Follow our news chanel

Previous
Next

BAORI siapkan Hakim Arbitrase awasi PON 2020

Ketua BAORI, Edie Toet Hendratno (kanan) menerima cendera mata dari Sekum KONI Papua, Kenius Kogoya (kiri) usai pembukaan kegiatan bimbingan teknis Calon Hakim Arbitrase PON XX Tahun 2020. – Jubi/Jean Bisay
BAORI siapkan Hakim Arbitrase awasi PON 2020 1 i Papua
Ketua BAORI, Edie Toet Hendratno (kanan) menerima cendera mata dari Sekum KONI Papua, Kenius Kogoya (kiri) usai pembukaan kegiatan bimbingan teknis Calon Hakim Arbitrase PON XX Tahun 2020. – Jubi/Jean Bisay

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) menyiapkan sejumlah Hakim Arbitrase terbaik, untuk mengawasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Tanah Papua.

Sesuai dengan tugasnya, BAORI menangani kasus atau sengketa terkait mutasi atlet, pelanggaran dalam PON, konflik dualisme kepengurusan KONI serta konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.

Ketua Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia, Prof Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si, kepada wartawan di sela-sela kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Calon Hakim Arbitrase PON XX Tahun 2020 kerja sama KONI Papua dan BAORI Pusat, Kamis (20/2/2020), di Swiss Bell Hotel Jayapura, menyatakan pihaknya siap menopang tugas pengawasan di PON XX Papua.

Kata Edi, BAORI akan merekrut hakim-hakim arbitrase dari Papua. Para hakim akan mengawasi penyelenggaraan PON di 4 klaster PON di Papua yakni klaster Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, klaster Mimika serta klaster Merauke.

“Berapa hakim yang akan nanti direkrut disesuaikan dengan kebutuhan di PON. Yang pasti BAORI akan mengawasi penyelenggaraan di 4 klaster PON Papua, “ungkapnya.

Edie bilang saat ini BAORI sedang menangani sejumlah sengketa terkait transfer atlet jelang PON XX. Oleh karena itu, Edie meminta KONI Papua dapat mencegah terjadinya sengketa khususnya terkait transfer atlet.

Loading...
;

“Kami sudah mengawasi dan sedang menangani sengketa jelang PON Papua. Salah satunya adalah sengketa atlet Catur DKI Jakarta yang pindah ke Jawa Barat. Sesuai aturan transfer atlet dilakukan dua tahun sebelum PON, makanya kita minta untuk KONI Papua bisa menghindari sengketa-sengketa seperti ini,” kata mantan Rektor Universitas Pancasila Jakarta itu.

BAORI sebagai lembaga independen yang bertugas menyelesaikan sengketa keolahragaan di bidang olahraga prestasi bersifat independen, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Keputusan yang dikeluarkan oleh BAORI bersifat final dan mengikat kepada anggota KONI dan jajarannya.

“Sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa,” jelasnya.

Dia menegaskan setiap sengketa yang ditangani BAORI, putusannya dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip arbitrase yang baik, yaitu penyelesaian perkara antara para pihak dengan berdasarkan perjanjian arbitrase (receptum arbitri).

Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (reasons and argumentations of decision). Dimana argumentasi tersebut harus dapat diawasi (controllable) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability) guna menjamin sifat keterbukaan (transparency) dan kepastian hukum (legal certainty) dalam proses arbitrase.

“Intinya BAORI bekerja secara profesional, independen dengan mengedepankan prinsip arbitrase yang baik,” kata Edie.

Kepala Bidang Hukum KONI Papua, Zeffnat Masnifit mengatakan, melalui Bimtek ini, KONI Papua mengharapkan calon-calon hakim arbitrase memiliki, sikap dan kepribadian yang kokoh dalam menyelesaikan sengketa olahraga. Pengetahuan yang komprehensif tentang tata cara menyelesaikan sengketa olahraga berdasarkan peraturan BAORI Nomor 1 tahun 2017.

Keterampilan dan integritas dalam mengambil kepengurusan tentang sengketa olahraga dan keterampilan melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa olahraga.

‘’Lewat Bimtek ini kita mengharapkan dapat mempersiapkan calon hakim arbitrase olahraga yang menegakan nilai sportif, dipercaya dan adil dalam menyelesaikan sengketa keolahragaan dalam penyelenggaraan PON XX/2020 di Tanah Papua,’’ kata Zeffnat.

Masnifit menambahkan, peserta bimtek berjumlah 35 orang yang terdiri Sub PB PON Kota Jayapura 6 peserta, Sub PB PON Kabupaten Jayapura 6 peserta, Dosen Fakultas Hukum UNCEN 5 peserta, Dosen Fakultas Hukum UNIYAP 5 peserta, Advokat 3 orang, pemerhati olahraga 2 orang, Kabidhukum Polda Papua 2 orang, Bakumrem Jayapura 2 orang, Kabidkum Polres Jayapura 2 orang dan Kanwil Kumham 3 orang. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top