Bantuan AS ke Malaita berisiko picu konflik

Perang saudara terjadi di Kepulauan Solomon selama lima tahun, antara 1998 sampai 2003, akibat perbedaan etnis, budaya, dan politik antara Malaita dengan Guadalcanal. - The Diplomat

Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh  Joshua Mcdonald

Amerika Serikat telah menjanjikan bantuan sebesar $ 25 juta khusus untuk Provinsi Malaita di Kepulauan Solomon, yang dalam beberapa pekan terakhir telah mendesak pelaksanaan referendum agar dapat berpisah dari pemerintah pusat di Honiara akibat hubungan negara itu dengan Tiongkok.

Malaita, provinsi terbesar di Kepulauan Solomon, mengumumkan rencananya untuk mengadakan referendum kemerdekaan bulan lalu, menjelaskan bahwa peralihan hubungan diplomatik pemerintah pusat dari Taiwan ke Tiongkok tahun lalu adalah alasan utama mereka mendesak untuk bebas. Keputusan provinsi itu telah menyebabkan perselisihan antara Malaita dengan seluruh negeri, karena Malaita lebih memilih melanjutkan hubungannya dengan Taiwan.

Keyon Ronia, seorang anggota parlemen asal Malaita dan sekretaris jenderal partai oposisi utama di Kepulauan Solomon, mengungkapkan dia mendukung langkah provinsi itu menuju kemerdekaan.

“Sekarang adalah saatnya bagi Malaita untuk memegang kendali penuh atas provinsinya sendiri dan tidak tunduk pada pemerintah komunis,” tegasnya kepada the Guardian. “Kita mendukung pemimpin-pemimpin adat Malaita dan premier Malaita dalam menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan tanah kita di-aneksasi oleh Tiongkok.”

Paket bantuan dari AS tadi, jumlahnya lebih dari 50 kali lipat jumlah bantuan yang diterima provinsi itu dari semua negara pada 2018, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Washington menggunakan bantuan ini untuk kepentingan geo-politiknya melawan Tiongkok – meski ada risiko yang disebabkan oleh paket bantuan ini untuk memulai kembali konflik lama di Kepulauan Solomon.

Loading...
;

Perang saudara terjadi di Kepulauan Solomon selama lima tahun, antara 1998 hingga 2003, dimana negara itu terpecah akibat perbedaan etnis, budaya, dan politik antara Malaita, provinsi terbesar kedua dan terpadat, dengan Guadalcanal, provinsi dengan terbesar pertama dan urutan kedua dalam jumlah penduduk, dimana pemerintah pusat berpusat, ibu kota Honiara.

“Mengatur waktu adalah segalanya. AS sudah lama mencari-cari proyek bernilai tinggi yang berpengaruh di Pasifik untuk beberapa saat. Saya berharap Departemen Luar Negeri (AS) juga mempertimbangkan apakah proyek ini berpotensi memicu konflik yang ada di dalam dan di antara Malaita, provinsi-provinsi lain dan Honiara,” menurut pos Dr. Anna Powles di Twitter, seorang dosen senior di Center for Defense and Security studies di Universitas Massey di Selandia Baru.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Kepulauan Solomon mengimbau publik untuk “menahan diri dan tidak mengeluarkan komentar-komentar dan memolitikkan bantuan asing tanpa pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai berbagai proses dan mekanisme yang terlibat dengan penerimaan dan distribusi bantuan dari mitra-mitra pembangunan kami.”

“Pemerintah Pusat ingin memperingatkan kelompok-kelompok dan individu tertentu di dalam negeri, terutama masyarakat Provinsi Malaita, untuk menghormati proses-proses dan mekanisme Pemerintah yang berlaku dalam menangani bantuan ini,” tulisnya.

Pemerintah Kepulauan Solomon juga menegaskan bahwa bantuan tersebut masih harus melalui prosedur yang tepat dan harus disetujui oleh kabinet terlebih dahulu.

Dalam sebuah pernyataan, Premier Malaita, Daniel Suidani, berterima kasih kepada pemerintah AS karena telah memberikan bantuan tersebut.

“Tidak ada dukungan sebesar ini yang pernah disaksikan dan dirasakan oleh orang-orang kita di Provinsi Malaita sejak Kepulauan Solomon merdeka pada 1978. Ini adalah hadiah yang luar biasa dari seorang sahabat,” katanya.

Bantuan $25 juta itu adalah bagian dari paket sebesar $ 280,5 juta yang akan disalurkan oleh AS di bawah komitmennya, Pacific Pledge 2020. Dana $ 25 juta untuk Malaita itu, menurut Departemen Luar Negeri AS, adalah untuk membiayai sebuah program yang disebut Strengthening Competitiveness, Agriculture, Livelihoods and Environment (SCALE).

“Program SCALE akan memperkuat lingkungan yang mendukung dan menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan perdagangan; meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA, termasuk tata kelola hutan; mempromosikan agrobisnis dan pengembangan usaha kecil-menengah; dan membangun infrastruktur skala kecil yang penting dan layanan-layanan esensial,” menurut departemen tersebut.

Chad Morris, seorang staf urusan publik Kedutaan Besar AS di Papua Nugini, misi diplomatik yang juga mencakup Kepulauan Solomon, membantah laporan bahwa ada motif politik dibalik bantuan tersebut, dan menerangkan bahwa rencana untuk pemberian bantuan tersebut sudah  dua tahun dikerjakan.

“Waktu untuk mengumumkan dana dan persetujuan pendanaan ini sesuai dengan proses yang biasanya,” katanya kepada ABC. “Kita tidak bermaksud untuk ini sebagai langkah politik.”

Beberapa pengamat berpendapat bahwa pengumuman tu adalah indikasi Amerika Serikat yang mendukung gerakan anti-Tiongkok di Kepulauan Solomon, sebagai bagian dari upaya yang lebih meluas untuk menghalangi pengaruh Tiongkok yang tumbuh di kawasan Pasifik.

Bantuan Tiongkok ke Pasifik sendiri telah menurun dari tahun ke tahun sejak 2018, menurut Peta Bantuan Pasifik yang disusun oleh Lowy Institute. Bantuan Tiongkok turun dari $ 241 juta pada 2018 menjadi $ 121 juta pada 2019. Sejauh ini, pada 2020, hanya sejumlah kecil bantuan yang diumumkan sebagai untuk kawasan Pasifik. (The Diplomat)

Joshua Mcdonald adalah seorang jurnalis multimedia di Melbourne, Australia.

Editor: Kristianto Galuwo 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top