Follow our news chanel

Bapemperda DPR Papua konsultasi publik tiga raperda di wilayah adat Lapago

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua melakukan konsultasi publik terhadap tiga rancangan peraturan daerah provinsi dan khusus (Raperdasi/Raperdasus) di wilayah adat Lapago, yang dipusatkan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (22/10/2018).

Konsultasi publik yang dipimpin Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius W Mimin bersama Wakil Ketua Bapemperda, Emus Gwijange dan anggota Bapemperda, Arnold Walilo itu dihadiri Asisten I Setda Jayawijaya, Tinggal Wusono, tokoh masyarakat, pihak adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dari 10 kabupaten yang ada di wilayah adat Lapago dan ASN di lingkungan Pemkab Jayawijaya. 

Ignasius W Mimin mengatakan,  reperda yang dikonsultasikan pihaknya kepada publik di ruang pertemuan Pemkab Jayawijaya yakni, Raperdasus tentang pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pemprov Papua yang terdiri dari 22 Bab dan 57 pasal, Raperdasus tentang masyarakat adat di Provinsi Papua yang terdiri dari 24 Bab dan 55 pasal, serta Raperdasi tentang penyelenggaraan keagamaan yang berisi 11 Bab dan 20 pasal.

"Raperdasi (Raperdasus) ini untuk merespons konteks lokal di Papua. Raperdasi (Raperdasus) ini menjadi agenda utama kami di Bapemperda untuk disahkan dalam paripurna non-APBD Papua mendatangan," kata Mimin saat konsultasi publik.

Sementara Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua, Emus Gwijangge menjelaskan kerbagai pihak yang hadir hal-hal apa saja yang diatur dalam tiga Raperdasi (Raperdasus) tersebut. 

Polikitus Partai Demokrat itu mengatakan, Raperdasi keagamaan mengatur mengenai hari-hari besar keagamaan di Papua, tata cara pemberian izin pendirian rumah ibadah, penghormatan dan penghargaan terhadap peribadatan, siaran keagamaan, penyelesaian perselisihan, pengawasan dan monitoring, evalusi, serta pembiayaan.

Loading...
;

Raperdasus tentang pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pemprov Papua lebih kepada bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memanfaatkan teknologi untuk menciptakan E-Goverment.

"Sementara Perdasus masyarakat adat mengatur hak-hak masyarakat adat terhadap tanah, wilayah dan SDA, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, hak atas lingkungan hidup, hak mengurus diri sendiri, peradilan adat, musyawarah adat, pemetaan tanah adat, pemerintahan adat dan beberapa lainnya," kata Emus Gwijangge.

Asisten I Setda Jayawijaya, Tinggal Wusono yang mewakili pemkab setempat mengatakan, pihaknya menyambut positif konsultasi publik tersebut, karena setidaknya memberikan informasi pendahuluan kepada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dan kabupaten sekitar terkait regulasi yang akan dihasilkan oleh DPR Papua.

"Masyarakat harus memberikan masukan dan saran agar hasilnya dapat maksimal. Semoga dengan konsultasi publik ini Bapemperda DPR Papua mendapat masukan dari masyarakat yang hadir," kata Tinggal Wusono. 

Dalam konsultasi publik tersebut berbagai masukan, dukungan dan pertanyaan diajukan oleh pihak yang hadir.

Ada yang mempertanyakan apakah Reperdasus masyarakat adat hanya mengatur tentang masyarakat adat Papua, ataukah terintegrasi dengan semua masyarakat yang ada di Papua, termasuk non-Papua. 

Menanggapi itu, Anggota Bapemperda DPR Papua, Arnold Walilo mengatakan, dalam Raperdasus itu dijelaskan siapa yang dimaksud masyarakat adat, yakni masyarakat adat yang ada di wilayah Papua (masyarakat asli Papua). 

"Tapi kita di Papua tetap saudara. Saudara dari luar Papua bagian dari kami di Papua. Kami hanya berupaya memagari hak-hak masyarakat adat Papua, karena selama ini belum ada aturan sehingga kami buat untuk memproteksi hak-hak masyarakat adat di tanah mereka," kata Walilo. 

Salah satu tokoh masyarakat Jayawijaya, Andi H Itlay mendukung konsultasi publik yang dilakukan Bapemperda DPR Papua dan adanya Raperdasus tersebut. 

"Terimakasih karena selama ini kami juga mau mengusulkan ke DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP), tapi tidak pernah melakukan sosialisasi. Pembangunan rumah ibadah memang harus memiliki izin," kata Itlay.

Namun ia memberikan masukan agar jika memungkinkan dalam Raperdasus keagaman diatur juga supaya tak ada aktivitas penerbangan (pelayanan maskapai).

"Kami mau supaya (hari) Minggu itu tidak ada penerbangan karena menggangu orang beribadah," ucapnya. (*) 

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top