Follow our news chanel

Bebaskan 30 ribu napi untuk cegah Corona, Indonesia hemat anggaran Rp260 M

papua
Ilustrasi foto penjara bagi Tapol Papua. - pixabay.com
Bebaskan 30 ribu napi untuk cegah Corona, Indonesia  hemat anggaran Rp260 M 1 i Papua
Foto ilustrasi. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mengklaim telah menghemat anggaran negara untuk kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) hingga Rp260 miliar.

Penghematan itu terjadi setelah 30 ribu narapidana dan anak mendapatkan asimilasi dirumah serta mendapat hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. “Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai 260 -an miliar rupiah, selain mengurangi angka overcrowding,” ujar Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Rabu (1/4/2020).

Yunaedi mengatakan perhitungan itu dimulai sejak April-Desember selama 270 hari dikalikan biaya hidup narapidana sebesar Rp32 ribu per hari, lalu dikali 30 ribu narapidana dan anak.

Kebijakan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19; Keputusan Menteri HUkum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.

Menurut Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho, tidak semua narapidana dan anak yang mendapatkan keringanan tersebut. “Ini hanya untuk Narapidana dan Anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing,” jelas Nugroho.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan tanggal 29 Maret 2020, Narapidana dan Anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang, disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347 orang, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang.

Loading...
;

“Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap Narapidana/Anak di lapas/rutan/LPKA sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19,” tandas Nugroho.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) , lembaga kajian  independen yang berfokus pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum  di Indonesia, baru-baru ini telah mendorong pembebasan darurat bagi narapidana tertentu di Lapas dan Rutan, sebagai upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19 .

Rutan atau Lapas dinilai merupakan wilayah yang sangat rentan terjadi penularan Covid-19. WHO menyampaikan adanya kemungkinan bahwa setiap narapidana akan terinfeksi dengan Covid-19 dengan sangat cepat.

Kondisi saat ini, dimana Rutan/Lapas di Indonesia sebagian besar mengalami kelebihan beban , menjadikan upaya physical distancing atau jaga jarak tidak mungkin dilakukan. Sel yang harus ditempati bersama-sama.

Riset ICJR pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Rutan/Lapas juga menghadapi kesulitan karena terbatasnya biaya untuk menyediakan sabun secara berkala bagi penghuni Rutan/Lapas, dikarenakan  terlalu banyaknya jumlah penghuni , dibandingkan dengan kemampuan dana yang diberikan setiap tahunnya.

Padahal, sabun dan air bersih merupakan kebutuhan utama  yang harus dipenuhi dalam pandemi ini, mengingat salah satu upaya pencegahan paling ampuh adalah dengan melakukan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun.

ICJR menilai pemerintah perlu melakukan pembebasan darurat bagi sebagian penghuni Lapas, tentu dengan mempertimbangkan kerangka hukum pidana dan acara pidana di Indonesia.

Mereka yang dapat diprioritaskan dibebaskan antara lain narapidana yang masuk ke dalam kelompok rentan usia dan kesehatan, Pelaku tindak pidana ringan yang dihukum penjara di bawah 2 tahun, pelaku tindak pidana tanpa korban, pelaku tindak pidana tanpa kekerasan, napi kasus narkotika, serta narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana. rekomendasi lengkap ICJR dapat diakses di sini (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top