TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Bappeda Papua selaraskan data penyusunan revisi RTRW

Revisi RTRW Papua
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bappeda Papua menggelar diskusi kelompok terpumpun dan konsultasi publik revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Papua di Kota Jayapura, Selasa (22/3/2022). - Jubi/Alexander Loen

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bappeda Papua menggelar diskusi kelompok terpumpun dan konsultasi publik revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Papua selama 20 tahun ke depan. Diskusi kelompok terpumpun yang berlangsung di Kota Jayapura pada Selasa (22/3/2022) itu melibatkan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Bappeda Provinsi Papua, Edison Howai mengatakan perencanaan pembangunan membutuhkan penyelarasan data dan informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan. Rencana pembangunan jalan misalnya, harus dipastikan apakah akan mengenai kawasan konservasi atau tidak.

“Jadi semua data-data milik Satuan Kerja Pemerintah Daerah itu diselaraskan. Jangan sampai mengarang bebas, nanti kenyataan dan kondisi di lapangan bisa berbeda,” kata Howai di Jayapura, Selasa.

Baca juga: Bappeda siapkan rencana induk dan roadmap pertumbuhan ekonomi hijau

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua mempunyai komitmen untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan di Papua mengembangkan pembangunan rendah karbon, dan mengutamakan pembangunan pertumbuhan hijau (green growth).

“Penyusunan RTRW Papua tetap didasarkan kepada [upaya] menjaga lingkungan. Intinya, jangan meninggalkan bencana bagi anak cucu kita kedepannya. Menjaga lingkungan ini yang paling utama dan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Perwakilan dari Program Papua Spatial Planning, Imelda Sihombing menyampaikan pihaknya menjadi mitra Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung penataan ruang Papua menjadi instrumen mencegah deforestasi atau degradasi lahan. Hal itu sesuai dengan mandat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami diberi mandat oleh Kemendagri untuk mendukung penataan ruang di Papua. Kami bersama Bappeda Papua berusaha mewujudkan tiga aspek yakni ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial budaya bisa selaras dalam proses revisi yang sedang kami dukung,” kata Sihombing.

Menurutnya, visi Papua sudah merancang penataan ruang untuk kepentingan anak cucu ke depan, agar mereka tetap bisa menikmati lingkungan yang baik dan tertata, tapi juga ekonominya meningkat, mandiri dan sejahtera. “Papua merupakan provinsi yang sangat visioner, karena sudah merancang penataan ruang 20 tahun ke depan [dengan tujuan] lingkungan yang baik dan tertata, ekonomi meningkat, dan tentu saja ruang yang digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us