Baru Satu Legislator Papua yang Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Anggota DPR Papua Ketika Mengikuti Asistensi Pengisian dan Pengumpulan (APP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pimpinan dan Anggota DPR Papua bersama Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (2/8/2016) - Jubi/Arjuna
Anggota DPR Papua Ketika Mengikuti Asistensi Pengisian dan Pengumpulan (APP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pimpinan dan Anggota DPR Papua bersama Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (2/8/2016) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Hingga kini tercatat baru satu dari 55 legislator Papua yang melaporkan harta kekayannya ke Tim Asistensi Pengisian dan Pengumpulan (APP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Legislator Papua yang sudah melaporkan harta kekayannya yakni politikus PKPI, H. Syamsunar Rasyid.

Syamsunar melaporkan harta kekayannya kepada tim LHKPN KPK usai APP LHKPN Pimpinan dan Anggota DPR Papua bersama Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (2/8/2016).

“Saya sudah melaporkan harta kekayaan saya usai kegiatan dengan tim KPK. Sebagai bukti, saya diberikan tanda terima bukti penyerahan LHPKN dari KPK,” kata Syamunar saraya menunjukkan bukti tanda terima LHKPN dari KPK.

Menurutnya, formulir LHKPN sudah diterima para legislator Papua sejak dua bulan lalu. Namun sebagain besar rekan-rekannya di DPR Papua belum melaporkan harta kekayaan mereka lantaran masih dalam proses pengisian formulir. Selama ini para legislator Papua terdendala ketika akan mengisi formulir.

“Sudah dua bulan lalu KPK sudah memberikan formulir itu ke Sekretariat dewan. Jadi saya sudah laporkan semua harta kekayaan saya. Baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Pejabat negara harus memberikan contoh. Terutama asal usul harta yang dimiliki,” ucapnya.

Katanya, jika para pejabat negara bersih tak perlu ragu. Sampaikan sesuai yang dimiliki. Lebih lanjut kata dia, semua pejabat negara harus melaporkan harta kekayaan mereka. Bukan hanya mereka yang berada di lembaga atau instansi negara tertentu.

“Termasuk para calon kepala dan wakil kepala daerah. Kalau ada calon yang tak melaporkan harta kekayaannya, KPU jangan menerima mereka ketika mendaftar,” katanya.

Loading...
;

Terpisah, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda berharap, para legislator Papua bisa segera menyelesaikan laporan harta kekayaan mereka dan dikirim ke KPK paling lambat tiga pekan kedepan. Katanya, LHKPN merupakan laporan wajib dilakukan penyelanggaran negara terhadap harta kekayaan yang mereka dimiliki sejak pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

“Itu sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN juga UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pegganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Wonda. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top