Banyak aspirasi rakyat belum berhasil dituntaskan DPR Papua

papua aksi mahasiswa
Aparat keamanan menghadang massa aksi mahasiswa di Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Papua, 27 Oktober 2020 -Jubi/ Bendy Agapa.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Sudah setahun politisi Laurenzus Kadepa bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 2019 – 2024. Kadepa mengakui banyak aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua belum tertuntaskan.

Kadepa menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Mulai dari konflik bersenjata yang terus mengorbankan warga sipil, represi kebebasan berekspresi, hingga kasus pemutusan hubungan kerja 8.300 karyawan PT Freeport Indonesia.

“Tepat hari ini sudah genap satu tahun saya bekerja sebagai anggota DPR Papua periode 2019-2024. Sejujurnya dalam setahun ini banyak aspirasi rakyat yang belum tuntas,” ujar Laurenzus Kadepa kepada Jubi dibalik selularnya, Sabtu, (31/10/2020).

Politikus Partai Nasional Demokrat itu menyoroti kasus kekerasan yang terus terjadi di Kabupaten Nduga, Mimika, Intan Jaya, hingga Pegunungan Bintang. Kadepa mengkritik pemerintah pusat yang terus menambah aparat keamanan, namun justru membuat semakin banyak rakyat sipil menjadi korban kekerasan.

Baca juga: Papua sedang darurat, Gubernur, MRP dan DPRP dinilai diam diri

“Pengiriman militer ke Papua banyak, [dengan] tujuan mengejar kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kenyataan di lapangan rakyat sipil menjadi korban. Bahkan, hamba Tuhan dan petugas medis jadi sasaran penembakan. Gedung sekolah ditempati aparat keamanan, pelayanan kesehatan tutup, ekonomi lumpuh, [masyarakat] ketakutan dan trauma, [hingga] memilih tinggalkan kampung halaman demi keselamatan nyawanya,” ungkap Kadepa.

Kadepa meminta kepada pemerintah Indonesia segera menghentikan pendekatan keamanan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah Papua. Ia berharap pemerintah pusat bisa mencari solusi/pendekatan lainnya.

Loading...
;

Kadepa menyatakan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu tetap gagal tertuntaskan. Bahkan, dugaan pelanggaran HAM baru justru bermunculan. “Penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan sekarang akan terus diperjuangkan,” kata Kadepa yang telah dua periode duduk sebagai wakil rakyat.

Menurut Kadepa, ruang demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat belum ada. Pemerintah juga terus membatasi kebebasan jurnalis lokal, nasional, internasional. Kadepa menegaskan situasi HAM di Papua menunjukkan pentingnya kehadiran lembaga swadaya masyarakat tingkat lokal, nasional, maupun internasional. “[Hingga kini] selalu ada laporan intimidasi terhadap pekerja HAM, advokat, dan hamba Tuhan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti penegakan hukum yang diskriminatif, serta lemahnya penindakan hukum terhadap para perusak lingkungan. “Penegakan hukum diskriminatif, contohnya [dalam] kasus rasisme tahun 2019 di Surabaya. Korban rasis disalahkan dan diproses hukum. Penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dan pembalakan liar juga masih lemah,” katanya.

Baca juga: Kadepa: Konflik di Papua sudah meningkat jadi konflik bersenjata

Beban lainnya, lanjut dia, isu lingkungan hidup dan adat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Tanah hak ulayat masyarakat adat terus dikorban untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit, sehingga terus menimbulkan protes hingga saat ini.

Aspirasi lain yang belum juga bisa dituntaskan adalah kasus pemutusan hubungan kerja 8.300 karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca mogok kerja 2017. Kadepa menyebut para karyawan PTFI itu telah berjuang hingga ke Jakarta, menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun belum juga mendapatkan keadilan.

“Rupanya pemerintah pusat sampai daerah sudah tutup mata dengan masalah ini. Padahal dampak daripada pemutusan kerja sepihak ini besar. Saat ini sudah puluhan karyawan meninggal dunia, pendidikan bagi anak-anak karyawan [ada yang terganggung hingga] putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga meningkat,” ujarnya.

Salah satu tokoh pemuda Meepago, Andy Mogopia mengatakan ia berharap Kadepa terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat. “Masih ada empat untuk berkarya bagi tanah dan manusia asli Papua, itu tantangan untuk kerja keras lagi,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top