Follow our news chanel

Previous
Next

Balai Wilayah Sungai Papua tandatangani kontrak proyek senilai Rp700 miliar

Kepala Balai Wilayah Sungai Papua menyaksikan penandatanganan kontrak sepuluh paket proyek dan program tahun anggaran 2019 tahap I senilai Rp700 miliar. - Jubi/Ramah
Balai Wilayah Sungai Papua tandatangani kontrak proyek senilai Rp700 miliar 1 i Papua
Kepala Balai Wilayah Sungai Papua menyaksikan penandatanganan kontrak sepuluh paket proyek dan program tahun anggaran 2019 tahap I senilai Rp700 miliar. – Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Balai Wilayah Sungai Papua dan sejumlah perusahaan pelaksana kegiatan menandatangani kontrak kerja senilai Rp700 miliar di Jayapura, Selasa (16/4/2019). Kontrak itu berupa perjanjian sepuluh paket pekerjaan, termasuk proyek normalisasi sungai dan pengendalian banjir di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Sarmi.

Kontrak itu merupakan tahap pertama paket pekerjaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua tahun anggaran 2019. Kontrak yang ditandatangani terbagi empat bidang kegiatan, mulai dari bidang Perencanaan dan Program, bidang Sungai Pantai, bidang Air Tanah dan Air Baku, hingga bidang operasi dan pemiliharaan.

Kepala BWS Papua, Yulianus M. Mambrasar menyatakan kontrak program dan proyek keempat bidang senilai Rp700 miliar itu meliputi sepuluh paket pekerjaan yang tersebar di Papua. “Tahun ini fokus kami penanganan di Kabupaten Sentani, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Sarmi. Dengan penandatanganan kontrak ini, setiap pekerjaan bisa dilaksanakan dengan serius, tingkatkan pengawasan dan evaluasi,” kata Mambrasar di Kantor BWS Papua, Selasa (16/4/19).

Mambrasar mengharapkan seluruh perusahaan pelaksana pekerjaan dan penanggung jawab pekerjaan bisa bekerja sama dan saling berkoordinasi. Dengan demikian,  sepuluh paket pekerjaan itu diharapkan selesai tepat waktu dan berkualitas.

“Artinya, kalau ada persoalan di lapangan maka harus melakukan konsultasi dengan kuasa pengguna anggaran dalam hal ini kepala satuan kerja. Kita tetap menciptakan kerukunan dalam bekerja,” jelasnya.

Mambrasar mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua mapun pemerintah kabupaten/kota tempat pelaksanaan sepuluh proyek itu. “Kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah kabupaten/kota di Papua. Bila ada kendala seperti hak ulayat masyarakat adat, (kami membutuhkan bantuan pemerintah setempat untuk mengatasi masalah seperti itu,” ungkapnya.

Loading...
;

Salah satu [elaksana proyek normalisasi sungai di Kabupaten Jayapura, Abigail Pabuang dari PT Cenderawasih Permai mengakui pelaksana pekerjaan seperti perusahaannya masih mengalami tantangan seperti pemalangan lokasi proyek oleh masyarakat adat yang keberatan dengan proyek itu. Pabuang menyebut, biasanya aksi pemalangan terjadi jika ada sengketa hak ulayat yang belum diselesaikan.

“Proyek yang kami kerjakan itu besar manfaatnya untuk mengendalikan banjir. Akan tetapi, terkadang kami berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengizinkan kami mengerjakan proyek itu,” ungkap Pabuang. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top