Bapemperda DPR PB laksanakan pembobotan draf Raperdasi dan Raperdasus

Papua
Rapat koordinasi Bapemperda DPRP Papua Barat bersama anggota MRPB di kantor MRPB dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. (Jubi/Hans Arnold Kapisa). 

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat melaksanakan pembobotan sejumlah draf rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) bersama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

Pembobotan sejumlah rancangan produk hukum daerah tersebut melalui rapat koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di ruang rapat MRPB di Manokwari, Rabu (7/7/2021).

Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat Karel Murafer, mengatakan ada sejumlah saran dan masukan dari pimpinan bersama anggota MRPB terkait substansi isi pembahasan draf Raperdasi terkait tata cara pemilihan anggota MRPB yang juga sedang digodok.

“Khusus Ranperdasi tata cara pemilihan anggota MRPB, disarankan untuk syarat pendidikan anggota lembaga kultur itu minimal berijazah SMA dan paling tinggi berijazah Sarjana, bukan lagi SD atau SMP,” kata Karel Murafer.

Selain syarat pendidikan, kata Murafer, MRPB juga menyarankan agar dalam rekrutmen calon anggota lembaga kultur itu khusus perwakilan dari tokoh adat, perempuan dan agama dari wilayah adat Domberai dan Bomberai di wilayah provinsi Papua Barat.

Karel mengakui, bahwa draf Raperdasi tentang tata cara pemilihan anggota MRPB sudah diagendakan dalam Propemperda Papua Barat tahun anggaran 2021 dan akan dibahas bersama Biro Hukum Setda Papua Barat.

“Karena mengingat purna tugas anggota MRPB periode 2017-2022 sudah semakin dekat, maka segera dibahas dan ditetapkan agar digunakan sebagai regulasi dalam proses seleksi nanti,” jelas Murafer.

Loading...
;

Selanjutnya, sekertaris Dewan Kehormatan (DK) MRPB Anthon Rumbruren mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan Bapemperda DPRP Papua Barat itu terkait dengan tugas MRPB yang diatur dalam PP 54 Tahun 2008 untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap beberapa rancangan regulasi yang sedang digodok Bapemperda DPRP.

“Tugas lembaga kultur juga untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap setiap rancangan produk hukum daerah sebelum ditetapkan,” kata Rumbruren. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top