agen perjalanan, memperingatkan mereka bahwa mengatur paket perjalanan ke negara-negara yang tidak ada dalam daftar yang disetujui itu ilegal.

Memo itu disinyalir menyebutkan nama Palau secara khusus, dan menegaskan bahwa agensi yang mengatur tur ke sana akan diberikan hukuman.

Langkah itu, secara luas, dianggap bertujuan untuk menekan Palau, yang berkeras untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan, bukan Tiongkok.

“Ini pengaruh yang cukup kuat,” kata Rees.

“Sekitar 50 persen turis di Palau berasal dari Daratan Tiongkok, dan sekitar 50 persen dari PDB Palau datang dari industri pariwisata, jadi ini adalah pukulan yang keras bagi ekonomi negara yang cukup kecil.”

Ini bukan pertama kalinya Tiongkok membangkang

Akhir tahun lalu, hanya beberapa bulan sebelum Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang, Tiongkok memberlakukan larangan wisata ke Korea Selatan sebagai bentuk protes atas pengenalan sistem anti-rudal yang didukung AS, THAAD.

Seoul menjelaskan bahwa sistem itu dimaksudkan untuk mencegat rudal yang diluncurkan dari Korea Utara, tetapi Tiongkok berkeras teknologi itu adalah ancaman terhadap keamanannya.

“Kerugian Korea Selatan akibat larangan wisata ini mendekati AS $ 7 miliar,” tutur Rees.

Dia menambahkan bahwa Tiongkok juga menggunakan janji industri pariwisata, sebagai ‘pemanis’ dalam mempromosikan hubungan diplomatik.

Namun larangan ini dikatakan memiliki dampak positif

Presiden Palau, Tommy Remengesau Jr, sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan tunduk pada larangan itu dan tidak menunjukkan gelagat mengalihkan kesetiaan diplomatiknya dari Taiwan – bahkan, di sisi lain, larangan itu dapat membantu Palau.

Pemerintah Palau menutup Danau Jellyfish yang terkenal pada tahun 2017, ‘menghilangkan stres tambahan yang mungkin disebabkan oleh banyaknya pengunjung dan aktivitas manusia’ disebut sebagai alasan penutupan.

CEO SPTO, Chris Cocker, mengatakan kepada ABC News bahwa langkah ini bisa dijadikan model bagi negara-negara Pasifik lainnya.

“Negara-negara kita tidak cocok dengan pariwisata besaran-besar seperti dari pasar Tiongkok,” kata Cocker.

“Kita harusnya sangat hati-hati dengan ekosistem kita yang kecil dan rapuh, dan dampak dari pengembangan pariwisata di kawasan kita. Khususnya untuk pulau-pulau kecil seperti kita, penghidupan masyarakat kita serta budaya dan lingkungan kita.” (ABC News)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top