Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Bappeda Mimika mutasi internal petugas leges

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Timika, Jubi – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Papua, memutasi pegawai yang bertugas meleges (menandai pengesahan) kontrak pekerjaan antara pengusaha dan pemkab setempat sebab ada keluhan bahwa mereka memungut biaya dari kontraktor.

Kepala Bappeda Mimika, Simon Mote, di Timika, Rabu (29/8/2018), menyatakan selain langsung memutasi stafnya, juga telah memberikan pembinaan secara khusus kepada para petugas leges yang baru.

Bappeda Mimika mutasi internal petugas leges 1 i Papua

"Yang saya sampaikan kepada petugas leges bahwa leges itu tidak boleh ada pungutan, harus dileges satu kali dua puluh empat jam agar kontraktor bisa kerja, dan ketiga yaitu melihat kelengkapan dokumen dan sekaligus memberikan pemahaman kepada para kontraktor," kata Simon.

Ia mengatakan pungutan biaya leges tidak ada dasar hukumnya.

“Jika ada pungutan biaya leges, berarti itu dilakukan oleh oknum bukan atas dasar perintah pimpinan atau institusi Bappeda Mimika,” katanya.

"Sebagai pimpinan itu kami katakan tidak boleh dan yang kemarin itu sudah, ya, sudah ke depan tidak boleh lagi karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan pungutan," imbuhnya.

Loading...
;

Simon juga menjelaskan bahwa leges yang dilakukan di Bappeda semata-mata untuk kepentingan pengendalian karena tugas Bappeda yaitu perencanaan termasuk di dalamnya pengendalian, maka setiap tahun dilakukan leges dalam fungsi sebagai institusi pengendali pembangunan di kabupaten Mimika.

Ia juga mengatakan leges sesunggunya untuk mendata berapa kegiatan yang pemerintah lakukan kontrak dengan pihak ketiga, leges juga untuk mengetahui lokasi kegiatan, nilai kontrak dan siapa kontraktor yang melaksanakan kegaitan.

Data tersebut kemudian dikoneksikan dengan monitoring yang pada 2019 nanti menggunakan sistem monitoring berbasis elektronik.

Sebelumnya, sejumlah kontraktor di Timika mengeluhkan adanya pungutan biaya leges yang diterapkan oleh oknum staf Bappeda setempat kepada semua perusahaan yang meminta pengesahan kontrak pekerjaan.

Bahkan ada pengusaha mengungkapkan pungutan biaya leges (pengesahan) sudah lama diterapkan oleh oknum staf pada Bidang Data dan Pengendalian Bappeda Mimika terhadap semua perusahaan yang terikat kontrak kerja maupun surat perintah kerja/SPK dengan semua organisasi perangkat daerah/OPD setempat.

Besaran biaya leges yang diminta oknum staf pada Bappeda untuk mengurus leges tersebut bervariasi tergantung besaran nilai kontrak pekerjaan yang didapat. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top